Busyro Muqqodas: Ketua PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara
Latest Program – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas, mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak transparan. Ia menyarankan program tersebut ditunda sementara untuk memberi waktu evaluasi. “Dampak negatif MBG sudah terlihat jelas, baik secara sosial maupun politik,” ujar Busyro dalam wawancara di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6/2026), sebagaimana dilansir Tribunnews.com. Sebagai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia memperkuat argumen dengan mengungkap peluang konstitusionalitas MBG melalui UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).
MBG: Politik Uang yang Disembunyikan
Busyro menegaskan bahwa MBG, yang dicanangkan sebagai program sosial, justru menjadi alat manipulasi politik. Ia mengungkap bahwa kebijakan ini bisa disalahgunakan untuk memengaruhi kepentingan pemilu. “MBG ini bentuk money politic yang tersembunyi. Kebijakan seperti ini menimbulkan kecurigaan terkait akuntabilitas penggunaan dana,” tulisnya dalam pernyataan resmi. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, Menteng, Jakarta, Senin (9/3/2026). Menurutnya, MBG memiliki potensi untuk mengubah dinamika pemilih dan memengaruhi hasil pemilu secara tidak langsung.
“Kebijakan MBG bisa menimbulkan kesan bahwa ada bentuk subsidi yang dialihkan untuk kepentingan politik. Jika tidak dihentikan, risiko korupsi dan penyalahgunaan dana akan semakin besar,” kata Busyro dalam pernyataan yang diunggah ke media daring.
Transparansi Anggaran Menjadi Fokus
Busyro mengkritik kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran MBG, khususnya pengadaan peralatan dapur yang dianggap tidak kompetitif. “Alat dapur di satu lokasi Badan Gizi Nasional (BGN) berasal dari Tiongkok, bukan dari produsen lokal. Ini menunjukkan adanya proses tender yang tidak jelas,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa program ini mengalihkan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kritik ini juga didukung oleh lembaga pemantau seperti CELIOS dan MBG Watch, yang menjadi pemohon dalam uji materiil UU APBN 2026 di MK.
Keberatan Busyro terhadap MBG mencerminkan kekhawatiran lembaga keagamaan besar akan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam sebelum MBG dilanjutkan secara permanen. “Program seperti ini seharusnya dievaluasi dengan kritis agar tidak menyebabkan dampak jangka panjang yang merugikan masyarakat,” jelasnya. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa MBG justru memberikan tekanan pada masyarakat untuk mengakui manfaat kebijakan tersebut meski ada kelemahan dalam implementasi.
Perkembangan dalam Persidangan MK
Persetujuan untuk menghentikan MBG sementara telah menjadi sorotan dalam sidang uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Busyro bersama CELIOS dan MBG Watch memperlihatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan ketidaksesuaian program ini dengan prinsip transparansi. “MK harus menjadi pengawas yang independen untuk menilai apakah MBG memenuhi syarat sebagai kebijakan publik yang layak,” tegas Busyro. Sidang MK sendiri dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat regulasi pemerintah.
Sejumlah ahli hukum dan organisasi swadaya mendukung usulan Busyro. Mereka menilai MBG memiliki risiko besar karena tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat. “Jika dibiarkan, program ini bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah menguasai sumber daya masyarakat secara tidak seimbang,” kata salah satu pendukung dalam diskusi terpisah. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya program “latest program” yang diusulkan oleh PP Muhammadiyah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.
Konteks Sosial dan Ekonomi MBG
MBG, yang dianggap sebagai salah satu “latest program” terbesar di Indonesia, menyasar lebih dari 20 juta siswa dan masyarakat miskin. Namun, Busyro menyoroti bahwa program ini bisa menciptakan ketergantungan pada pemerintah. “Jika masyarakat terbiasa bergantung pada MBG, mereka akan kehilangan kebebasan mengatur kebutuhan pangan sendiri,” katanya. Ia juga menunjukkan bahwa pengadaan bahan makanan yang diatur pemerintah memicu keluhan dari sejumlah pelaku usaha lokal karena dana subsidi yang dialihkan.
Sejumlah survei menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat menyambut baik MBG sebagai kebijakan yang membantu perekonomian. Namun, keberhasilan ini dinilai bisa berubah jika tidak disertai kebijakan pendamping yang memastikan transparansi. Busyro mengusulkan adanya pengawasan eksternal terhadap pengelolaan MBG. “Pemantauan dari lembaga swadaya dan akademisi penting untuk menjamin akuntabilitas program ini,” katanya. Rekomendasi ini selaras dengan semangat PP Muhammadiyah dalam melindungi kepentingan rakyat.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Usulan Busyro untuk menghentikan MBG sementara mendapat tanggapan beragam. Pihak pemerintah menilai kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga kesejahteraan rakyat. “MBG bertujuan memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang terpinggirkan,” kata salah satu menteri dalam jumpa pers mingguan. Sementara itu, sejumlah tokoh di luar PP Muhammadiyah membenarkan argumen Busyro, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran. “Ini bukan sekadar kebijakan makan, tapi bentuk kekuasaan politik yang perlu diawasi,” kata aktivis lingkungan.
Kritik terhadap MBG juga menyebar melalui media sosial. Banyak warganet mengungkapkan bahwa program ini memberikan kesan bahwa pemerintah menguasai kebutuhan pangan masyarakat. “MBG seolah menyiratkan bahwa masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” tulis salah satu netizen dalam postingannya. Reaksi ini memperkuat posisi Busyro sebagai ketua PP Muhammadiyah yang terus mendorong transparansi dalam “latest program” yang diusulkan.
