Berguru Pada Mertua: Politik Patronase Prabowo
Profil Penulis
Latest Program – Prasetyo Nurhardjanto adalah dosen tetap di Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Unika Atma Jaya, serta anggota Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dalam bidang SDM, IT, dan Inovasi. Saat ini, ia tinggal di Bekasi.
Menyamai Strategi Soeharto
Menariknya, ada pola yang mengingatkan pada cara Soeharto mengelola kekuasaan dalam masa Orde Baru. Meski konteksnya berbeda, Indonesia kini adalah negara demokrasi dengan pemilu langsung untuk presiden, sedangkan Soeharto memperoleh kekuasaan melalui mekanisme pemilihan di MPR. Namun, dari segi logika politik, terdapat kesamaan yang tidak bisa diabaikan.
Dalam Orde Baru, Soeharto memastikan mayoritas kekuatan politik berada di bawah pengendaliannya. Golkar menjadi alat utama negara, sementara PNS/ASN dan ABRI (sekarang TNI-Polri) menjadi basis dukungan politik yang signifikan. Anggota perwakilan golongan di MPR juga terorganisasi dalam sistem yang dipengaruhi pemerintah pusat. Akibatnya, setiap pemilihan presiden hanyalah formalitas karena hasilnya sudah diprediksi sejak awal.
“Stabilitas politik di banyak negara berkembang sering dibangun melalui hubungan patron-klien, yaitu pertukaran dukungan politik dengan akses terhadap jabatan, sumber daya, dan keuntungan tertentu,”
Politik patronase seperti itu tidak lagi diwujudkan melalui kontrol langsung lembaga-lembaga politik, seperti pada masa Soeharto, melainkan melalui distribusi akses dan manfaat kepada kelompok yang memiliki pengaruh sosial dan politik. Pola ini terlihat dalam berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat langsung, seperti MBG, KDMP, serta inisiatif berbasis desa.
Secara politik, program-program tersebut juga menciptakan kelompok penerima manfaat yang luas, bahkan hingga tingkat akar rumput. Masalah muncul ketika kebijakan publik lebih sering dinilai dari sudut manfaat politiknya daripada efektivitas ekonominya. Dalam perspektif elektoral, semakin luas cakupan kelompok yang bergantung pada suatu program, semakin besar potensi dukungan yang dapat dipertahankan menjelang pemilu berikutnya.
Prabowo tidak memiliki instrumen seperti Golkar. Demokrasi membuat pengendalian lembaga negara secara langsung lebih sulit. Jika Soeharto membangun dominasi melalui penguasaan institusi, Prabowo terlihat menumbuhkan jaringan ketergantungan politik yang lebih luas dan tersebar. Hampir semua partai besar kini berada dalam lingkaran kekuasaan. Koalisi yang kuat menyebabkan oposisi menjadi lebih kecil, sementara banyak elite politik mendapatkan posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN.
