New Policy: Ray Rangkuti Kritik Penggunaan Dana Operasional Presiden untuk Sapi Kurban
Penggunaan Dana dalam New Policy Dinilai Boros
New Policy – Dalam konteks New Policy, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritik pengeluaran Dana Operasional Presiden (DOP) dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang mencapai Rp100 miliar untuk pembelian sapi kurban. Menurutnya, penggunaan dana tersebut tidak efisien karena seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan darurat dan mendesak, seperti bantuan langsung kepada masyarakat yang sedang kesulitan.
“New Policy ini menurut saya kurang tepat sasaran. Pengeluaran Rp100 miliar DOP dan Banmaspres untuk keperluan kurban terasa boros, terutama jika anggaran tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan yang lebih urgent,” ujar Ray saat diwawancara Tribunnews.com pada Jumat (29/5/2026).
Ray menegaskan bahwa dana DOP dan Banmaspres yang tersedia dalam satu tahun biasanya berkisar antara Rp100 miliar hingga Rp160 miliar. Dengan menghabiskan 70 persen dari total alokasi untuk pembelian sapi, dana yang tersisa mungkin tidak cukup untuk keperluan lain yang lebih penting. Ia menyoroti bahwa penggunaan besar dana ini justru mengurangi manfaat New Policy dalam meringankan beban masyarakat.
Pengalokasian Anggaran dalam New Policy dan Kelebihan Penggunaan
Dalam New Policy, dana operasional dan bantuan kemasyarakatan disusun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa penggunaan dana untuk kegiatan kurban terjadi di tengah tahun, sehingga sebagian besar anggaran sudah terpicu sebelum akhir masa pemakaian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sisa dana yang ada mungkin tidak cukup untuk program-program sosial lain.
“New Policy ini seharusnya memprioritaskan distribusi dana kepada masyarakat yang membutuhkan secara lebih besar. Jika sebagian besar dana sudah digunakan untuk pembelian sapi, kemungkinan besar manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari warga terabaikan,” lanjut Ray.
Menurut Ray, pengalokasian dana dalam New Policy harus lebih rasional. Ia menilai bahwa penggunaan dana untuk kurban memang memiliki tujuan baik, tetapi perlu dipertimbangkan kembali dalam konteks ekonomi yang sedang tidak stabil. Dengan New Policy, pemerintah berharap bisa menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kebutuhan Masyarakat dan Peran New Policy dalam Ekonomi
Pembelian sapi kurban sebagai bagian dari New Policy dianggap bisa berdampak pada ketersediaan dana untuk bantuan sosial yang lebih luas. Ray Rangkuti menekankan bahwa dana DOP dan Banmaspres seharusnya digunakan sebagai alat pemulihan ekonomi, terutama di tengah tantangan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.
“New Policy yang sedang dijalankan ini harus diukur dari manfaatnya bagi rakyat. Jika dana yang besar dialokasikan untuk kurban, mungkin ada kebutuhan yang lebih mendesak yang tidak terpenuhi,” tambahnya.
Dia menyoroti bahwa kurban adalah tradisi yang penting, tetapi penggunaan dana dalam New Policy tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat. Jika New Policy hanya fokus pada kegiatan simbolis, mungkin tidak memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Penyaluran Sapi Kurban dalam New Policy
Dalam New Policy, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat. Jumlah sapi yang didistribusikan mencapai 1.098 ekor, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Namun, Ray Rangkuti mengkritik penggunaan dana yang besar dalam New Policy ini, karena anggaran sebagian besar sudah dialokasikan sebelumnya.
“New Policy harus memastikan bahwa dana yang digunakan untuk kurban tidak mengganggu alokasi bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Jumlah sapi yang disalurkan bisa menunjukkan kepedulian, tetapi harus dipastikan tidak menguras dana secara berlebihan,” jelas Ray.
Ray juga menyarankan bahwa New Policy bisa mengoptimalkan penggunaan dana dengan menggabungkan bantuan langsung kepada masyarakat dan kegiatan kurban. Ia berharap pemerintah bisa menyesuaikan alokasi dana dengan prioritas yang lebih realistis dan efektif.
Perspektif Publik terhadap New Policy
Ray Rangkuti menyatakan bahwa New Policy yang digunakan untuk pembelian sapi kurban mungkin dinilai boros oleh publik. Menurutnya, kebijakan ini harus dirancang dengan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat percaya bahwa dana digunakan secara bijak. “New Policy ini seharusnya menjadi kebijakan yang mendorong kesejahteraan, bukan sekadar simbol,” tegas Ray.
“Jika New Policy hanya fokus pada pembelian sapi kurban, mungkin ada perasaan bahwa dana digunakan secara tidak efisien. Namun, jika ada keseimbangan antara keperluan kurban dan bantuan sosial, manfaatnya akan lebih terasa,” tambahnya.
Dengan New Policy yang terus diterapkan, pemerintah diharapkan bisa memberikan pertimbangan lebih baik dalam alokasi dana. Ray berharap bahwa evaluasi terhadap penggunaan DOP dan Banmaspres bisa dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan harapan masyarakat.
Kesimpulan dan Rekomendasi New Policy
Dalam rangka mengevaluasi New Policy, Ray Rangkuti menyarankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan ulang penggunaan dana DOP dan Banmaspres. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, bukan hanya sebagai kegiatan simbolis.
“New Policy ini adalah peluang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Jika penggunaan dana untuk kurban tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa terasa tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Ray.
