Latest Program: Haris Rusly Moti Nilai Kebijakan Progresif Prabowo Mengganggu Kepentingan Tiga Kelompok Kekuatan ini
Analisis Kebijakan yang Dipandang sebagai Ancaman
Latest Program menjadi perbincangan hangat dalam lingkaran politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Haris Rusly, anggota 98 Resolution Network, menyatakan bahwa kebijakan progresif yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi target serangan destabilisasi oleh berbagai pihak. Menurut Haris, upaya ini bertujuan merusak kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan pemerintah. Gejolak di pasar keuangan, seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan penurunan nilai tukar rupiah, bukan sekadar dinamika alami, melainkan bagian dari strategi untuk mengganggu stabilitas ekonomi.
“Kita sedang menghadapi sebuah peperangan yang dilancarkan secara senyap dan samar. Gejolak IHSG serta pelemahan rupiah menjadi bagian dari serangan destabilisasi terkoordinasi,” ujar Haris dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan progresif Prabowo memicu ketidakpuasan di kalangan kelompok tertentu, terutama karena dianggap mengubah arah pengelolaan sumber daya dan kebijakan moneter yang selama ini dikuasai oleh para elit.
Menyerang Kepercayaan dengan Narasi Ekonomi
Dalam mengevaluasi kebijakan Prabowo, Haris mencatat adanya upaya untuk membangun narasi ekonomi yang menyerang kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Narasi seperti “sale Indonesia” dan “1998 redux” digunakan untuk menciptakan kesan bahwa kebijakan baru akan mengulang krisis ekonomi tahun 1998. Ia menyoroti bahwa konsep “buang rupiah” dan “Indonesia gelap” juga menjadi alat untuk mengaburkan fakta bahwa kebijakan tersebut bertujuan memperkuat sistem ekonomi dalam negeri.
Kampanye destabilisasi ini, menurut Haris, berfokus pada pelemahan nilai tukar rupiah sebagai upaya untuk mempercepat aliran dana keluar dari Indonesia. Dengan cara ini, pelaku pasar diharapkan merasa kecewa terhadap kebijakan Prabowo, sehingga memicu perpindahan modal ke negara lain. Haris menegaskan bahwa kebijakan progresif ini tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga politik yang berdampak luas pada berbagai pihak.
Tiga Kelompok Kekuatan yang Terdampak
Haris Rusly mengungkapkan bahwa ada tiga kelompok utama yang merasa kepentingannya terganggu akibat kebijakan Prabowo. Pertama, para oligarki ekonomi nasional yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik rente. Kebijakan progresif yang diusung Prabowo, menurutnya, mengurangi ruang bagi keuntungan jangka pendek yang selama ini dikuasai oleh kelompok ini. Kedua, korporasi multinasional yang merasa kehilangan keuntungan karena kebijakan pemerintah lebih mementingkan pengelolaan sumber daya dalam negeri. Ketiga, negara-negara tetangga yang bergantung pada aliran dana dan kebijakan ekonomi Indonesia.
Perbandingan dengan Kondisi Ekonomi Masa Lalu
Haris menjelaskan bahwa kebijakan progresif Prabowo tidak bisa dilihat secara terpisah dari konteks geopolitik global yang berubah. Pada era 1998, dominasi Amerika Serikat dan lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO masih sangat kuat. Namun, saat ini Indonesia berada dalam era multipolar yang memungkinkan negara-negara berkembang memiliki peran lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. “Situasi tahun 1998 berbeda dengan situasi sekarang karena kita memiliki kebijakan moneter yang lebih mandiri,” jelas Haris.
Dengan struktur ekonomi yang lebih kuat, kebijakan Prabowo dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, Haris menilai bahwa narasi negatif yang dibangun oleh kelompok tertentu bisa menghambat implementasi kebijakan ini. Ia menekankan bahwa kebijakan progresif ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional.
Respon dari Pihak Terkait
Pernyataan Haris Rusly memicu respons dari berbagai pihak. Beberapa pihak menyetujui kebijakan Prabowo, menilai bahwa langkah-langkah progresif tersebut akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Namun, kelompok yang terdampak kepentingannya menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebijakan yang progresif dan stabil. Haris menyebutkan bahwa Latest Program adalah bagian dari upaya untuk mengubah paradigma kebijakan ekonomi Indonesia, meskipun ada tantangan dari pihak-pihak tertentu.
Kebijakan progresif Prabowo, menurut Haris, juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat sistem ekonomi dalam negeri, ia menilai bahwa kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Meski ada perlawanan dari kelompok tertentu, Haris meyakini bahwa Latest Program akan menjadi fondasi kebijakan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.
