Important Visit: Pengacara Tepis Narasi Silmy Karim Terjaring OTT, Tegaskan Klien Tidak Pernah Mangkir
Important Visit – Jakarta, 5 Juni 2026 – Sahala Siahaan, pengacara Silmy Karim, menyangkal klaim bahwa kliennya terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa narasi yang menyebut Silmy sebagai tersangka OTT menimbulkan kerancuan, terutama mengingat kliennya tidak pernah mangkir dari proses hukum. Sahala menjelaskan bahwa kliennya secara sukarela datang ke Gedung KPK untuk memberikan keterangan pada Rabu (3/6/2026) pukul 22.30 WIB, yang menjadi bagian dari operasi investigasi yang sedang berlangsung.
Latar Belakang Kasus dan Proses OTT
KPK melakukan penggeledahan di kediaman Silmy Karim, di Jalan Brawijaya III Nomor 5, Kebayoran Baru, sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Menurut Sahala, operasi tersebut menghasilkan 17 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan Silmy bukan salah satunya. “Important Visit ini justru memperjelas bahwa klien kami tidak pernah terlibat dalam OTT,” kata pengacara itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan KPK menyebut Silmy sebagai “sulit dicari” sebelum proses penahanan dimulai.
Menurut Sahala, kliennya tetap menjalani proses investigasi dengan baik. “Pengacara kami selalu berkomunikasi dengan penyidik KPK, dan Silmy tidak pernah menghindari panggilan,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa keputusan penahanan Silmy didasarkan pada bukti yang telah dikumpulkan, bukan karena ketidaktepatan dalam proses perhitungan. Dalam konteks ini, Sahala mengkritik kebingungan yang tercipta di masyarakat akibat narasi yang tidak jelas.
“Important Visit kami hari ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi bahwa Silmy Karim tidak terjaring OTT, dan semua proses hukum terhadapnya berjalan transparan,” ungkap Sahala. “Namun, ada pemberitaan yang memperumit narasi, sehingga masyarakat merasa kebingungan.”
Proses Investigasi dan Status Hukum Silmy Karim
Kasus pemerasan di Direktorat Izin Tinggal Kantor Imigrasi Jakarta Barut merupakan fokus utama operasi KPK tersebut. Dalam penggeledahan, selain Silmy, tujuh tersangka lainnya ditahan, termasuk Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Sahala mengatakan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kejadian tersebut, dan semua pihak terkait sudah memenuhi panggilan resmi KPK. “Important Visit ini juga menegaskan bahwa Silmy Karim tetap bekerja sama dengan penyidik, bukan menolak proses hukum,” jelasnya.
KPK mengklaim bahwa operasi tangkap tangan tersebut dilakukan karena ditemukan bukti kuat yang menunjukkan Silmy Karim terlibat dalam kejahatan pemerasan. Namun, Sahala menilai narasi ini tidak sepenuhnya akurat. “Kami menghargai proses investigasi, tetapi kami merasa OTT diterapkan secara salah, terutama jika klien kami tidak pernah diperiksa sebelumnya,” tambahnya. Pengacara tersebut juga menekankan bahwa kliennya tetap bersedia memberikan keterangan hingga akhir proses.
Dalam upaya memperjelas fakta, Sahala menyarankan KPK untuk memperjelas alur proses OTT dan status hukum Silmy Karim. “Important Visit ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa narasi yang disampaikan KPK sejalan dengan fakta, dan masyarakat bisa memahami peran Silmy Karim secara benar,” pungkasnya. Ia berharap kejelasan ini bisa mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan transparansi dalam kasus korupsi tersebut.
