Sidang Korupsi Kuota Haji, Saksi Ungkap Pertemuan Yaqut dengan Pihak Travel Bahas Tambahan 50 Persen

Sidang Korupsi Kuota Haji: Saksi Beberkan Pertemuan Yaqut

Beritahitam.com – Dalam sidang korupsi kuota haji, saksi Nur Arifin—mantan Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama—memberikan keterangan krusial di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026). Ia mengungkapkan bahwa pada November 2023 terjadi pertemuan antara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak travel yang membahas penambahan kuota haji khusus sebesar 50 persen. Keterangan ini menjadi salah satu bukti penting dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 yang kini tengah diperiksa secara intensif oleh majelis hakim.

Ketidakhadiran dalam Forum 1 Dipertanyakan Jaksa

Jaksa pengacara pembaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengawali pertanyaan dengan mengutip percakapan telepon dari Asrul Azis Taba, Ketua Umum Kesthuri. Asrul menanyakan mengapa Nur tidak hadir dalam Forum 1 serta agenda Pelaksana Haji Khusus Tahun 2024 yang turut dihadiri Menteri Agama Yaqut. Menurut keterangan Asrul, seluruh ketua asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus dijadwalkan mengikuti pertemuan tersebut secara serentak.

“Kemudian Saudara menjelaskan bahwa tidak diundang terkait kegiatan tersebut. Itu betul, Pak?”

Nur membenarkan pertanyaan jaksa. Ia menegaskan bahwa dirinya memang tidak pernah menerima undangan maupun pemberitahuan mengenai acara itu. “Iya, saya ditelepon. Tapi saya mengatakan saya tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu,” ujar Nur di ruang sidang. Jaksa kemudian mendalami apakah ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan upaya menghindari pembahasan tertentu, namun Nur menjawab bahwa ia tidak mengetahui agenda spesifik pertemuan tersebut.

Pembahasan Tambahan 50 Persen dan Batasan Undang-Undang

Jaksa kemudian menanyakan apakah Asrul menyampaikan isi pembahasan dalam pertemuan November 2023 tersebut kepada Nur. Nur menjawab bahwa Asrul memang menyebut rencana penambahan kuota sebesar 50 persen. Namun, Nur kala itu mengingatkan bahwa ketentuan undang-undang menetapkan kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota nasional, sehingga rencana tersebut berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.

“Dia menyampaikan tentang rencana kuota tambahan untuk 50 persen. Tapi saya sampaikan bahwa menyangkut aturan di undang-undang menyatakan bahwa haji khusus kuotanya 8%.”

Keterangan saksi dalam sidang korupsi kuota haji ini memperkuat dugaan bahwa penambahan kuota melampaui batas yang diizinkan oleh regulasi. Nur menegaskan bahwa ia tidak pernah menyetujui rencana tersebut dan justru mengingatkan pihak-pihak terkait agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa setelah pertemuan itu, tidak ada tindak lanjut resmi yang ia terima dari Kementerian Agama terkait perubahan kuota.

Dampak terhadap Jemaah dan Kerugian Negara

Dalam perkara ini, tiga terdakwa—Gus Alex (Ishfah Abidal Azis, mantan staf khusus Yaqut), Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja/Maktour), dan Asrul Azis Taba—didakwa bersama-sama dengan Yaqut Cholil Qoumas. Jaksa menilai praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli petugas haji, serta fee percepatan telah menyebabkan jemaah yang berhak gagal berangkat, sementara pihak yang