Utang Alutsista Indonesia Capai 34,8 Miliar Dolar AS, Pengamat Sarankan Fokus pada Tiga Prioritas
Key Discussion – Dalam Key Discussion terkini, Jakarta – Analisis pertahanan menyebutkan bahwa utang senjata Indonesia mencapai 34,8 miliar dolar AS atau sekitar 622 triliun rupiah (dengan kurs 17.881 rupiah per dolar AS) dalam kondisi tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global. Pemenuhan kebutuhan mendesak dalam siapan operasional pertahanan nasional menjadi kunci utama agar modernisasi pertahanan tetap berjalan optimal. Nilai ini mengalami peningkatan dari 34,7 miliar dolar AS pada periode 2020–2024, menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat kemampuan militer.
Menurut pengamat pertahanan Alman Helvas Ali, alokasi anggaran yang besar tidak akan efektif jika tidak disesuaikan dengan prioritas yang jelas. Dalam Key Discussion yang dilakukan di Kemang, Jakarta Selatan, ia menekankan bahwa penekanan pada tiga bidang utama sangat penting untuk menjaga keberlanjutan modernisasi pertahanan. “Jika kita tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, anggaran akan terbuang sia-sia,” ujarnya.
Prioritas 1: Pengembangan Dukungan Logistik Terpadu
Salah satu prioritas utama adalah penguatan Integrated Logistic Support (ILS) atau sistem dukungan logistik yang terpadu untuk alutsista yang telah dimiliki. Komponen ini mencakup perawatan, pengadaan suku cadang, dan dukungan operasional agar senjata dan peralatan dapat berfungsi secara maksimal dalam jangka panjang. Tanpa ILS yang memadai, keberlanjutan program modernisasi bisa terganggu, terutama di tengah tekanan anggaran.
“ILS itu artinya suku cadang, perawatan, dan lain-lain,” jelas Alman dalam Key Discussion berjudul “Pengadaan Alutsista Berbasis Value for Money”.
Ia menambahkan bahwa beberapa platform utama seperti Rafale, Airbus A400M, serta fregat Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) masih membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan sistem logistiknya siap digunakan.
Prioritas 2: Penguatan Kekuatan Angkatan Laut
Keberlanjutan kemampuan operasional TNI Angkatan Laut menjadi prioritas kedua. Meskipun Indonesia telah memesan kapal selam Scorpene dari Prancis, peralatan tersebut diperkirakan hanya bisa beroperasi pada 2031–2032. Dalam Key Discussion, Alman mengingatkan perlunya peningkatan kapal selam sementara sebagai solusi jangka menengah. “Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2 sampai 3 tahun,” tambahnya.
Di sisi lain, penambahan fregat PPA dinilai krusial untuk memperkuat formasi kapal eskorta TNI AL. “Karena kita butuh minimal satu divisi fregat PPA dalam Satkor,” katanya. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pengadaan senjata baru dan pemeliharaan peralatan lama.
Prioritas 3: Pertumbuhan Anggaran Alutsista 2027
Di tahun 2027, anggaran alutsista akan mengalami peningkatan signifikan. Purbaya, salah satu ahli ekonomi, menegaskan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (MBG) tetap akan terjaga meskipun angka utang naik. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara investasi pertahanan dan bantuan ekonomi kepada masyarakat. “Ini adalah Key Discussion yang penting karena menyangkut pengelolaan sumber daya nasional secara efisien,” jelasnya.
Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman global. Namun, Alman mengingatkan bahwa prioritas keuangan harus tetap terarah, agar tidak ada pemborosan. “Anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang mendesak,” tegasnya.
Prioritas 4: Pemantauan Kebutuhan Kemanusiaan dan Infrastruktur
Sebagai Key Discussion tambahan, pemantauan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur penunjang menjadi faktor krusial. Peralatan pertahanan yang canggih tidak cukup jika tidak didukung oleh jaringan logistik, fasilitas perawatan, dan sumber daya manusia yang kompeten. “Kita harus memastikan bahwa semua aspek ini terintegrasi agar efektivitas pertahanan terjaga,” tambah Alman.
Infrastruktur seperti pangkalan laut, bandara, dan sistem komunikasi perlu diperbaiki untuk menunjang operasional alutsista. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait, termasuk Angkatan Bersenjata dan lembaga keuangan nasional.
Prioritas 5: Penyesuaian dengan Dinamika Ekonomi Global
Key Discussion juga menyoroti pentingnya menyesuaikan pengelolaan utang alutsista dengan dinamika ekonomi global. Indonesia harus memperhitungkan volatilitas pasar dan risiko inflasi dalam alokasi dana. “Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga efisien,” katanya.
Strategi ini membutuhkan analisis yang matang dan koordinasi antar lembaga. Dengan memprioritaskan tiga aspek utama, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan stabilitas ekonomi. Ini menjadi tantangan utama dalam Key Discussion terkini.
