Key Strategy: Wacana Cukai Golongan III untuk Rokok Ilegal Dinilai Bisa Mengurangi Efektivitas Penegakan Hukum
Key Strategy – Jakarta – Komisi III DPR RI memberikan peringatan penting kepada pemerintah terkait kebijakan peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) di golongan ketiga sebagai upaya mengarahkan rokok ilegal ke jalur resmi. Strategi ini, meski bertujuan meningkatkan penerimaan negara, dinilai berpotensi melemahkan komitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan. Anggota Komisi III yang mengurus hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Agung Widyantoro, menekankan bahwa perubahan tarif cukai harus tetap mengutamakan keadilan hukum dan efektivitas penyelidikan.
Strategi Kunci dalam Penegakan Hukum
“Setiap kebijakan fiskal, termasuk peningkatan tarif cukai, harus tetap menjadikan penegakan hukum sebagai Key Strategy utama,” kata Agung, seperti dikutip pada Kamis, 25 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kebijakan baru ini bisa memberikan ruang bagi produsen rokok ilegal untuk memanfaatkan kelemahan regulasi, terutama jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
Agung mengingatkan bahwa peningkatan cukai di golongan ketiga bisa menjadi alat untuk mendorong rokok ilegal ke sistem resmi, namun efektivitasnya bergantung pada bagaimana strategi tersebut diimplementasikan. Menurutnya, kebijakan ini tidak boleh mengurangi fungsi hukum sebagai alat pemberdaya dan penegak aturan. “Jika penegakan hukum dianggap sebagai bagian dari Key Strategy fiskal, maka harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi pelanggaran,” tambahnya.
Dalam konteks kebijakan, Agung menyatakan bahwa peningkatan cukai bisa menjadi jalan untuk mengurangi jumlah rokok ilegal, tetapi tidak boleh mengabaikan konsekuensi hukum yang lebih besar. “Key Strategy ini harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, agar tidak terjadi pengalihan tanggung jawab dari produsen hingga konsumen,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa perubahan struktur cukai bisa menguntungkan para pelaku ilegal jika tidak diperkuat dengan sistem pemantauan yang transparan.
Imbas Kebijakan Cukai Golongan III pada Industri Rokok
Strategi peningkatan cukai di golongan ketiga juga memberikan dampak signifikan pada industri hasil tembakau. Dengan tarif yang lebih tinggi, para produsen rokok resmi diharapkan bisa menjaga pangsa pasar mereka. Namun, Agung mengingatkan bahwa pengalihan fokus ke fiskal bisa membuat penegakan hukum menjadi kurang intensif. “Key Strategy ini harus selaras dengan tujuan menyelamatkan industri legal, bukan malah mengurangi peran hukum dalam mengawasi kegiatan ilegal,” lanjutnya.
Sebagai contoh, Bea Cukai Marunda berhasil menyita 5,6 juta batang rokok ilegal dan barang bukti lainnya dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan penegakan hukum masih mampu diandalkan, asalkan tidak ada kelemahan dalam Key Strategy kebijakan cukai. Agung menekankan bahwa perubahan tarif cukai harus didukung oleh regulasi yang jelas, agar tidak menciptakan ambiguitas bagi pelaku ilegal.
Di sisi lain, kebijakan ini bisa menarik investor dan produsen rokok resmi untuk meningkatkan produksi. Namun, Agung memperingatkan bahwa tanpa Key Strategy yang memadai dalam pengawasan, kebijakan ini justru bisa memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan celah hukum. “Dengan Key Strategy yang baik, peningkatan cukai bisa menjadi alat untuk mengurangi keberadaan rokok ilegal secara berkelanjutan,” tuturnya.
