Topics Covered: Menteri HAM Tegaskan KemenHAM RI Tak Usulkan Pembangunan Kantor Baru di Anggaran 2027
Topics Covered – Jakarta, 14 Juni 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas membantah adanya usulan pembangunan kantor baru dalam anggaran Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, Kementerian HAM RI tidak pernah menyertakan proposal pembangunan fisik sebagai bagian dari kebutuhan anggaran tahun ini. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penekanan anggota dewan yang menganggap kementerian lebih fokus pada ekspansi infrastruktur dibandingkan pada program inti.
Transparansi dalam Penyusunan Anggaran 2027
Dalam wawancara di Jakarta, Natalius Pigai menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran telah dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia menegaskan bahwa seluruh bahan resmi dan paparan kebijakan telah disampaikan kepada anggota dewan sebelum rapat anggaran berlangsung. “Kami telah bagikan bahan resmi sebelum rapat, jadi semua fraksi sudah mengetahui prioritas kami,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen KemenHAM untuk memastikan setiap perubahan anggaran diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.
KemenHAM RI Prioritaskan Penguatan Kelembagaan
Menteri HAM juga menyoroti bahwa anggaran 2027 lebih berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kerja. Ia menyebut bahwa prioritas utama adalah memperkuat sistem organisasi internal, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memastikan penegakan hak asasi manusia di berbagai sektor. “KemenHAM RI tidak membangun kantor baru, tapi kami memperkuat kemampuan lembaga untuk menjalankan tugas konstitusional secara maksimal,” jelas Pigai. Ini menunjukkan bahwa nilai HAM tidak hanya diukur dari bentuk fisik, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Penekanan pada Program P5HAM
Dalam pembahasan anggaran, KemenHAM RI menekankan pentingnya program Penegakan, Perlindungan, Pemenuhan, Penguatan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Pigai menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan HAM diukur dari peningkatan perlindungan warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. “Kami mengusung kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, bukan sekadar menambah ruang fisik,” imbuhnya.
Pengembangan Kantor Wilayah dan SDM
KemenHAM RI juga menyebutkan bahwa usulan pembentukan kantor wilayah baru di daerah-daerah adalah bagian dari upaya memperluas cakupan layanan HAM. Selain itu, kementerian sedang memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan mediator dan jabatan fungsional analis HAM. “Kantor wilayah baru bertujuan memperkuat kehadiran pemerintah di tingkat lokal, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan hak asasi manusia,” tambah Pigai. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan pengembangan kantor wilayah adalah bagian dari strategi jangka panjang kementerian.
Respons Terhadap Kritik Anggota Dewan
Pernyataan Menteri HAM juga menjadi respons atas kritik yang dilontarkan oleh anggota dewan, khususnya Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya. Willy menyebut bahwa KemenHAM RI terkesan terlalu fokus pada pembangunan fisik. Namun, Natalius Pigai menegaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman. “Prioritas kami adalah mewujudkan P5HAM secara nyata, bukan hanya menambah bangunan,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa anggaran 2027 telah diatur untuk memastikan keberlanjutan program HAM di berbagai wilayah.
KemenHAM RI Terus Dorong Kebijakan HAM Global
Dalam konteks internasional, KemenHAM RI juga menyebutkan bahwa anggaran 2027 akan digunakan untuk mendorong kebijakan HAM global yang relevan dengan situasi di Indonesia. Pigai menyoroti isu penahanan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan sebagai salah satu fokus diskusi. “Kami terus memantau keberadaan WNI di luar negeri, termasuk dalam misi kemanusiaan di wilayah konflik,” katanya. Hal ini memperjelas bahwa penguatan HAM tidak hanya berfokus pada isu domestik, tetapi juga masalah transnasional yang menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.
