​Prabowo: Ulang Tahun Kementerian Cukup Potong Tumpeng di Kantor Saja

Prabowo Perintahkan Pemotongan Anggaran Perayaan Kementerian

Beritahitam.com – Jakarta, 14 Agustus 2026 — Dalam rangka memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama Nota Keuangan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan penting terkait efisiensi keuangan negara. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian khusus adalah penghapusan anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian secara besar-besaran. Prabowo menyatakan bahwa tradisi tersebut tidak lagi diperlukan.

“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Ekspansi ke Pemerintah Daerah

Kebijakan efisiensi ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat. Prabowo berharap seluruh pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota, dapat menerapkan hal yang sama. Ia menekankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial dialihkan kepada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, prioritas harus diberikan pada perbaikan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. “Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremonial upacara-upacara-upacara,” tegasnya.

Disiplin dalam Proyek Pembangunan

Dalam pemaparannya, Presiden juga menekankan pentingnya disiplin dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Ia meminta agar tidak ada proyek pemerintah yang hanya terlihat besar dari sisi anggaran, tetapi tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama, kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran, tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Prabowo.

Insentif dan Akuntabilitas

Prabowo juga menekankan bahwa pemberian insentif pemerintah harus memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Setiap investasi harus disertai dengan transfer teknologi, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki tujuan yang jelas.

“Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan koreksi dan meningkatkan disiplin dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat,” katanya.