Satgas PRR Kawal Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
Beritahitam.com – Satgas PRR Kawal Rehabilitasi Pascabencana Sumatera telah menetapkan target penyelesaian seluruh program sesuai Rencana Induk (Renduk) pada tahun 2028. Mendagri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satgas PRR, mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp100,1 triliun. Jumlah ini diperuntukkan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak bencana di Sumatera. Dengan anggaran yang memadai, diharapkan pemulihan wilayah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Dana tersebut akan didistribusikan kepada 32 kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam program. Saat ini, Kementerian Keuangan sudah memberikan persetujuan atas usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian dan lembaga. Tito menekankan bahwa ketujuh instansi tersebut harus segera bergerak dan menyampaikan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak dan menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026,” ujar Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Berkala
Seluruh pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipantau secara rutin oleh Satgas PRR. Menurut Tito, evaluasi dilakukan setiap minggu guna memastikan semua program berjalan sesuai jadwal sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat jika diperlukan. Selain itu, laporan mingguan juga akan disampaikan kepada pihak terkait untuk transparansi program.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan bahwa proses tender untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sudah berjalan lancar. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kemen PKP dijadwalkan dimulai pada September 2026. Namun, Maruarar meminta pemerintah daerah yang belum menyelesaikan penyediaan lahan agar segera menuntaskannya agar tidak menghambat proyek. Ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam kelancaran pembangunan.
“Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak Mendagri supaya lahan itu bisa segera tuntas,” ujarnya.
Kesiapan Infrastruktur dan Hunian Tetap
Kementerian PKP menerima alokasi anggaran Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 unit hunian tetap di tiga provinsi terdampak. Rinciannya mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Ketua 1 Satgas PRR Letjen Richard Tampubolon menyatakan bahwa 200 rumah huntap di Padangsidimpuan akan rampung pada tahun 2026. Target penyelesaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak.
Plafon listrik juga akan disiapkan oleh PT PLN. Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, memastikan perusahaan siap mendukung pembangunan hunian tetap dengan menyiapkan jaringan listrik di seluruh lokasi. Pemasangan jaringan akan dilakukan segera setelah pembangunan fisik siap, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait. Ketersediaan listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi penghuni hunian tetap.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berkontribusi signifikan. Sekretaris Jenderal Kemen PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa kementeriannya memperoleh tambahan anggaran Rp21,16 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dengan demikian, Satgas PRR Kawal Rehabilitasi Pascabencana Sumatera dapat memastikan bahwa semua aspek pemulihan berjalan sesuai rencana.
