Kabinet Bayangan Klaim Jadi ‘Lawan Tanding Tak Resmi’ Pemerintah karena Ruang Oposisi Dinilai Kosong

Beritahitam.com – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar Kabinet Bayangan , Nabiyla Risfa Izzati , menegaskan tidak ada pakta integritas maupun aturan khusus yang mengikat para anggota saat pelantikan Kabinet Bayangan. Termasuk larangan bergabung dengan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. Menurut Nabiyla, seluruh anggota bergabung atas dasar kesukarelaan dan kesamaan visi untuk mengawal isu-isu kebijakan publik.

"Enggak ada sih kalau misalnya so far lebih ke bukan pakta integritas ya. Kalau pakta integritas tuh konteksnya kayak tanda tangan banget," kata Nabiyla dalam program Overview Tribunnews melalui Zoom di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2026). Ia menjelaskan, Kabinet Bayangan merupakan wadah kerja sukarela yang dibangun atas kepedulian bersama terhadap berbagai persoalan publik.

Karena itu, tidak ada aturan formal berupa do and don't yang mengikat para anggotanya. "Tapi kan ini memang bagaimanapun kan ini voluntary work ya. Jadi ini voluntary work yang kami lakukan bersama-sama karena kami concern terhadap isu ini," ujarnya.

Secara tidak langsung, Nabiyla mengatakan sebagian besar anggota Kabinet Bayangan telah saling mengenal melalui berbagai aktivitas advokasi yang selama ini mereka jalankan. Tumpahan Minyak Kapal Tanker Diduga Armada Bayangan Rusia Ancam Bencana Lingkungan di Perairan Oman Kesamaan pengalaman itu, menurutnya, menjadi modal untuk bekerja bersama dalam memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. "Kami kebetulan ada banyak dari kami yang juga sudah cukup kenal bagaimana hal-hal yang kami advokasikan selama ini dan kami merasa kami akan bisa melakukannya dengan baik ketika kami berkumpul bersama-sama, yakni lewat Kabinet Bayangan ini," katanya.

Nabiyla juga membandingkan konsep Kabinet Bayangan yang mereka bentuk dengan sistem shadow cabinet di Westminster, Inggris. Menurutnya, shadow cabinet di Westminster berasal dari partai oposisi sehingga memiliki posisi resmi sebagai penyeimbang pemerintah. "Kalau tadi saya berikan contoh shadow cabinet di Westminster.

Shadow cabinet di situ itu kan memang dia adalah shadow cabinet yang berasal dari partai dan sehingga dia menjadi lawan tanding resmi," ujarnya. Namun, ia menjelaskan kondisi di Indonesia berbeda. Menurutnya, Kabinet Bayangan yang dibentuk para akademisi dan aktivis bukan merupakan oposisi resmi, melainkan berupaya mengisi ruang penyeimbang yang dinilai belum terisi.

TRIBUNNEWS.COM – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Layanan Dasar Kabinet Bayangan , Nabiyla Risfa Izzati , menegaskan tidak ada pakta integritas maupun aturan khusus yang mengikat para anggota saat pelantikan Kabinet Bayangan. Termasuk larangan bergabung dengan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. Menurut Nabiyla, seluruh anggota bergabung atas dasar kesukarelaan dan kesamaan visi untuk mengawal isu-isu kebijakan publik.

"Enggak ada sih kalau misalnya so far lebih ke bukan pakta integritas ya. Kalau pakta integritas tuh konteksnya kayak tanda tangan banget," kata Nabiyla dalam program Overview Tribunnews melalui Zoom di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2026). Ia menjelaskan, Kabinet Bayangan merupakan wadah kerja sukarela yang dibangun atas kepedulian bersama terhadap berbagai persoalan publik.

Karena itu, tidak ada aturan formal berupa do and don't yang mengikat para anggotanya. "Tapi kan ini memang bagaimanapun kan ini voluntary work ya. Jadi ini voluntary work yang kami lakukan bersama-sama karena kami concern terhadap isu ini," ujarnya.

Secara tidak langsung, Nabiyla mengatakan sebagian besar anggota Kabinet Bayangan telah saling mengenal melalui berbagai aktivitas advokasi yang selama ini mereka jalankan. Tumpahan Minyak Kapal Tanker Diduga Armada Bayangan Rusia Ancam Bencana Lingkungan di Perairan Oman Kesamaan pengalaman itu, menurutnya, menjadi modal untuk bekerja bersama dalam memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. "Kami kebetulan ada banyak dari kami yang juga sudah cukup kenal bagaimana hal-hal yang kami advokasikan selama ini dan kami merasa kami akan bisa melakukannya dengan baik ketika kami berkumpul bersama-sama, yakni lewat Kabinet Bayangan ini," katanya.

Nabiyla juga membandingkan konsep Kabinet Bayangan yang mereka bentuk dengan sistem shadow cabinet di Westminster, Inggris. Menurutnya, shadow cabinet di Westminster berasal dari partai oposisi sehingga memiliki posisi resmi sebagai penyeimbang pemerintah. "Kalau tadi saya berikan contoh shadow cabinet di Westminster.

Shadow cabinet di situ itu kan memang dia adalah shadow cabinet yang berasal dari partai dan sehingga dia menjadi lawan tanding resmi," ujarnya. Namun, ia menjelaskan kondisi di Indonesia berbeda. Menurutnya, Kabinet Bayangan yang dibentuk para akademisi dan aktivis bukan merupakan oposisi resmi, melainkan berupaya mengisi ruang penyeimbang yang dinilai belum terisi.