Mendes PDT Janji KDKMP Tidak Menggantikan BUMDes dan UMKM di Depan 10 Asosiasi Desa
Topics Covered: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengadakan seminar nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada hari Kamis, 16 Juli 2027. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, serta para menteri dan wakil menteri dari Kemendes PDT. Seminar ini dirancang untuk menggali lebih dalam tentang peran KDKMP dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam mengembangkan ekosistem ekonomi lokal yang berbasis BUMDes dan UMKM.
Peran KDKMP dalam Mendorong Ekonomi Desa
Seminar nasional ini menjadi ajang diskusi intensif antara Kementerian Desa dengan 10 asosiasi desa dari berbagai provinsi, mulai Aceh hingga Papua. Topics Covered mencakup berbagai aspek strategis, seperti penguatan kelembagaan ekonomi desa, sinergi antara BUMDes dan UMKM, serta upaya memastikan KDKMP tidak mengurangi keberadaan program ekonomi lokal yang sudah ada. Yandri Susanto, Kepala Kemendes PDT, menjelaskan bahwa KDKMP adalah hasil dari kolaborasi pemerintah pusat dengan desa-desa, dengan tujuan memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
Kemendes PDT, melalui Yandri Susanto, menekankan bahwa KDKMP tidak dirancang untuk menggantikan BUMDes dan UMKM, tetapi menjadi wadah integrasi. “KDKMP adalah bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, dan Topics Covered dalam seminar ini adalah untuk memastikan semua elemen tersebut tetap berjalan harmonis,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa inisiasi KDKMP muncul dari kebutuhan mengimplementasikan kebijakan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
Interaksi dengan Tokoh dan Para Peserta
Peserta seminar terdiri dari perwakilan desa, pengurus BUMDes, pengusaha UMKM, serta ahli ekonomi lokal. Topics Covered dalam diskusi termasuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengakses sumber daya ekonomi, pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yandri Susanto menyebutkan bahwa seminar ini juga memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk membangun kesepahaman dan komitmen dalam mengembangkan koperasi sebagai alat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Yandri Susanto mengutip proklamator Mohammad Hatta dalam menyampaikan pentingnya pengembangan dari tingkat desa. “Kata Bung Hatta, ‘Indonesia tidak akan pernah bersinar dengan satu obor di Monas, tapi Indonesia akan menyala dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa’. Lilin-lilin itu adalah BUMDes dan UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal,” pungkasnya. Hal ini menegaskan bahwa KDKMP bukanlah ancaman terhadap BUMDes-UMKM, melainkan komplementer yang akan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Acara juga menjadi platform untuk menggali ide-ide inovatif dari para peserta. Sejumlah narasumber, termasuk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa Topics Covered dalam seminar mencakup strategi penguatan kapasitas kelembagaan desa, transparansi penggunaan dana, serta keberlanjutan program koperasi dalam jangka panjang. Di samping itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyoroti peran KDKMP dalam meningkatkan akses pasar bagi produk desa dan mengurangi risiko ketergantungan pada impor.
Program KDKMP, yang telah diumumkan sebagai bagian dari “Astacita” atau jabaran 12 aksi bangun desa, diharapkan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan desa. Topics Covered dalam acara ini menyoroti bahwa KDKMP akan menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sementara BUMDes dan UMKM tetap menjadi penopang utama kegiatan ekonomi mikro. Yandri Susanto menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana kebijakan pemerintah tidak menghilangkan peran masyarakat desa, tetapi justru memperkuatnya.
Seminar nasional ini juga membuka ruang bagi desa-desa untuk mengajukan masukan dan saran mengenai desain KDKMP. Topics Covered antara lain membahas peran lembaga ekonomi desa dalam menghadapi tantangan global, serta bagaimana KDKMP dapat menjadi jembatan antara desa dan pemerintah daerah. Kehadiran 10 asosiasi desa menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan Topics Covered yang komprehensif, Kemendes PDT berharap dapat membangun kesepahaman dan memastikan KDKMP tidak mengganggu BUMDes-UMKM.
