Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara
Blackout Sumatra Bali Dinilai Imbas Lemahnya – Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara – Jakarta – Penyebab utama gangguan pasokan listrik di wilayah Sumatra dan Bali, yang terjadi beberapa hari lalu, dinilai berakar dari kelemahan pengawasan terhadap pasokan batubara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Institute (CERI), defisit pasokan batubara berkontribusi signifikan terhadap kelangkaan bahan bakar listrik. “Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara terjadi karena banyak perusahaan tambang masih mengejar keuntungan ekspor, sementara kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) tidak dijalankan secara maksimal,” jelas Yusri, Sabtu (11/7/2026). Pihaknya menyoroti bahwa sistem pemantauan seperti Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) dianggap belum optimal dalam menjaga keseimbangan pasokan.
Penyebab Defisit Pasokan Batubara
Menurut Yusri, defisit pasokan batubara terjadi karena banyak perusahaan tidak memenuhi DMO yang ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan memastikan sebagian produksi batubara dialokasikan ke pasar dalam negeri, tetapi pengawasannya dinilai masih lemah. “Banyak perusahaan memilih mengekspor batubara ke luar negeri daripada memenuhi kewajiban lokal, karena keuntungan ekspor lebih besar,” tambahnya. Yusri menekankan bahwa dengan denda hanya 5 dolar per ton, perusahaan masih bisa menghasilkan laba 17-18 dolar per ton jika mengekspor, sementara harga pasar internasional mencapai 68 dolar per ton.
Yusri Usman juga menyebutkan bahwa data dari Simbara seharusnya menjadi alat untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi aturan. “Setiap penambang wajib menginput data produksi, royalti, dan kewajiban DMO ke dalam Simbara, tetapi banyak yang tidak konsisten,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini tidak efektif dalam menciptakan efek jera, sehingga perusahaan terus memprioritaskan keuntungan ekspor daripada memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Kebijakan ESDM dan Upaya Pemecahan Masalah
Kementerian ESDM sendiri mengakui bahwa kebijakan DMO memang menjadi faktor penting dalam mengatasi defisit pasokan batubara. Namun, Yusri menyoroti bahwa RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Batubara) yang seharusnya memastikan alokasi pasokan tetap efektif, masih diterapkan dengan lemah. “RKAB bisa menjadi instrumen utama untuk mengendalikan aliran batubara, tetapi implementasinya belum merata di seluruh daerah,” katanya. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan domestik dan ekspor, yang berdampak pada keandalan pasokan listrik.
Dalam upaya memperbaiki masalah ini, Yusri menyarankan bahwa ESDM perlu memperkuat sanksi berat terhadap perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban. “Jika sanksi lebih ketat, perusahaan akan lebih terdorong untuk menjaga pasokan lokal,” jelasnya. Selain itu, ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antar institusi, terutama antara ESDM dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, agar rekomendasi ekspor tidak diberikan secara sembarangan.
Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara juga memberikan pelajaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan stakeholder lain. Yusri menyoroti bahwa jika kebijakan DMO dan RKAB diterapkan secara transparan, penggunaan batubara sebagai bahan bakar listrik bisa lebih terjamin. “Kebijakan ini tidak hanya mengenai ekonomi, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah terhadap kebutuhan energi rakyat,” katanya.
Konsekuensi pada Kehidupan Sehari-hari dan Ekonomi
Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara mengganggu kehidupan sehari-hari warga di dua wilayah tersebut. Kota-kota utama seperti Medan, Palembang, Denpasar, dan Bali sempat mengalami gangguan listrik yang berlangsung beberapa hari, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi, seperti usaha kecil dan menengah, juga terganggu karena aliran listrik yang tidak stabil. Yusri menjelaskan bahwa perusahaan tambang berperan penting dalam menjaga pasokan batubara, tetapi kebijakan yang kurang ketat membuat mereka memprioritaskan keuntungan ekspor.
Dampak jangka panjang dari Blackout Sumatra-Bali Dinilai Imbas Lemahnya Pengawasan Pasokan Batubara bisa berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi. Yusri menambahkan bahwa pasokan batubara yang tidak terjaga akan memicu krisis energi dalam waktu dekat, terutama jika permintaan listrik terus meningkat. “Pemerintah perlu segera menindaklanjuti masalah ini untuk mencegah situasi yang lebih buruk,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa penambangan batubara yang tidak termonitor dengan baik bisa mengancam ketersediaan bahan bakar untuk kebutuhan domestik.
