Muktamar NU Jangan Sekadar Pilih Figur Ketua Umum yang Populer, Integritas Jadi Penentu

Muktamar NU 2026: Integritas dan Kapasitas Lebih Penting dari Popularitas

Kepemimpinan NU di Tengah Tantangan Masa Depan

Beritahitam.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Acara besar ini diharapkan melampaui fungsi sekadar memilih tokoh paling diminati publik. Penentuan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode berikutnya seharusnya didasari oleh integritas, rekam jejak pengabdian, serta kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.

Survei yang dilakukan Alvara Research Center pada akhir tahun 2025 mencatat terdapat 140 juta warga Indonesia yang menyatakan diri sebagai Nahdliyin. Jumlah yang sangat besar ini menjadikan kepemimpinan NU sebagai faktor krusial dalam menentukan arah organisasi. Tantangan yang dihadapi meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Hatim Gazali, salah satu tokoh muda NU, menyampaikan bahwa Muktamar bukan hanya momen untuk memilih figur dengan dukungan politik terbesar. Lebih dari itu, acara ini menentukan pemimpin yang mampu menjaga marwah dan kemandirian organisasi. Hatim menjelaskan kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, 2 Agustus 2026:

Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif.

Sembilan Kriteria Calon Ketua Umum PBNU

Menurut Hatim, terdapat sembilan kriteria penting yang harus dipenuhi oleh calon Ketua Umum PBNU. Pertama, kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi. Kedua, memiliki akar kuat di dunia pesantren. Ketiga, pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.

Empat kriteria selanjutnya mencakup wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis, berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, serta mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi. Terakhir, calon harus memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang telah teruji.

Hatim menekankan bahwa pemimpin NU harus memenuhi kriteria tersebut agar organisasi tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.

Hatim juga berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.

Hatim mendesak, penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.

Hatim meminta agar warga Nahdliyin mengawal para pimpinan cabang dan wilayah mereka masing-masing, untuk memilih calon ketum yang memenuhi sembilan kriteria di atas. Jika tidak, menurutnya NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat.