Latest Program: RI Dorong Perkuat DK PBB dan Keadilan Bagi Negara Berkembang
Pidato Menlu RI di Forum BRICS 2026
Latest Program – Dalam pertemuan BRICS 2026 di New Delhi, India, pada Kamis (14/5/2026), Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan kebutuhan mengubah sistem global yang selama ini dinilai tidak adil. Pernyataan ini menjadi bagian dari Latest Program yang diusung oleh Indonesia dalam upaya menegaskan peran negara-negara berkembang di panggung internasional. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai wilayah dunia sering kali direspons secara tidak proporsional oleh institusi internasional. “Masa depan Latest Program harus mengarah pada perubahan struktur kekuasaan global agar lebih seimbang,” tegas Sugiono saat memberi sambutan.
Transformasi Sistem Internasional
Sugiono menekankan bahwa sistem internasional saat ini berada di ambang perubahan karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Ia menyoroti bahwa kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi global sering kali didasarkan pada kepentingan negara-negara maju, bukan kepentingan rakyat di wilayah lain. “Dengan Latest Program, kita ingin menggarisbawahi pentingnya keadilan ekonomi dan politik bagi negara-negara yang belum berkembang,” tambahnya. Menurut Menlu, keterlibatan aktif blok BRICS dalam memperkuat Dewan Keamanan PBB akan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.
“Kita harus memastikan bahwa suara negara-negara berkembang terdengar di mana-mana. Latest Program ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memperkuat lembaga internasional yang kini dinilai tidak seimbang,” ujarnya dalam pidato yang dibacakan di hadapan para pemimpin BRICS.
Kemitraan BRICS dalam Menegakkan Keadilan
Forum BRICS 2026 menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kebutuhan transformasi global. Sugiono menekankan bahwa blok BRICS, yang terdiri dari India, Rusia, China, Brasil, dan Afrika Selatan, memiliki peran besar dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. “Kemitraan ini harus dimanfaatkan untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih adil, terutama dalam soal krisis ekonomi dan politik,” jelasnya. Dalam Latest Program ini, Indonesia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif negara-negara anggota BRICS dalam menegakkan hukum internasional yang lebih berimbang.
Keadilan Ekonomi dan Peran Global South
Sugiono mengkritik peran negara-negara maju dalam pengambilan keputusan global, mengingat mereka lebih dulu mengakses sumber daya dan teknologi. “Dengan Latest Program, kita ingin menciptakan ekosistem di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki pengaruh yang sama dalam pembuatan kebijakan internasional,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa blok BRICS memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika kekuasaan global, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antar negara. “Negara-negara Global South harus diakui sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai kelompok pendukung,” ujarnya.
Stabilitas PBB dan Keterlibatan DK
Menlu RI juga menggarisbawahi peran Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan kestabilan global. Ia menyatakan bahwa penguatan lembaga ini harus menjadi prioritas Latest Program, karena selama ini dianggap tidak representatif. “Dewan Keamanan PBB harus diberikan kesempatan lebih besar untuk menangani konflik yang melibatkan negara-negara berkembang,” kata Sugiono. Ia mencontohkan bahwa dalam krisis di wilayah seperti Afrika dan Asia Tenggara, keputusan sering kali diambil tanpa konsultasi yang cukup dengan negara-negara yang terkena dampak langsung.
Perspektif Indonesia dalam Global Governance
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan BRICS dalam Latest Program ini. “Kita ingin memastikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya strategis kita diakui sebagai bagian dari kekuatan global,” imbuhnya. Ia juga mengingatkan bahwa ekonomi negara-negara berkembang harus menjadi pusat perhatian dalam membangun sistem tata kelola yang lebih adil. “Dengan Latest Program, kita menegaskan bahwa negara-negara miskin tidak akan dibiarkan tertinggal dalam kebijakan global,” jelas Menlu. Harapan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan kemampuan negosiasi di forum internasional.
Perspektif Dunia Pasca-Latest Program
Pertemuan BRICS 2026 dianggap sebagai awal dari perubahan signifikan dalam tata kelola global. Dengan Latest Program yang diusung, Indonesia berharap bisa memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam mengambil keputusan penting. “Kita ingin menunjukkan bahwa sistem yang adil bukan hanya mimpi, tapi bisa diwujudkan melalui kerja sama yang lebih intensif,” tukas Sugiono. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Latest Program akan bergantung pada dukungan anggota BRICS dan kesepahaman bersama untuk membangun pilar keadilan ekonomi dan politik di dunia modern.
