Menhan Terangkan Alasan Trump Mengundang Prabowo ke BoP, Sebagai Respon untuk Pemulihan Gaza
Key Discussion – Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap alasan pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Board of Peace (BoP) yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Organisasi ini dirancang untuk mengawasi gencatan senjata serta proses rekonstruksi daerah yang menjadi pusat perhatian internasional akibat konflik di Jalur Gaza. Indonesia resmi menjadi anggota BoP pada 22 Januari 2026, saat menghadiri pertemuan tahunan Economic Forum di Davos, Swiss.
BoP, ISF, dan Peran Indonesia
Pertemuan pertama BoP dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Sjafrie menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP didasarkan pada kinerjanya dalam menjaga kepentingan kemanusiaan di zona konflik Gaza. Hal ini terjadi setelah Presiden Trump mengajak Prabowo Subianto, Presiden RI, untuk bergabung karena Indonesia dianggap sebagai negara yang aktif dalam upaya penyelamatan kehidupan manusia dan stabilitas politik di daerah tersebut.
“Yang menarik adalah Israel meningkatkan tekanan internasional untuk memastikan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan kemanusiaan dan politik di Gaza,” kata Sjafrie.
Dalam penjelasannya, Menhan menekankan bahwa Presiden Trump memberikan apresiasi terhadap Indonesia, terutama karena walaupun mayoritas penduduknya Muslim, Prabowo menunjukkan perhatian besar terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. “Ini yang membuat Indonesia mendapat suatu apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Indonesia, dengan mayoritas penduduknya Islam, tetapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza,” tambahnya.
Persetujuan untuk mengangkat Indonesia sebagai anggota BoP juga dianggap sebagai bentuk kerja sama dengan negara-negara Arab. Dalam komunikasi dengan negara-negara tersebut, Sjafrie menyebutkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai tujuan bersama. Salah satunya adalah organisasi militan Palestina, Hamas, tetap eksis di Gaza. “Kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban rakyat di Gaza. Ini yang menjadi catatan kita dan ini disetujui oleh beberapa negara Arab termasuk Saudi Arabia,” jelas Menhan.
Pertemuan dan Tujuan BoP
Menhan menjelaskan bahwa setelah terbentuknya BoP, Trump juga membentuk International Stabilization Force (ISF) sebagai bentuk dukungan untuk memulihkan keadaan stabilitas dan keamanan di Jalur Gaza setelah konflik. Tujuan ISF adalah memastikan terwujudnya gencatan senjata yang berkelanjutan serta mendukung pemerintahan sipil di Gaza. “Indonesia masuk sebagai anggota ISF, bersama dengan negara-negara lain, dengan mandat agar pasukan yang beroperasi dapat mengawasi keadaan di Gaza dan menjaga ketenangan,” tuturnya.
BoP dan ISF dianggap sebagai alat diplomatik yang memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam proses perdamaian. Sjafrie menyoroti bahwa keanggotaan ini bukan hanya berdasarkan kontribusi politik, tetapi juga sebagai bentuk respons terhadap tekanan yang dilakukan Israel terhadap dunia internasional. Menhan menyatakan bahwa kehadiran Indonesia di BoP menjadi pengakuan internasional terhadap peran diplomatis dan kemanusiaan yang dilakukan negara ini.
Kondisi Left Behind Setelah Konflik di Iran
Bersamaan dengan itu, Sjafrie menyebutkan bahwa BoP dan ISF terkadang mengalami situasi yang dikenal sebagai “left behind”. Hal ini diakibatkan oleh konflik yang pecah di Iran, yang dimulai dengan serangan dari AS dan Israel pada 28 Februari 2026. “Konflik di Iran menjadi pemicu keengganan beberapa negara untuk terus berpartisipasi dalam BoP dan ISF, meski mereka tetap menaruh perhatian pada Gaza,” ujarnya.
Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Sjafrie menambahkan bahwa situasi ini mengingatkan kembali pentingnya konsistensi dalam menghadapi tantangan internasional. Meski terjadi kondisi left behind, ia berharap bahwa keanggotaan Indonesia di BoP dan ISF tetap menjadi momentum untuk mendukung penyelesaian konflik di Gaza. “Sebagai anggota BoP, Indonesia harus tetap aktif dalam memberikan rekomendasi dan kebijakan yang bertujuan untuk kestabilan di wilayah tersebut,” tegasnya.
Dengan menggabungkan berbagai aspek, Menhan menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di BoP dan ISF memiliki makna strategis. “Keanggotaan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan luar negeri dan kerja sama multilateral,” imbuhnya. Sjafrie menambahkan bahwa sejak bergabung, Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara Arab untuk memastikan bahwa tujuan bersama tetap tercapai, yaitu menjaga keamanan rakyat Gaza serta mempertahankan eksistensi organisasi militer Palestina di wilayah tersebut.
Konteks Terkini dan Harapan di Masa Depan
Menhan menyoroti bahwa keanggotaan Indonesia di BoP memberikan momentum baru dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dan AS. Ia berharap keberadaan Indonesia di forum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat peran negara dalam penyelesaian konflik global. “Kita harus terus berkomitmen, karena keberhasilan BoP dan ISF bergantung pada kolaborasi yang solid,” jelasnya.
Dengan memperhatikan situasi yang terus berubah, Sjafrie menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP dan ISF merupakan langkah yang tepat dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif. “Meski ada tekanan dari berbagai pihak, kita tetap menjaga konsistensi dan berupaya memperbaiki kondisi di Gaza,” tegasnya. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa keanggotaan ini dapat menjadi bagian dari langkah penyelesaian konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
