Obligasi Daerah Mandek, Fraksi Golkar Tekankan Kebutuhan UU
Topics Covered – JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di MPR RI, melalui ketuanya Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam diskusi publik yang dihadiri oleh berbagai pihak, Mekeng menekankan bahwa pelaksanaan instrumen pembiayaan ini masih tertunda selama puluhan tahun. Ia menyoroti bahwa wacana tentang obligasi daerah sudah ada sejak akhir dekade 1990-an, tetapi belum berhasil diubah menjadi peraturan hukum yang konkret.
Pembentukan UU Obligasi Daerah: Tantangan dan Kebutuhan
Mekeng menjelaskan bahwa kegagalan penerbitan obligasi daerah hingga saat ini disebabkan oleh kurangnya landasan hukum yang jelas. “Investor belum merasa aman karena masih ada ketidakpastian dalam mekanisme tata kelola dan penyelesaian sengketa,” ujarnya. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit memperoleh dana dari pasar modal, padahal instrumen ini dianggap sebagai solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Banyak pihak, termasuk lembaga keuangan dan institusi pemerintah, menyadari bahwa dengan adanya UU Obligasi Daerah, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan. Mekeng menambahkan bahwa selain obligasi, Sukuk Daerah juga harus segera dibuat untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam instrumen investasi publik. Dalam diskusi, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh dana secara efisien.
OJK Sarankan Unit Khusus untuk Pengelolaan Obligasi
Dalam diskusi yang berlangsung di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026), Mekeng menyebutkan bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyarankan pemerintah daerah untuk membentuk unit khusus yang bertugas mengelola obligasi. Saran ini dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas instrumen pembiayaan tersebut. “Kepastian hukum tidak hanya perlu diatur dalam UU, tetapi juga diterapkan secara nyata melalui mekanisme pengelolaan yang terstruktur,” jelas Mekeng.
Ketidakpastian ini juga menghambat partisipasi investor dalam pasar modal daerah. Menurut Mekeng, investor perlu memiliki jaminan bahwa dana yang mereka investasikan akan dikelola dengan baik dan ada prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. “Obligasi daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah, tetapi juga menciptakan peluang bagi investor yang ingin menyalurkan dana dengan lebih aman,” tambahnya.
Konsensus dari Diskusi Multi-Stakeholder
Dalam delapan kali diskusi dan sarasehan yang telah dilakukan, fraksi Golkar berhasil mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, seperti OJK, Pefindo, KSEI, dan perusahaan sekuritas. Mekeng menyebutkan bahwa konsensus ini menunjukkan kebutuhan bersama untuk mempercepat pembuatan UU Obligasi Daerah. “Data dan masukan yang diperoleh menjadi dasar untuk menyusun naskah akademik yang komprehensif,” kata Mekeng.
Ia menargetkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dapat diselesaikan pada Agustus 2026, setelah diskusi di tingkat nasional. Dengan adanya UU ini, pemerintah daerah akan memiliki alat pembiayaan yang lebih fleksibel dan mampu mempercepat proyek pembangunan yang sudah direncanakan. “UU Obligasi Daerah akan menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal daerah yang transparan dan berkelanjutan,” tuturnya.
Manfaat dan Dampak untuk Pembangunan Wilayah
Menurut Mekeng, pembentukan UU Obligasi Daerah akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan instrumen ini, daerah dapat mengakses dana dari investor secara lebih mudah, yang selama ini menjadi kendala utama. “Kebutuhan dana pembiayaan yang besar memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif, dan obligasi daerah adalah salah satu pilihan terbaik,” ujarnya.
Obligasi daerah juga diharapkan mampu memperkuat kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pemerintah pusat akan lebih mudah menjamin kualitas proyek yang diusulkan daerah. “Mekanisme ini tidak hanya membantu daerah, tetapi juga mempercepat realisasi pembangunan nasional,” lanjut Mekeng. Ia menegaskan bahwa UU Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah adalah solusi yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan
Manfaat keberhasilan dari UU Obligasi Daerah tidak hanya terletak pada transparansi pengelolaan dana, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan investor. Mekeng menekankan bahwa kepastian hukum harus diwujudkan melalui peraturan yang jelas dan terukur. “Dengan UU ini, investor akan lebih yakin mengalokasikan dana ke pemerintah daerah, karena ada jaminan dalam tata kelola dan mekanisme pemerintahan,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga berharap UU ini bisa dijadikan basis untuk peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. “Kita perlu memastikan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun investor, memiliki pedoman hukum yang sama dalam menyelesaikan semua transaksi dan sengketa,” tambah Mekeng. Ia menegaskan bahwa tanpa UU ini, obligasi daerah akan tetap menjadi ide yang belum terealisasi dalam praktik nyata.
