Akses Pendidikan Belum Merata, Yudi Latif Ingatkan Bahaya Elite Akademik
Main Agenda – Meritokrasi, konsep yang dianggap sebagai keadilan dalam sistem pendidikan, dianggap masih menghadapi tantangan serius di Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang berjudul “Main Agenda: Akses Pendidikan Belum Merata”, Yudi Latif, cedekiawan muda dan Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia, mengungkapkan bahwa ketimpangan akses pendidikan bisa memperkuat stratifikasi sosial jika tidak disertai kebijakan yang adil. Meritokrasi, dalam prinsipnya, seharusnya menilai individu berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan faktor keluarga, wilayah, atau kondisi ekonomi. Namun, Yudi menyoroti bahwa realitas di lapangan justru mengarah pada munculnya kelompok elit akademik yang semakin dominan.
Diskusi tentang Meritokrasi dan Akses Pendidikan
Diskusi tersebut diadakan secara daring oleh Yayasan Dana Darma Pancasila pada Jumat (22/5/2026), dengan moderator Dr. Susetya Herawati dari Yayasan Suluh Nuswantara Bakti. Hadir sebagai narasumber juga Prof. Dr. Muchlas Samani, Amich Alhumami, Ph.D, Dhitta Puti Sarasvati, M.Ed, serta Iman Zanatul Haeri, M.Pd. Yudi mengatakan, “Main Agenda diskusi ini adalah meninjau kembali bagaimana meritokrasi berperan dalam memperlebar kesenjangan pendidikan.” Ia menekankan bahwa sistem ini, meski memiliki potensi untuk menciptakan kesetaraan, bisa berubah menjadi alat pembenaran status quo jika kesempatan tidak diberikan secara merata.
“Meritokrasi memang mengakui peran usaha seseorang, tetapi ketika akses pendidikan berkualitas tidak merata, maka prestasi pun bisa menjadi bawaan dari keberuntungan sosial,” jelas Yudi. Ia menambahkan bahwa kesuksesan akademik seorang siswa sering kali tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada lingkungan keluarga dan fasilitas yang tersedia di sekitarnya.
Ketidakseimbangan Wilayah dan Akses Sumber Daya
Ketidakseimbangan akses pendidikan antar wilayah menjadi fokus utama Yudi dalam diskusinya. Wilayah barat Garis Wallace, khususnya Jawa, dinilainya lebih unggul dalam menyediakan sekolah berkualitas dan guru berkompetensi dibandingkan daerah timur Indonesia. “Main Agenda utama kita adalah mengeksplorasi bagaimana kesenjangan ini memengaruhi struktur elit akademik,” lanjut Yudi. Ia menyebutkan bahwa program beasiswa seperti LPDP cenderung didominasi oleh peserta dari wilayah dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik, sehingga memperkuat perbedaan antara kelompok yang berada di atas dan bawah garis.
“Tanpa kebijakan afirmasi kuat, peserta dari wilayah barat akan terus mendominasi program beasiswa bergengsi,” tegas Yudi. Ia mengingatkan bahwa sekolah di daerah terpencil sering kali kesulitan menarik tenaga pengajar yang berkualitas, menyebabkan pengukuhan struktur elit akademik yang tidak representatif. Fenomena ini juga berdampak pada kesenjangan pengaksesan sumber daya pendidikan, seperti bahan ajar, teknologi, dan infrastruktur sekolah, yang menjadi faktor penentu prestasi akademik.
Analisis dari Pendekatan Sosiologis
Yudi menyampaikan bahwa pandangannya didasarkan pada teori sosiolog Inggris Michael Young, yang dalam bukunya “The Rise of Meritocracy” (1958) mengkritik cara meritokrasi memperkuat hierarki sosial. “Main Agenda kita adalah mengeksplorasi bagaimana meritokrasi bisa menjadi alat pembenaran bagi elit akademik yang muncul dari ketidakadilan struktural,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa sistem ini, jika tidak diiringi reformasi distribusi sumber daya, bisa memperbesar kesenjangan antara kelompok berpengaruh dan kelompok yang tidak beruntung secara ekonomi.
“Meritokrasi yang ideal adalah proses yang mengakui kerja keras, tetapi saat ini sering kali berubah menjadi mekanisme pengukuhan status quo,” tambah Yudi. Ia memberi contoh bagaimana siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi lebih mudah mengakses sekolah eksklusif, program pendidikan tinggi, dan fasilitas pendukung yang mendorong prestasi akademik. Sementara itu, siswa dari latar belakang kurang mampu sering kali harus berjuang lebih keras untuk mencapai kesetaraan, yang pada akhirnya bisa memperkuat stratifikasi sosial.
Pendekatan Yudi menyoroti bahwa ketidakmerataan pendidikan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses. Ia menekankan bahwa proses seleksi dan penilaian dalam pendidikan harus dirancang agar bisa mencerminkan potensi semua individu, bukan hanya kelompok yang berada di posisi kuat. “Main Agenda reformasi pendidikan adalah menciptakan sistem yang adil, dengan pendekatan meritokrasi yang tidak memperkuat elit, tetapi memperluas akses,” pungkas Yudi. Ia menyarankan perlunya kebijakan afirmasi yang lebih kuat, seperti pendanaan khusus untuk daerah terpencil, pengembangan guru di daerah sejajar dengan kota besar, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan pendidikan.
“Dengan memperkuat akses pendidikan, kita bisa menciptakan kelompok elite yang lebih inklusif, bukan hanya dari satu wilayah atau latar belakang,” jelas Yudi. Ia menekankan bahwa meritokrasi seharusnya menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperbesar perbedaan. Untuk mencapai hal ini, Yudi menyoroti bahwa pendidikan harus diakses secara merata, baik dalam sumber daya maupun peluang pengembangan diri, agar semua generasi bisa bersaing secara adil.
Hasil diskusi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pendidikan harus diadaptasi agar sesuai dengan realitas sosial di Indonesia. Jika meritokrasi tidak diiringi upaya pemerataan akses, maka konsep tersebut bisa menjadi alat untuk memperkuat dominasi kelompok elit, yang pada akhirnya menekan kemajuan keseluruhan bangsa. Yudi berharap perubahan ini bisa terjadi, sehingga “Main Agenda” dalam pendidikan tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga tindakan nyata yang menghasilkan keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, meritokrasi bisa menjadi gerbang keberhasilan bagi semua kalangan, bukan hanya bagi kelompok yang berada di atas garis Wallace.
