New Policy: Gapasdap Sarankan Penerapan B50 di Kapal Penyeberangan Bertahap, Utamakan Keselamatan
Respons Gapasdap terhadap Kebijakan B50
New Policy – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menerapkan biodiesel B50 sebagai langkah meningkatkan kemandirian energi nasional. Namun, Khoiri Soetomo, Ketua Umum DPP Gapasdap, menekankan bahwa implementasi bahan bakar ini di sektor pelayaran harus dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan bahwa perubahan spesifikasi bahan bakar perlu dipastikan tidak mengganggu keselamatan operasional, keandalan mesin, atau keberlanjutan layanan transportasi antarpulau.
“Kapal penyeberangan berperan krusial dalam memasukkan jutaan penumpang dan logistik ke berbagai destinasi, sehingga setiap kebijakan New Policy terkait bahan bakar harus dirancang dengan hati-hati,” kata Khoiri dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (30/6/2026). Ia menambahkan bahwa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa bahan bakar dengan kadar biodiesel tinggi dapat memengaruhi efisiensi mesin dan menambah risiko korosi pada sistem pengapian.
Kompleksitas Operasi Kapal dan Risiko B50
Menurut Khoiri, kapal penyeberangan beroperasi dalam kondisi yang lebih dinamis dibandingkan kendaraan darat. Gangguan kecil pada sistem bahan bakar yang mungkin terabaikan di darat bisa berdampak besar selama perjalanan laut, terutama jika terjadi di tengah badai atau arus laut yang intens. Dalam konteks New Policy, pihaknya menyarankan pengujian lanjutan dan pengamatan terhadap kinerja kapal di berbagai kondisi sebelum diadopsi secara universal.
Penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan bahwa biodiesel B50 memiliki potensi menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar sebesar 5-10% dibandingkan bahan bakar fosil tradisional. Selain itu, risiko kontaminasi mikroorganisme dan pembentukan endapan (sludge) dalam sistem penyimpanan juga memerlukan perhatian khusus. Studi ini mengingatkan bahwa penerapan New Policy harus disertai dengan kebijakan pendukung, seperti pemeliharaan peralatan dan pelatihan petugas kapal.
Dampak Biaya Operasional dan Tantangan Implementasi
Penerapan New Policy B50 diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak, namun memerlukan penyesuaian biaya operasional perusahaan pelayaran. Khoiri menyebutkan bahwa perubahan ini bisa memicu kenaikan tarif angkutan, yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa investasi dalam penggunaan B50 juga bisa menurunkan emisi karbon dan mengurangi dampak lingkungan jangka panjang.
Keterlambatan sandar KMP Wira Qaila di Bakauheni, yang terjadi karena faktor kapasitas dermaga, menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi. Khoiri menyarankan bahwa New Policy harus disertai dengan perencanaan infrastruktur yang lebih matang, termasuk peningkatan kapasitas dermaga dan penyediaan fasilitas pendukung untuk menghadapi perubahan bahan bakar. “Ini bukan hanya soal biaya, tetapi juga tentang efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengoperasian kapal,” ujarnya.
Perspektif Industri dalam New Policy
Gapasdap berharap New Policy dapat berjalan bertahap, dengan memperhatikan kesiapan industri dan konsumen. Selain itu, pihaknya menyarankan penggunaan bahan bakar campuran dengan kadar biodiesel yang lebih rendah, seperti B30 atau B20, untuk meminimalkan risiko sebelum penerapan B50 diperluas. Khoiri menegaskan bahwa adaptasi terhadap New Policy memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan lembaga penelitian untuk menghasilkan standar yang optimal.
Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dalam pengujian bahan bakar sangat penting. “Kami ingin New Policy ini tidak hanya terfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan para pelaku usaha dan keselamatan penumpang,” tambah Khoiri. Ia menyoroti bahwa sektor angkutan laut masih memerlukan penguatan regulasi dan pembinaan teknis untuk menghadapi perubahan bahan bakar secara efektif.
Langkah Konkret untuk Menerapkan New Policy
Gapasdap menyarankan bahwa penerapan New Policy B50 di kapal penyeberangan sebaiknya dimulai dari perusahaan yang memiliki kapasitas teknis dan dana cukup. Selain itu, pihaknya menekankan perlunya edukasi terhadap masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko bahan bakar biodiesel. “New Policy ini seharusnya menjadi kebijakan yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak,” jelas Khoiri.
Kehadiran New Policy juga diharapkan mendorong pengembangan teknologi pengolahan bahan bakar di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, industri bisa memanfaatkan peluang untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Khoiri menegaskan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada kesiapan ekosistem yang mendukung, termasuk pengawasan oleh lembaga terkait dan pelibatan masyarakat.
