3 Bentuk Kemiskinan Bahayakan Indonesia Menurut Prof Anhar Gonggong, Ada Pelecehan di Pesantren
Potret Kemiskinan yang Membahayakan Masa Depan Bangsa
Topics Covered – Sejarawan berpengalaman Prof. Anhar Gonggong menyoroti tiga bentuk kemiskinan yang dianggapnya berpotensi mengancam perkembangan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa keadaan ini melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, dan moral, yang secara bersamaan menciptakan dinamika krisis sosial. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara terkait fenomena kehidupan masyarakat, termasuk kasus kakek berusia 76 tahun yang terlibat dalam tindakan pencurian, kinerja pendidikan yang menurun, serta dugaan kejahatan seksual di lingkungan pesantren.
“Ada tiga bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita: kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, dan kemiskinan ekonomi,” ujarnya, dilansir dari kanal YouTube Anhar Gonggong Official pada Jumat (29/5/2026).
Menurut Prof. Anhar, ketiga masalah ini saling terkait dan dapat membentuk lingkaran krisis jika tidak diperbaiki segera. Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan struktur sosial yang lebih luas. “Kita ini merdeka untuk siapa? Hanya untuk pejabat atau hanya untuk orang kaya? Lalu orang miskin dibiarkan mati,” imbuhnya.
Kemiskinan Ekonomi: Kesengsoran yang Terus Berlanjut
Prof. Anhar mengambil contoh kasus warga Kalianda, Lampung, yang ditangkap lantaran mencuri getah karet dari perkebunan negara. Ia juga mengkritik penindasan terhadap anak kecil yang terlibat dalam mencuri dompet. Kedua kejadian ini, menurutnya, tidak hanya menunjukkan tindakan kriminal, tetapi juga menggambarkan kondisi ekonomi yang mengguncang masyarakat kecil.
“Menurut saya dia bukan pencuri biasa, tetapi pencuri terhormat karena untuk mempertahankan hidupnya. Dia beda dengan pencuri yang namanya korupsi,” tuturnya.
Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengenali keadaan warga miskin sebelum mereka terpaksa melakukan kejahatan. “Masa RT-nya enggak tahu, masa RW-nya enggak tahu, masa kepala desanya enggak tahu bagaimana keadaan hidupnya?” tanyanya, menyiratkan kegundahan terhadap ketidakpedulian struktur kelembagaan terhadap kelompok rentan.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka nol persen pada 2026. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan target tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, Prof. Anhar mempertanyakan apakah upaya ini cukup untuk menyelamatkan masyarakat dari kesengsoran yang masih terjadi.
Kemiskinan Pendidikan: Generasi yang Terabaikan
Di samping isu ekonomi, Prof. Anhar juga menyoroti kondisi pendidikan yang dinilainya memprihatinkan. Ia mengingatkan bahwa hasil ujian kemampuan akademik siswa SD, SMP, dan SMA menunjukkan penurunan kualitas di berbagai tingkat. Menurutnya, keadaan ini berpotensi menghambat pertumbuhan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa.
“Ada tiga bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita: kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi,” jelasnya kembali, menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi penting untuk menangkal ketimpangan sosial.
Menurut Prof. Anhar, kemiskinan pendidikan bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas pendidikan yang tidak merata. Ia menekankan bahwa generasi muda yang kurang berkompeten dalam akademik akan kesulitan bersaing di masa depan, terlebih jika tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif. “Kalau pendidikan tidak diperbaiki, masa depan bangsa bisa terancam,” ujarnya.
Kemiskinan Moral: Korupsi dan Pelecehan di Pesantren
Selain ekonomi dan pendidikan, Prof. Anhar juga mengkritik praktik kemiskinan moral yang masih mengakar. Ia mengungkapkan bahwa kasus pelecehan seksual di pesantren menjadi bukti nyata bagaimana ketidakadilan bisa terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman.
“Ada tiga bentuk kemiskinan yang membahayakan masa depan kita: kemiskinan pendidikan, kemiskinan moral, kemiskinan ekonomi,” ulangnya, memperkuat argumennya tentang pentingnya memperhatikan etika dan nilai sosial.
Menurutnya, ketidakadilan moral sering kali diakibatkan oleh keberadaan para elite yang tidak berbagi keuntungan dengan rakyat kecil. Ia mengkritik cara pengelolaan sumber daya yang tidak merata, sehingga masyarakat miskin harus mengambil risiko melanggar hukum untuk bertahan hidup. “Jika kemiskinan moral tidak diperangi, maka tindakan korupsi dan penindasan akan terus berlanjut,” tegasnya.
Krisis yang Harus Diatasi Bersama
Prof. Anhar mengingatkan bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Ia menyoroti peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan menggabungkan penanganan ekonomi, pendidikan, dan moral. “Kita harus memikirkan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki kondisi sekarang, tetapi juga mencegah kejadian serupa di masa depan,” lanjutnya.
Kasus-kasus yang diungkapkan Prof. Anhar memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya fenomena di luar kota, tetapi juga mengintai di pelosok negeri. Ia menekankan bahwa tindakan pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 2026 perlu didukung oleh upaya konkret, bukan hanya target angka.
Kebijakan yang Lebih Humanis
Prof. Anhar juga mengkritik sistem penegakan hukum yang terkesan keras terhadap warga miskin. Ia menyarankan bahwa penanganan kasus seperti pencurian oleh kakek atau anak-anak seharusnya lebih manusiawi, dengan penekanan pada bantuan sosial daripada hukuman. “Jika merekalah yang mempertahankan hidup, maka kita harus menawarkan solusi, bukan sekadar memproses hukum,” jelasnya.
Di samping itu, ia menyoroti peran individu seperti Teddy, yang saat ini menjabat sebagai Seskab (Sekretaris Kabinet). Prof. Anhar mempertanyakan apakah seseorang yang menjabat jabatan sipil seharusnya tetap berada dalam posisi TNI. “Jika statusnya sebagai Seskab, maka ia harus memutus ketergantungan dari institusi militer,” imbuhnya, menunjukkan kritik terhadap konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan.
Dengan tiga bentuk kemiskinan yang diungkapkan, Prof. Anhar memanggil perhatian publik untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa masa depan bangsa Indonesia bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi ketiga aspek ini secara bersamaan. “Jika kita tidak segera mengubah kondisi, maka Indonesia bisa terjebak dalam siklus krisis yang menggerogoti masa depannya sendiri,” pungkasnya.
