Gerindra Nilai Tindakan Kejaksaan Buktikan Prabowo Tidak Pandang Bulu
Reaksi Gerindra Ada Oknum Polisi dan TNI – Dalam pernyataan terbaru, juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyebut tindakan Kejaksaan Agung yang menelusuri keterlibatan anggota aktif TNI dan Polri dalam kasus korupsi MBG menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahtra menekankan bahwa langkah ini menjadi bukti bahwa Prabowo tidak memandang status atau jabatan seseorang ketika menegakkan hukum.
Keterlibatan Anggota TNI dan Polri dalam Korupsi MBG
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penyelidikan menemukan adanya keterlibatan TNI aktif dengan pangkat Kolonel Korps Peralatan (CPL) berinisial BU. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional. Sementara itu, satu anggota Polri aktif, Brigjen Polri Lalu Muhammad Iwan (LMI), telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan. LMI sempat memimpin Biro Hukum dan Humas BGN hingga Maret 2025.
“Dengan kejadian seperti ini, kita bisa melihat komitmen Presiden Prabowo agar pemberantasan korupsi di era pemerintahannya berjalan optimal dan tidak memihak,” ujar Bahtra dalam dialog ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, dikutip Tribunnews.com Solo, Jumat (3/7/2026).
Perspektif Gerindra juga diungkapkan oleh Bahtra, yang menegaskan partainya mendukung penuh Kejaksaan dalam menjalankan tugas hukum secara independen. Ia menekankan bahwa penegakan hukum di era Prabowo terus berjalan tanpa memandang bulu.
Survei Puspoll: Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
Bahtra memaparkan hasil survei Puspoll Indonesia yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo. Dari total 64,8 persen responden, sebagian besar mengapresiasi upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinannya. Sementara 28,3 persen menyatakan penegakan hukum saat ini sudah berjalan efektif.
“Artinya, apa yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo dalam hal penegakan hukum tanpa pengecualian mencerminkan harapan dan ekspektasi publik,” tegas Bahtra.
Menurut survei, sekitar 50,1 persen responden menilai proses hukum di Indonesia saat ini berjalan baik. Selain itu, lebih dari 51 persen masyarakat berharap penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo, termasuk di Badan Gizi Nasional (BGN).
