Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret Kasus Suap
Topics Covered – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam skandal suap yang sedang diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Djaka muncul dalam surat dakwaan terkait pengurusan impor barang, dimana ia disebut sebagai salah satu tersangka dalam upaya mempercepat proses pemeriksaan. Meski belum ada penjelasan lengkap, Purbaya menyatakan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah investigasi lebih lanjut.
Deteksi Suap dalam Operasional Impor
Kasus suap ini terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengungkap pertemuan rahasia antara pejabat utama Bea Cukai dan pemilik perusahaan jasa logistik Blueray Cargo Group. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada bulan Juli 2025, disebut sebagai titik awal dari skema korupsi yang melibatkan beberapa pejabat kunci. Dalam surat dakwaan, Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar terlibat dalam praktik pemberian dana untuk mempercepat impor barang.
“Kita lihat sampai tahap lebih jelas lagi. Ini, kan, baru satu sisi si tertuduh, ya,” ujar Purbaya saat briefing media di Jakarta, Senin (11/5/2026). “Kita lihat seperti apa nanti. Kalau status Pak Djaka sudah clear, baru kita ambil tindakan.”
Investigasi KPK menunjukkan aliran dana besar yang dialirkan ke pejabat Bea Cukai. Total nilai suap mencapai Rp 63.146.939.000, terdiri dari uang tunai dolar Singapura senilai Rp 61,3 miliar dan fasilitas hiburan serta barang mewah Rp 1,8 miliar. Pembersihan dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama menjadi bagian dari upaya KPK untuk menutup celah korupsi dalam sistem pengawasan impor. Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan kejelasan proses dan keberhasilan operasi antikorupsi.
Kasus Suap Bea Cukai: Konsekuensi bagi Sistem Pengawasan Impor
Proses pengawasan impor yang dianggap rentan menjadi sorotan dalam kasus ini. Pemberian suap kepada pejabat Bea Cukai, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal Fadillah, berpotensi memengaruhi keputusan dalam pemeriksaan barang yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya aliran dana besar, KPK menilai bahwa skema ini bisa mengurangi transparansi dalam prosedur pengawasan dan meningkatkan risiko penyimpangan.
Topics Covered juga menyoroti dugaan keterlibatan tiga bos PT Blueray Cargo Group dalam skema ini. Mereka adalah John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan. Uang suap diberikan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen impor, sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Pertemuan rahasia dianggap sebagai salah satu bukti kuat dalam mengungkap kesepakatan korupsi antara para tersangka.
KPK terus memperluas penyelidikan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Djaka Budi Utama dalam kasus ini. Investigasi menunjukkan bahwa pertemuan dan penerimaan dana terjadi secara teratur, dengan beberapa pejabat Bea Cukai menerima hadiah atau uang hampir setiap kali ada pengiriman barang. Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kejelasan peran Djaka sangat penting dalam menentukan apakah ia akan ditinggalkan atau tidak dalam jabatannya.
Terlepas dari status Djaka Budi Utama, kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan impor masih rentan terhadap praktik korupsi. Dengan adanya beberapa tersangka yang dikaitkan dengan proses pemberian suap, KPK menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut. Tahun ini, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai sebagai salah satu Menteri yang fokus pada pembersihan korupsi di Kementerian Keuangan.
Topics Covered juga mencakup dugaan keterlibatan pejabat lain dalam skema suap ini. Eno Puji Wijarnako, misalnya, ditemukan menerima satu unit mobil Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta. Hal ini menegaskan bahwa investigasi KPK tidak hanya menargetkan Djaka Budi Utama, tetapi juga beberapa pejabat Bea Cukai lainnya yang diduga terlibat dalam sistem korupsi. Dengan menambahkan nama-nama dan detail yang lebih spesifik, KPK berusaha memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini diperiksa secara menyeluruh.
Proses pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap peran Djaka Budi Utama dalam pengurusan impor. Selain pertemuan rahasia, KPK juga meneliti apakah Djaka terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pengalihan barang atau pemberian fasilitas khusus kepada perusahaan tertentu. Dengan memperkuat bukti-bukti, KPK akan memastikan bahwa seluruh aliran dana yang terkait dengan kasus ini dapat ditelusuri hingga akar-akarnya.
