Key Discussion: Pigai Mendadak Minta Tambahan Anggaran Usai Rekrut 500 Pegawai Baru
Key Discussion menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Saat mengajukan usulan anggaran tambahan untuk mendukung operasional dan manajemen kementeriannya, Pigai terkesan mengambil inisiatif spontan, mengingat sebelumnya KemenHAM hanya mengusulkan pagu indikatif awal sebesar Rp 728.129.471.000. Dalam Key Discussion yang berlangsung sengit, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 492,9 miliar diterima sebagian, sementara sejumlah pihak menganggapnya kurang tepat.
Latar Belakang Permintaan Tambahan Anggaran
Menteri Pigai memaparkan bahwa tambahan anggaran Rp 492,9 miliar dibagi menjadi dua komponen, yaitu Rp 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM, serta Rp 267 miliar untuk biaya manajemen. Ia menjelaskan bahwa anggaran ini penting karena KemenHAM baru saja merekrut 500 pegawai baru yang belum tercover oleh dana yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. “Kami merekrut 500 orang, tapi dalam pagu indikatif tidak ada dana untuk mereka,” ujarnya dalam Key Discussion yang berlangsung penuh diskusi.
“Tidak bisa tiba-tiba Komisi XIII menyetujui ketok palu, bahkan kalaupun itu hanya setengahnya. Di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini? Jangan konyol dong. Enggak bisa!”
Pigai mengklaim bahwa kebutuhan dana manajemen muncul karena kementeriannya sedang menghadapi beban kerja yang meningkat, terutama setelah penambahan pegawai baru. Ia menekankan bahwa dana ini penting untuk memastikan operasional kementerian bisa berjalan optimal, sehingga kemampuan KemenHAM dalam penegakan HAM tidak terganggu. Poin ini dianggap menjadi inti dari Key Discussion yang berlangsung hari itu.
Reaksi Anggota DPR terhadap Permintaan Pigai
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik cara KemenHAM mengajukan usulan anggaran yang dinilai terlalu mendadak. “Kami tidak punya waktu untuk mempelajari usulan tambahan ini secara mendalam, apalagi hanya beberapa menit sebelum rapat,” keluhnya. Sementara itu, Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, membacakan hasil diskusi. “Menyetujui usulan anggaran tambahan KemenHAM untuk pemajuan dan penegakan HAM, Rp 224.971.905.000. Setuju?” tanyanya, yang langsung disahut persetujuan oleh dewan.
Dalam Key Discussion tersebut, anggota DPR juga menyoroti fakta bahwa dana manajemen hanya sebagian kecil dari usulan total Pigai. Mereka mempertanyakan kejelasan kebutuhan dana tersebut, apakah benar-benar diperlukan atau hanya terkesan mengada-ada. Willy Aditya menyatakan bahwa pagu indikatif KemenHAM TA 2027 hanya bertambah dari sektor program HAM, sementara subsidi gaji 500 pegawai baru tetap ditolak. “Total keseluruhan pagu indikatif usulan tambahan anggaran KemenHAM 2027 disetujui menjadi Rp 953.101.376.000,” ujarnya menutup sesi rapat.
Kebijakan anggaran ini memicu perdebatan tentang transparansi dan efisiensi penggunaan dana negara. Selain itu, Key Discussion menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja KemenHAM dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah pemecatan sejumlah pegawai dan perubahan struktur organisasi. Pigai sendiri berharap dana tambahan bisa membantu meningkatkan kapasitas tim di bidang HAM, terutama dalam menghadapi isu-isu yang kompleks di masyarakat.
