AMMSI Dukung Penyesuaian MBG, Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Dapur Bermasalah
Latest Program – Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mengungkapkan dukungan mereka terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan program, menjaga transparansi, serta menghindari penggunaan dana negara yang tidak efisien. AMMSI menilai bahwa penyesuaian ini penting untuk memastikan MBG tetap berjalan sesuai tujuan sosialnya, yakni meningkatkan akses gizi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Penyesuaian Operasional untuk Mengoptimalkan Dana Negara
Kebijakan penyesuaian operasional MBG selama masa libur nasional, menurut AMMSI, bertujuan mengurangi risiko pemborosan anggaran. Dengan mengatur penggunaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi, BGN berharap dapat memastikan setiap penyediaan makanan bergizi dilakukan secara terukur dan akuntabel. Langkah ini juga dianggap membantu dalam mengalihkan sumber daya ke kegiatan prioritas lain, terutama saat masyarakat mengalami penurunan aktivitas sehari-hari.
“Dapur MBG yang tidak mengikuti prosedur pengajuan formal, terutama yang didirikan melalui jual beli tanpa izin, bisa berpotensi merugikan keuangan negara. Kami mendukung upaya BGN untuk memangkas operasional yang tidak sesuai, agar program ini tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pihak tertentu,” jelas pernyataan resmi AMMSI, Jumat (19/6/2026).
AMMSI menekankan bahwa penyesuaian operasional ini juga berdampak pada keberlanjutan MBG. Dengan menekan penggunaan fasilitas yang tidak diperlukan, program ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yakni mengurangi angka kekurangan gizi di kalangan masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara BGN, pemerintah daerah, dan mitra-mitra yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Respons dari Komisi X DPR
Sementara itu, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pernyataan dukungan terhadap rencana penyesuaian operasional MBG. Anggota komisi ini menegaskan bahwa anggaran MBG tidak boleh mengganggu kesejahteraan guru dan peluang beasiswa bagi pelajar. Mereka menyarankan bahwa penggunaan dana harus selalu diawasi secara ketat, baik melalui audit maupun laporan berkala, agar tidak ada penyalahgunaan.
“MBG merupakan program yang sangat penting untuk masyarakat, tetapi harus tetap dijaga kualitasnya. Kami menginginkan agar dana yang dialokasikan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga kesejahteraan guru dan peluang pendidikan bagi pelajar tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, dalam wawancara terpisah, Sabtu (20/6/2026).
Kebijakan penyesuaian operasional MBG juga diharapkan memberikan ruang bagi peningkatan inovasi dalam pelaksanaan program. AMMSI menyarankan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus terus berkoordinasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dapur-dapur yang ada. Ini termasuk memperbarui sistem pengawasan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan dana.
Dalam Latest Program ini, AMMSI juga mengingatkan bahwa penyesuaian operasional harus diikuti oleh peningkatan kualitas makanan yang disediakan. Pemerintah daerah dan mitra MBG dianjurkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penyediaan makanan bergizi, memastikan bahwa setiap bahan baku yang digunakan memenuhi standar kesehatan dan gizi. Hal ini akan mengurangi risiko masuknya bahan yang tidak layak, baik dari segi kualitas maupun keamanan.
Langkah Strategis untuk Penguatan MBG
Penyesuaian operasional SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tidak hanya fokus pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada penguatan sistem pengelolaan secara keseluruhan. AMMSI menekankan bahwa langkah ini bisa menjadi peluang untuk menerapkan teknologi dan sistem digital dalam pelaporan penggunaan dana. Dengan demikian, pengawasan menjadi lebih transparan, dan data bisa diakses secara cepat oleh pihak terkait.
“Kami yakin bahwa Latest Program ini akan membuka jalan bagi penguatan MBG. Selama ini, beberapa dapur terkesan ‘beroperasi secara sembarangan’, sehingga perlu diatur lebih ketat. Penerapan sistem digital dan pendokumentasian yang baik bisa menjadi solusi untuk menghindari penyimpangan,” ujar Rizky Herdianto, salah satu pimpinan AMMSI, dalam konferensi pers, Senin (21/6/2026).
AMMSI juga menyarankan bahwa penyesuaian operasional ini bisa diiringi dengan penguatan kemitraan dengan organisasi lokal. Dengan melibatkan lembaga-lembaga seperti LSM dan komunitas warga, MBG diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk memastikan mereka memahami manfaat program dan cara mengaksesnya secara benar.
