7 Kontroversi Dadan Hindayana dan Perombakan Kepemimpinan BGN
Special Plan menjadi sorotan utama dalam reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala BGN sejak periode awal pemerintahan, Dadan Hindayana menghadapi beberapa kontroversi sepanjang masa jabatannya, yang akhirnya mendorong pergantian kepemimpinan. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Dadan dicopot dari posisi strategisnya, dengan Nanik Sudaryati Deyang menjabat sebagai kepala baru. Dua wakil sebelumnya juga diberhentikan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk merevisi arah program Special Plan.
Kontroversi Pertama: Klaim Konsumsi Susu untuk Pertumbuhan Tinggi
Kontroversi pertama terjadi ketika Dadan Hindayana menyatakan bahwa minum susu dua liter sehari membantu anak-anaknya mencapai tinggi badan 181 cm dan 185 cm. Pernyataan ini dikeluarkan saat ia meluncurkan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, pada 26 Mei 2025. Namun, klaim tersebut diserang oleh dokter Tan Shot Yen, yang menganggapnya tidak ilmiah. Ia menulis di Instagram Story: “S-E-S-A-T!!!!!” sebagai tanggapan terhadap video Dadan.
“Tinggi badan bukan hanya dipengaruhi genetik, tetapi juga asupan gizi yang cukup dan seimbang,” ujarnya saat launching SPPG, seperti dilaporkan Kompas.com. Meski demikian, kritik terus mengalir karena ketergantungan pada susu dalam Special Plan dianggap tidak realistis untuk masyarakat umum.
Kontroversi Kedua: Penggunaan Serangga sebagai Sumber Protein
Kontroversi kedua terjadi saat Dadan mengusulkan penggunaan serangga sebagai bahan makanan protein. Ide ini dianggap cukup inovatif, namun menimbulkan kebingungan di kalangan publik. Banyak warga merasa skeptis terhadap konsep makan serangga, mengingat aspek budaya dan penerimaan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dianggap kurang mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal yang lebih dikenal.
Dengan menekankan kreativitas dalam Special Plan, Dadan berharap meningkatkan keterjangkauan gizi. Namun, kritik terus mengalir karena kurangnya penjelasan tentang keamanan dan manfaat konsumsi serangga dalam jangka panjang. Meski demikian, rencana ini tetap menjadi bagian dari strategi BGN dalam memperluas akses nutrisi.
Kontroversi Ketiga: Pengelolaan Dana MBG yang Diselidiki
Kontroversi ketiga terkait pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung sebagai inti Special Plan. Beberapa laporan menyebutkan ada ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, terutama untuk pembelian susu dan makanan untuk anak-anak. Hal ini memicu penelusuran lebih lanjut oleh lembaga audit, yang menyebut ada risiko korupsi atau penggunaan dana yang tidak efisien.
Penyelidikan tersebut memperkuat skeptisisme terhadap efektivitas Special Plan. Meski program ini bertujuan mengurangi kesenjangan gizi, jumlah anak yang menerima manfaat dinilai belum memenuhi target. Dadan dianggap kurang transparan dalam memaparkan data keberhasilan, sehingga muncul pertanyaan apakah program ini benar-benar menguntungkan masyarakat.
Kontroversi Keempat: Penyimpangan dalam Pengadakan Makanan
Kontroversi keempat muncul ketika media melaporkan adanya penyimpangan dalam pengadakan makanan MBG. Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi pembelian produk dengan harga lebih mahal daripada pasar. Ini mengurangi kepercayaan publik terhadap Special Plan, yang seharusnya bersifat ramah anggaran.
Isu ini terutama mengemuka setelah pemerintah mengungkapkan data bahwa pengelolaan MBG menyisihkan dana untuk pengadaan susu dan makanan yang tidak terdokumentasi secara rapi. Pergantian kepemimpinan dianggap sebagai upaya memperbaiki sistem tersebut, agar Special Plan bisa lebih berjalan akuntabel.
Kontroversi Kelima: Penyimpangan di Tingkat Desentralisasi
Kontroversi kelima terkait tata kelola Special Plan di tingkat desentralisasi. Laporan menyebutkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh daerah dalam menyalurkan bantuan makanan. Beberapa kabupaten dianggap mengalihkan dana ke kepentingan pribadi, sehingga program ini dianggap kurang merata dalam distribusinya.
Kritik ini menyentuh strategi BGN dalam membangun kerja sama dengan pemerintah daerah. Dadan Hindayana dianggap kurang mengawasi pelaksanaan Special Plan di tingkat bawah, yang seharusnya menjadi kekuatan untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional. Hal ini mendorong Prabowo untuk memperkuat pengawasan langsung dalam perombakan kepemimpinan.
Kontroversi Keenam: Ketergantungan pada Susu sebagai Ikon Program
Kontroversi keenam melibatkan dominasi susu sebagai simbol keberhasilan Special Plan. Dalam berbagai acara, Dadan sering menghadirkan produk susu sebagai bukti efektivitas program MBG. Namun, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menerima bantuan lebih mengandalkan susu daripada makanan lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi.
Isu ini memicu diskusi tentang keberlanjutan program Special Plan. Apakah penekanan pada susu akan mengabaikan kebutuhan gizi lainnya, seperti sayur dan buah? Dadan dianggap kurang mengakomodasi kebutuhan lengkap anak-anak, sehingga muncul kritik terhadap cakupan dan keberagaman program tersebut.
Kontroversi Ketujuh: Dukungan dan Penolakan dari Berbagai Kalangan
Kontroversi ketujuh terjadi karena perbedaan pandangan tentang peran BGN dalam Special Plan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung inovasi seperti penggunaan serangga dan pengadaan susu sebagai solusi praktis. Di sisi lain, kelompok kritis menilai bahwa program ini terlalu bergantung pada satu produk, sehingga kurang relevan bagi kondisi daerah yang beragam.
Perombakan kepemimpinan di BGN, yang menempatkan Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala baru, diharapkan bisa menyeimbangkan berbagai aspek. Dengan perubahan ini, Prabowo ingin memastikan Special Plan lebih inklusif dan efektif, serta mengurangi dampak negatif dari kontroversi sebelumnya.
