Bersurat kepada Prabowo, Ortu Korban Daycare Little Aresha Sampaikan 5 Permintaan

Ortu Korban Little Aresha Yogyakarta Kirim Surat ke Presiden Prabowo: Lima Tuntutan Ditempatkan

Beritahitam.com – Di tengah jalannya persidangan dakwaan terhadap 13 terdakwa di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026, para wali anak yang menjadi korban kekerasan di Daycare Little Aresha mengambil langkah baru. Mereka memutuskan untuk mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, setelah upaya sebelumnya ke lembaga legislatif tidak membuahkan hasil.

Anto Ismanto, yang bertindak sebagai juru bicara para orang tua korban, mengungkapkan bahwa pihak Komisi VIII dan Komisi III DPR RI telah dihubungi sebelumnya namun tidak memberikan tanggapan apa pun.

“Kami sudah berupaya menjalin atensi kebeberapa pihak ke Komisi VIII [DPR RI] dan Komisi III tapi belum ada respons, kemudian per hari ini kami akan surati Presiden Prabowo Subianto.”

Sebelum menyampaikan isi surat, Anto menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum di Kota Yogyakarta yang telah mendorong kasus ini hingga tahap persidangan.

Lima Permintaan dalam Surat kepada Presiden

Surat tersebut memuat lima poin utama yang menjadi tuntutan kolektif para orang tua korban.

1. Keadilan Proses Hukum

Para wali menuntut agar seluruh tahapan peradilan berlangsung secara adil, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, tanpa adanya perlakuan khusus bagi pihak mana pun.

2. Restitusi yang Nyata

Anto mengkritik bahwa pengajuan hak korban dan restitusi selama ini hanya berjalan sebagai formalitas belaka. Ia menegaskan bahwa kompensasi harus benar-benar terealisasi, bukan sekadar tertulis di dokumen.

“Kami berharap selaku orang tua korban mengharapkan restitusi tidak hanya sebatas di atas kertas tapi betul-betul terealisasi secara langsung.”

3. Perlindungan dan Pemulihan Jangka Panjang

Dampak kekerasan terhadap anak, menurut Anto, tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pendampingan psikologis, sosial, dan fisik diperlukan secara berkelanjutan. Beberapa anak bahkan mengalami stunting akibat trauma yang dialami.

“Butuh pendampingan dari segi psikologi, sosial maupun fisik. Beberapa ada yang stunting, jadi kami harapkan negara ikut hadir untuk membantu kami dalam proses pemulihan anak dalam hal perlindungan jangka panjang, pemulihan dampak psikologis yang dialami anak-anak.”

4. Kehadiran Negara dalam Mendukung Korban

Para orang tua mendesak negara untuk hadir secara aktif memberikan dukungan kepada korban kekerasan di Little Aresha. Mereka berargumen bahwa anak merupakan aset bangsa yang memerlukan perlindungan hukum dan pendampingan, terutama agar visi misi Indonesia Emas dapat tercapai.

“Tentunya anak sebagai aset negara butuh perlindungan secara hukum dan pendampingan, karena jika rasa kemanusiaan dimatikan tentu berpengaruh kepada anak-anak kami.”

5. Pengungkapan Kasus Tanpa Pengecualian

Poin terakhir menuntut aparat penegak hukum untuk tidak berhenti di tengah jalan. Anto menyebut masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh proses hukum, terutama mereka yang menempati posisi struktural di yayasan.

“Proses hukum jangan berhenti karena karena masih ada beberapa pihak yang belum tersentuh khususnya yang masuk struktur, salah satunya ketua dewan pembina yang profesinya hakim, kemudian penasihat yayasan sebagai dosen di UGM serta sekretaris dan bendahara yayasan Littel Aresha yang hingga kini belum tersangka, mangkir diperiksa di luar negeri.”

Para orang tua juga menyatakan harapan agar seluruh terdakwa dijatuhi hukuman setinggi-tingginya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.