Indonesia dan Tajikistan Jajaki Kerja Sama Mineral Kritis serta Industri Halal
Pertemuan Bilateral di Xiamen
Topics Covered – Topik yang Dibahas dalam forum BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2026 di Xiamen, Tiongkok, menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tajikistan. Pemerintah Indonesia serta pihak Tajikistan memfokuskan diskusi pada dua sektor strategis: mineral kritis dan industri halal. Kedua negara mengupas potensi kolaborasi yang bisa meningkatkan daya saing serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI berdiskusi dengan Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Baru Tajikistan, Aziz Nazar, untuk mengeksplorasi kebijakan yang selaras dengan kebutuhan kedua belah pihak.
“Pertemuan ini membuka peluang baru dalam topik yang dibahas untuk memperkuat ekosistem industri kita secara bersama. Kita perlu menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan mineral kritis dan industri halal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu (14/6/2026). Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan membantu Indonesia memperluas akses pasar ke Asia Tengah, sementara Tajikistan dapat memperoleh bantuan teknologi dan investasi dari negara-negara BRICS.
Kemitraan antara kedua negara tidak hanya terfokus pada peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan infrastruktur. Nilai perdagangan Indonesia dan Tajikistan naik dari 1,7 juta dolar AS pada 2021 menjadi 1,9 juta dolar AS pada 2025, dengan kontribusi utama berasal dari sektor nonmigas. Dalam topik yang dibahas, Indonesia menilai Tajikistan sebagai mitra potensial yang bisa menjadi jembatan untuk menyebarluaskan produk manufaktur lokal ke pasar internasional. Sebaliknya, Tajikistan berharap mendapatkan akses ke sumber daya alam Indonesia, terutama dalam mineral kritis seperti lithium, cobalt, dan mangan, yang menjadi komoditas krusial untuk industri teknologi.
Kemitraan Industri dan Pengembangan MoU
Dalam diskusi yang lebih rinci, Dirjen KPAII Kemenperin Tri Supondy menjelaskan bahwa MoU yang diusulkan Tajikistan sedang disesuaikan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan ekonomi Indonesia. Topik yang Dibahas mencakup perjanjian kerja sama di bidang mineral, aluminium, tekstil, dan teknologi baru. Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan jaringan industri, baik melalui pendampingan teknis maupun pertukaran informasi, agar proyek ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, perwakilan Tajikistan memperkenalkan roadmap untuk pengembangan sektor manufaktur yang berbasis halal, yang menjadi salah satu prioritas dalam topik yang dibahas.
Kerja sama di bidang industri halal diharapkan bisa meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke wilayah Asia Tengah. Dalam topik yang dibahas, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti kebijakan Presiden Prabowo terkait hilirisasi industri sebagai fondasi utama dalam merumuskan strategi kerja sama. Ia menekankan bahwa industri halal Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tajikistan, terutama dengan adanya permintaan tinggi di pasar internasional. Selain itu, diskusi mengupas kebutuhan mengembangkan standardisasi produk halal untuk memenuhi regulasi internasional, yang menjadi fokus dalam topik yang dibahas.
Mineral kritis menjadi topik yang dibahas secara intensif karena peran pentingnya dalam membangun rantai pasok teknologi global. Indonesia memiliki cadangan mineral kritis yang signifikan, sementara Tajikistan mengusulkan kerja sama dalam ekspor bijih mineral ke pasar Asia. Dalam topik yang dibahas, Kemenperin menegaskan pentingnya mempercepat proses produksi mineral kritis untuk mendukung kebutuhan sektor industri dan energi. Selain itu, pihak Tajikistan berharap mendapatkan bantuan dalam pengolahan mineral menjadi produk bernilai tambah, yang bisa mengurangi ketergantungan pada impor.
Kerja sama ini juga menyoroti peran Indonesia dalam mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Dalam topik yang dibahas, para peserta menyebutkan bahwa pengembangan teknologi baru di bidang energi dan lingkungan bisa menjadi peluang kolaborasi yang menguntungkan. Kemenperin mengusulkan pembentukan pusat penelitian bersama untuk mengembangkan solusi inovatif dalam industri halal dan ekstraksi mineral kritis. Pihak Tajikistan berminat untuk bergabung dalam inisiatif tersebut, yang akan menjadi langkah strategis dalam mengembangkan industri nasional mereka.
Dalam topik yang dibahas, selain mineral kritis dan industri halal, kementerian perindustrian kedua negara juga berdiskusi tentang peluang ekspor produk manufaktur. Indonesia menawarkan bantuan dalam pengembangan produk tekstil halal dan peralatan rumah tangga, sementara Tajikistan berminat untuk memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar ekspor. Kemenperin mengungkapkan bahwa kerja sama ini bisa memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi keduanya, terutama dengan adanya kebijakan ekonomi yang selaras dan dukungan penuh dari menteri-menteri terkait.
