Pembahasan Utama: Pengamat Pendidikan: MBG Berpotensi Gusur 2 Juta Pekerja Kantin Sekolah
Key Discussion – Dalam pembahasan utama terkini, seorang pengamat pendidikan bernama Ki Darmaningtyas mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah berpotensi menggantikan sekitar 2 juta pekerja di kantin sekolah. Pernyataan ini diungkapkan saat ia menjadi saksi dalam sidang uji konstitusi Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun Darmaningtyas tidak menolak MBG secara mutlak, ia menyoroti metode pelaksanaannya yang dinilai terlalu luas, mengabaikan peran komunitas lokal, termasuk pengelola kantin sekolah.
Perluasan Cakupan dan Dampak Ekonomi
Ki Darmaningtyas menyoroti bahwa saat ini terdapat sekitar 400 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Dengan asumsi rata-rata tiga kantin per sekolah, total jumlah kantin yang ada mencapai sekitar 1,2 juta. Jika setiap kantin mempekerjakan 2 hingga 3 orang pekerja, maka jumlah total tenaga kerja yang terdampak oleh kebijakan MBG bisa mencapai lebih dari 2 juta. Ini memicu kekhawatiran bahwa program tersebut akan menggoyahkan keberlanjutan usaha kantin lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.
“MBG diterapkan secara masif tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. Dengan cakupan yang begitu luas, program ini bisa menggantikan pola kerja kantin sekolah yang sudah mapan selama bertahun-tahun,” jelas Darmaningtyas di ruang sidang MK, Senin (15/06/2026).
Ia menambahkan bahwa MBG saat ini dijalankan melalui sistem penyediaan makanan oleh perusahaan pihak swasta, yang berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kantin. Model ini, menurutnya, tidak hanya mengancam kesempatan kerja, tetapi juga bisa memicu pertumbuhan korupsi karena ada risiko penyalahgunaan dana alokasi. Pemangkasan jumlah karyawan kantin sekolah dianggap sebagai dampak utama yang perlu diperhatikan.
Penyebab Tidak Terduga dalam Pelaksanaan MBG
Pembahasan utama lainnya mengarah pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan MBG. Darmaningtyas mengkritik bahwa pemerintah lebih memprioritaskan efisiensi operasional daripada keterlibatan pengelola kantin lokal. Ia menekankan bahwa kantin sekolah tidak hanya menjadi tempat konsumsi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar.
“MBG seperti sistem bisnis yang terlalu tertutup. Jika tidak melibatkan komunitas lokal, masyarakat akan merasa diabaikan dan menjadi korban kebijakan yang dinilai tidak adil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini bisa menggeser peran kantin dari sekadar tempat makan menjadi alat pemerintah untuk mencapai tujuan gizi. Darmaningtyas menyarankan agar MBG lebih difokuskan pada siswa yang membutuhkan bantuan pangan, seperti dari keluarga miskin, agar dampak ekonomi terhadap pekerja kantin tidak begitu signifikan.
Alternatif Penyelesaian yang Disarankan
Dalam pembahasan utama terkait, Darmaningtyas menawarkan beberapa alternatif penyelesaian untuk mengurangi dampak negatif MBG. Salah satu saran utamanya adalah menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dalam pengembangan program tersebut. Dengan model kolaborasi, pekerja kantin bisa tetap terlibat aktif, sekaligus menerima pelatihan dan bantuan teknis dari pemerintah.
“Kami menyarankan agar MBG tidak menjadi program yang sepenuhnya dikendalikan pihak swasta. Pemerintah seharusnya menggabungkan kekuatan lokal dan sistem nasional agar hasilnya lebih optimal dan lebih adil,” pungkas Darmaningtyas.
Menurutnya, jika program MBG tidak diintegrasikan dengan peran kantin sekolah, maka peningkatan kualitas gizi mungkin tercapai, tetapi kesenjangan ekonomi antara pekerja kantin dan pengusaha swasta akan terus berkembang. Ini berpotensi memperburuk kondisi ekonomi para pekerja kantin yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja informal.
Analisis Dampak terhadap Sektor Pendidikan
Dampak dari kebijakan MBG tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur pendidikan. Darmaningtyas menyebutkan bahwa kantin sekolah tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi media edukasi terkait kesehatan makanan dan pola hidup sehat. Ia mengkhawatirkan bahwa jika kantin lokal digantikan oleh penyedia makanan besar, maka kesempatan untuk melatih siswa tentang manajemen makanan lokal akan berkurang.
“Kantin sekolah bisa menjadi sarana untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya pangan lokal dan nutrisi seimbang. MBG, jika tidak dikelola secara transparan, bisa membuat pelajaran ini hilang dari ruang belajar,” tutur Darmaningtyas.
Menurut data yang ia sebutkan, rata-rata setiap sekolah memiliki tiga kantin, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 2-3 orang per kantin. Jika MBG dilaksanakan secara utuh, maka lebih dari 2 juta pekerja kantin akan kehilangan pekerjaan. Darmaningtyas menekankan bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan dari segi keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.
Upaya Pemecahan Masalah yang Tertunda
Selain itu, pembahasan utama ini juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi MBG. Darmaningtyas menyoroti bahwa program ini masih dalam tahap perencanaan, sehingga ada peluang untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih menguntungkan semua pihak. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum menyalurkan bantuan makanan bergizi secara menyeluruh.
“Kami menekankan bahwa MBG seharusnya tidak diterapkan secara serampangan. Selama ini, banyak kantin sekolah tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem ini, sehingga mereka merasa diasingkan,” katanya.
Dengan keterlibatan komunitas lokal, baik pengelola kantin maupun pemangku kepentingan lain, maka MBG bisa menjadi solusi yang lebih inklusif. Darmaningtyas berharap kebijakan ini tidak hanya menciptakan keadilan dalam distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjaga kesinambungan usaha kantin sekolah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
Kesimpulan dan Impak Jangka Panjang
Ki Darmaningtyas menutup pembahasan utama dengan menegaskan bahwa MBG adalah kebijakan yang baik, asalkan diterapkan secara bijak. Ia menilai bahwa dalam kondisi saat ini, kebijakan ini bisa berdampak negatif yang lebih besar jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang. Darmaningtyas mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar sekolah, terutama dalam memperkenalkan sistem baru.
