Key Strategy: Gus Ipul Ajak Pemda Perbarui DTSEN di Kupang
Key Strategy – Dalam kunjungan ke Kota Kupang, Menteri Sosial Gus Ipul mengusung Key Strategy dalam memperkuat sistem pemberdayaan sosial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi fondasi kebijakan bantuan sosial. Acara ini diadakan di Aula Eltari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari Minggu (31/5/2026), dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 dengan tema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh”.
Kinerja Program Bantuan Sosial yang Perlu Dievaluasi
Gus Ipul menyampaikan bahwa data yang diperoleh dari evaluasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025 menunjukkan beberapa kelemahan dalam distribusi bantuan sosial. Menurutnya, sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi memenuhi kriteria yang seharusnya, sehingga Key Strategy utama adalah mengupdate DTSEN untuk memastikan keluarga prasejahtera benar-benar terlayani. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan bantuan sosial disalurkan ke pihak yang tidak membutuhkan, sementara kelompok rentan terlewatkan.
“Saya terharu dengan ajakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui data secara langsung. Dengan Key Strategy ini, kita bisa memperbaiki kebijakan dari dasar yang lebih transparan,” ujarnya.
Partisipasi Daerah dalam Pemutakhiran DTSEN
Kunjungan Gus Ipul ke Kupang tidak hanya menjadi kesempatan untuk menyampaikan temuan evaluasi, tetapi juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif dalam proses perbaruan data. Ia menegaskan bahwa Key Strategy ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari desa hingga provinsi. Pemutakhiran DTSEN, menurutnya, menjadi kunci untuk menghindari kesenjangan dalam distribusi bantuan, terutama bagi lansia yang membutuhkan dukungan ekonomi.
“Karena selama ini data disalurkan dari atas, lalu langsung didampingi. Padahal, keberhasilan DTSEN bergantung pada kualitas data yang akurat di lapangan,” tambah Gus Ipul.
Dalam diskusi, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola DTSEN, sementara Pemda, lembaga pemerintah, dan pendamping sosial di tingkat kecamatan serta desa harus menjadi mitra utama. Proses penyebaran data yang lebih terstruktur akan memastikan informasi masyarakat terpantau secara real-time, sehingga Key Strategy ini bisa berjalan efektif. Dengan data yang akurat, kebijakan bantuan sosial bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.
Tantangan dan Langkah Strategis dalam Pemutakhiran Data
Menurut Gus Ipul, Key Strategy pemutakhiran DTSEN menghadapi tantangan utama, seperti kesenjangan akses informasi di desa-desa terpencil. Ia menyoroti peran operator data di tingkat RT dan RW sebagai pengumpul informasi awal yang menjadi fondasi kebijakan nasional. “Kalau data desa tidak terpantau dengan baik, kebijakan di Jakarta bisa jadi tidak tepat sasaran,” jelasnya.
“Kita perlu menyelaraskan Key Strategy ini dengan kebutuhan lokal, agar tidak ada keluarga yang terlupakan. Maka, keterlibatan Pemda menjadi sangat krusial,” katanya.
Dalam upaya perbaikan, Gus Ipul menyarankan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi data sebagai Key Strategy utama. Ia menyebutkan bahwa sistem seperti DTSEN seharusnya bisa meminimalkan kesalahan penginputan, serta mempercepat respons pemerintah terhadap perubahan kondisi sosial. Selain itu, pengawasan bersama oleh masyarakat dan organisasi keagamaan juga dianjurkan sebagai bagian dari Key Strategy ini.
Keberhasilan DTSEN sebagai Refleksi Kebijakan yang Responsif
Gus Ipul menekankan bahwa Key Strategy pemutakhiran DTSEN tidak hanya sekadar memperbarui data, tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat. Ia mencontohkan bahwa perubahan struktur keluarga dan ekonomi di Kupang bisa menjadi parameter untuk menyesuaikan program bantuan, seperti PKH atau bantuan lansia. “Dengan data yang diperbarui, kita bisa menyesuaikan program sesuai kebutuhan yang sebenarnya,” tuturnya.
“Saya yakin, Key Strategy ini akan menghasilkan perubahan signifikan. Data yang akurat akan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke orang yang layak,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Key Strategy DTSEN juga menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi. Gus Ipul berharap, dengan data yang diperbarui, kebijakan sosial bisa berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan data bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sering terabaikan.
Kunjungan Gus Ipul ke Kupang menjadi salah satu bukti komitmen Key Strategy dalam memperkuat sistem bantuan sosial. Dengan memperbarui DTSEN, pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi kebijakan, sehingga masyarakat merasa terlayani secara adil. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari reformasi besar-besaran dalam kebijakan sosial nasional.
