Susun RUU Masyarakat Adat, Baleg DPR Serap Masukan Tokoh Adat dan Pemuka Agama di Kawasan Danau Toba
Main Agenda menjadi topik utama dalam kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (10/5/2026) menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Tujuan utama dari Main Agenda ini adalah memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan hukum yang lebih inklusif.
Background dan Tujuan Kunjungan
Kawasan Danau Toba dipilih sebagai lokasi kunjungan karena menjadi salah satu wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan adat. Masyarakat adat di sini, seperti Batak, Dayak, dan lainnya, memiliki sistem sosial dan kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pemimpin adat, tokoh gereja, dan perwakilan pemerintah, diskusi terpusat pada bagaimana RUU Masyarakat Adat dapat mengakomodasi kebutuhan mereka dalam era modern.
Peran Tokoh Adat dan Pemuka Agama
Pdt. Victor Tinambunan, dari Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menyoroti pentingnya partisipasi pemuka agama dalam Main Agenda ini. “Peran gereja sangat krusial untuk memastikan keadilan di tingkat lokal, dan RUU Masyarakat Adat adalah salah satu upaya strategis untuk mewujudkannya,” ujarnya. Sementara itu, tokoh adat setempat menekankan perlunya perlindungan budaya dan tradisi dalam ruang hukum nasional. Kehadiran mereka membuktikan bahwa keberagaman nilai sosial dan agama akan menjadi dasar dalam membangun peraturan yang adil.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin adat lokal, termasuk tokoh-tokoh dari masyarakat Batak Toba yang memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wilayah dan lingkungan budaya. Mereka menyampaikan bahwa RUU ini harus mencakup mekanisme partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pemerintah. “Main Agenda ini tidak hanya tentang hukum, tapi juga tentang kesetaraan antara adat dan modernisasi,” kata salah satu peserta diskusi.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah keseimbangan antara kearifan lokal dan kebijakan pemerintah. Para pemuka agama, seperti gereja Katolik, juga menyampaikan dukungan mereka untuk RUU ini, menilai bahwa hukum harus mengakui keberagaman spiritualitas dalam masyarakat. “Main Agenda ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keharmonisan antara agama dan adat,” ujar tokoh Katolik yang hadir. Pertemuan ini menjadi platform untuk menyamakan persepsi dan menyusun konsep yang lebih luas.
Setelah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, Baleg DPR akan mengolah hasil diskusi sebagai bahan untuk mengembangkan RUU Masyarakat Adat. Kehadiran tokoh adat dan pemuka agama diharapkan dapat memperkaya visi perumusan undang-undang, khususnya dalam menjamin hak untuk mempertahankan identitas budaya dan agama. Selain itu, sejumlah narasumber menambahkan bahwa RUU ini bisa menjadi pedoman bagi pengelolaan sumber daya alam dan sosial yang lebih adil.
Proses penyusunan RUU Masyarakat Adat dianggap sebagai langkah penting dalam melindungi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Para peserta rapat menekankan bahwa Main Agenda ini harus mencakup kebijakan yang mendukung partisipasi aktif adat dalam segala aspek kehidupan nasional, termasuk ekonomi, lingkungan, dan politik. “RUU ini bukan hanya formalitas, tapi juga jaminan bagi masa depan bangsa Indonesia yang beradab dan berkeadilan,” tutur salah satu peserta diskusi.
