New Policy Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah
New Policy – Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak pasti dan kecenderungan kebijakan re-sentralisasi, New Policy menjadi prioritas utama dalam menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah. Isu ini memperoleh sorotan di Dialog Otonomi Daerah yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam rangka merayakan hari jadi ke-26 organisasi tersebut di Deli Serdang, Sumatra Utara. Fokus utama diskusi adalah bagaimana inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transformasi birokrasi bisa menjadi pilar penting dalam memperkuat kapasitas keuangan lokal.
Kebutuhan Inovasi dalam Pembiayaan Daerah
Transformasi birokrasi dan pengembangan PAD bukan sekadar isu teori, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejumlah pemimpin daerah menegaskan bahwa ketergantungan pada dana pusat harus diminimalkan agar daerah bisa bergerak lebih bebas dalam mengatur anggaran. New Policy dianggap sebagai alat efektif untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam forum nasional dengan tema “Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah”, para pembicara menggarisbawahi pentingnya perubahan pola pendapatan tradisional. Kebijakan lama yang berbasis PAD harus diimbangi dengan strategi baru, seperti penggunaan dana diaspora, digitalisasi layanan publik, dan pemanfaatan pendapatan dari sektor non-tradisional. “New Policy ini menuntut daerah untuk menciptakan sistem pendapatan yang lebih inovatif dan resilien,” ujar salah satu pembicara.
Peran ASN dalam Transformasi Fiskal
Kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi kritis dalam mewujudkan New Policy. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa sekitar 33 persen ASN di Indonesia masih memiliki latar belakang pendidikan di bawah diploma, terutama dari konversi pegawai honorer ke PPPK. Transformasi birokrasi akan lebih efektif jika ASN diberikan pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.
BKN mengambil langkah konkret dengan mempercepat proses mutasi pegawai menjadi lima hari kerja. Selain itu, layanan profiling kompetensi gratis bagi 650 ribu calon pejabat selama 2026 juga dianggap sebagai bagian dari New Policy untuk membangun sistem birokrasi yang lebih responsif. “Rasa bahagia dan kepuasan pekerjaan akan meningkatkan produktivitas ASN, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi manajemen anggaran daerah,” kata Zudan dalam diskusi.
Tantangan Ekonomi Global dan Kebijakan Pusat
Hendri Saparini, ekonom senior dan pendiri Core Indonesia, mengingatkan bahwa daerah saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding masa lalu. Perlambatan ekonomi global karena ketidakpastian perdagangan internasional, serta kecenderungan kebijakan yang kembali memusat, membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas. “New Policy harus menjadi jawaban atas kebocoran anggaran dan kurangnya inovasi dalam pembiayaan,” jelas Hendri.
Menurut Hendri, daerah harus mencari alternatif pendapatan baru, seperti pengembangan usaha kecil menengah (UKM), pariwisata, atau pertanian teknologi tinggi. “New Policy ini tidak hanya tentang PAD, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem perekonomian lokal yang mandiri dan berdaya saing,” tambahnya. Pemimpin daerah diharapkan bisa mempercepat adopsi inovasi ini agar tidak tertinggal oleh arus kebijakan pusat.
“Kita melihat pemerintah kini menuju ke re-sentralisasi hingga masa kepresidenan 2029. Meski desentralisasi memiliki kekurangan, mengubah arahnya ke re-sentralisasi adalah musibah bagi daerah. Oleh karena itu, New Policy harus menjadi pengingat untuk tidak hanya mengelola PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi tanpa bergantung pada APBD,”
Langkah Nyata untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal
Dalam upaya mendukung New Policy, BKN dan pemerintah daerah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kapasitas fiskal. Selain percepatan mutasi pegawai dan profiling kompetensi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan publik dianggap sebagai kunci untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. “Dengan digitalisasi, birokrasi bisa menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga PAD bisa dikelola secara lebih baik,” ujar salah satu peserta diskusi.
Para ahli juga menekankan pentingnya kerja sama antara daerah dan pihak swasta dalam menciptakan pendapatan tambahan. Kolaborasi ini bisa memperluas sumber pendapatan dan mengurangi risiko ketergantungan pada dana pusat. New Policy diharapkan bisa menjadi kerangka kerja yang menyatukan berbagai inisiatif ini, termasuk pengembangan kebijakan pajak daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Harmonisasi Kebijakan dan Kolaborasi Daerah
Diskusi di Dialog Otonomi Daerah menggarisbawahi bahwa New Policy tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Kami menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah harus didukung oleh kebijakan yang konsisten dan terukur. Selain inovasi PAD, transformasi birokrasi juga harus terus didorong untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan adaptif,” kata Zudan Arif Fakrulloh.
Kebijakan ini menuntut perubahan mental dan paradigma dalam mengelola keuangan daerah. Dengan New Policy sebagai panduan, diharapkan daerah bisa menemukan jalan untuk meningkatkan PAD, memperkuat manajemen risiko, dan menciptakan ekonomi lokal yang mandiri. Pemimpin daerah yang memiliki visi jangka panjang akan menjadi pelaku utama perubahan ini, dengan bantuan kebijakan yang mendukung inovasi dan transformasi birokrasi secara terpadu.
