New Policy: Pemilik WO Marwah Akui Penipuan, 58 Korban Rugi Rp2,6 Miliar
New Policy – Dalam rangka New Policy yang diterapkan Polres Metro Jakarta Timur, pasangan suami istri pemilik wedding organizer (WO) Marwah Catering Service ditangkap setelah menerima laporan dugaan penggelapan dana dari sejumlah korban. Kedua pelaku lari dan meninggalkan kantor WO yang berlokasi di Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur. Kasus ini terungkap setelah adanya pernikahan di Islamic Center Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diadakan tanpa dekorasi maupun layanan katering pada Sabtu (23/5/2026). New Policy ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan calon pengantin di sektor jasa pernikahan.
Penyelidikan dan Perkembangan Kasus
Menurut laporan yang dikutip dari WartaKotalive.com, terdapat 58 korban yang mengalami kerugian mencapai Rp2,6 miliar. Dua dari mereka sudah melangsungkan pernikahan, sementara 56 lainnya belum sampai tahap acara pesta pernikahan. Pemilik WO, RM dan ER, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melanggar kontrak dan menyebarkan informasi palsu kepada para klien. New Policy yang dijalankan Polres Jakarta Timur mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaku serta penerapan tindakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah skema serupa.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, menjelaskan bahwa pelaku tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. “New Policy ini bertujuan memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat yang mengandalkan jasa WO,” katanya, Sabtu (30/5/2026). Tersangka tidak dapat dihubungi oleh para pengantin, sehingga acara pernikahan mereka menjadi kurang lengkap dan memicu kekecewaan besar. Pemeriksaan lebih lanjut akan menentukan apakah pelaku sengaja menggelapkan dana atau karena kegagalan manajemen.
Korban dan Dampak Ekonomi
Para korban, yang terdiri dari pasangan muda, mengalami kerugian signifikan dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan, kebanyakan dari mereka mengandalkan WO Marwah untuk memenuhi kebutuhan pernikahan yang dianggap penting. New Policy ini juga mencakup rencana untuk mengembalikan dana korban dalam waktu yang lebih singkat, sekitar enam bulan, sebagai upaya mengurangi beban finansial korban. Pemilik WO menyatakan bahwa mereka akan berusaha mengembalikan uang dengan bantuan dari sistem perbankan atau sumber pendanaan baru.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana New Policy bisa menjadi solusi untuk mencegah kejahatan seperti penggelapan dana. Selain itu, kebijakan ini juga menginspirasi pelaku bisnis lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi. Pelaku menyesal atas tindakan mereka yang menimbulkan kerugian besar, terutama bagi calon pengantin yang mempercayakan WO Marwah Catering Service. New Policy yang diterapkan diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan jasa pernikahan lainnya untuk menjaga integritas.
Langkah Pemerintah dan Prosedur Hukum
Polres Jakarta Timur sedang menelusuri alasan di balik penggelapan dana tersebut. Pelaku dijatuhi tuntutan berdasarkan Pasal 492 KUHP tentang perilaku tidak jujur serta Pasal 486 KUHP terkait pemalsuan. New Policy ini juga mencakup langkah pencegahan seperti verifikasi pengusaha WO sebelum menerima kontrak. Selain itu, pihak kepolisian berupaya mempercepat proses investigasi untuk mengetahui apakah pelaku berencana kabur atau terjebak dalam skema bisnis yang rusak.
Menurut Alfian Nurrizal, New Policy ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah kecurangan di sektor jasa kehidupan. Pemerintah juga menyiapkan program pendidikan bagi pengusaha WO agar mereka lebih memahami tanggung jawab keuangan dan kontrak. Kasus Marwah Catering Service menjadi momentum untuk meninjau kembali regulasi terkait New Policy, terutama dalam mengatasi masalah yang sering terjadi di industri ini.
Harapan dan Tantangan New Policy
Para korban mengharapkan New Policy ini memberikan keadilan dan kepastian hukum. Mereka juga ingin pelaku kejahatan tersebut dihukum berat agar menjadi contoh pengingat bagi masyarakat. New Policy ini menjadi bukti bahwa kepolisian semakin proaktif dalam menangani kasus kecurangan. Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah bagi pelaku usaha kecil yang sah.
Dengan New Policy yang diterapkan, kepolisian berharap masyarakat lebih waspada dalam memilih WO. Mereka juga mendorong penggunaan aplikasi digital untuk mengawasi aktivitas keuangan pelaku bisnis. Kasus Marwah Catering Service menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kecurangan bisa merugikan banyak orang. New Policy diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus ini tetapi juga mencegah pengulangan skenario serupa di masa depan.
