Gugatan PLK Ditolak PTUN, Klaim Lahan SMAN 1 Bandung Kembali Gagal
Latar Belakang Gugatan dan Putusan PTUN
Key Discussion – Gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah ditolak. Putusan ini memperkuat posisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan lahan SMAN 1 Bandung sebagai aset negara. Dalam persidangan, PLK berupaya mengklaim hak atas lahan yang digunakan oleh sekolah tersebut, namun Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat hukum.
Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai kepemilikan lahan SMAN 1 Bandung, yang telah menjadi sengketa sejak beberapa tahun terakhir. PLK menggugat dengan argumen bahwa lahan tersebut seharusnya dikembalikan kepada organisasi mereka, yang berdiri sejak masa kolonial Belanda. Namun, putusan PTUN menegaskan bahwa gugatan ini tidak cukup kuat untuk mengubah status hukum lahan tersebut.
Dasar Hukum Penolakan Gugatan
Putusan PTUN Jakarta menyebutkan bahwa gugatan PLK tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Majelis Hakim mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-08.AH.01.43 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa keputusan pemerintah terkait lahan SMAN 1 Bandung memiliki kekuatan hukum. Dalam putusan ini, juga disebutkan bahwa lahan yang diperdebatkan masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, seperti diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.
“Putusan PTUN ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah sudah memenuhi persyaratan hukum dan tidak bisa digugat ulang,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Fitra Kadarina, Jumat (10/7/2026). “Kita perlu memahami bahwa PTUN berwenang mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan administratif pemerintah, dan putusan ini sudah sangat jelas.”
Sebelumnya, PLK mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lahan SMAN 1 Bandung berdasarkan sejarah organisasi mereka yang dibentuk pada 1950-an. Namun, Ditjen AHU menegaskan bahwa PLK tidak lagi memiliki legalitas sebagai badan hukum. Dalam catatan Kementerian Hukum, perkumpulan ini telah dibubarkan sejak tahun 1984. Status hukum PLK yang digunakan dalam persidangan dinilai tidak dapat digunakan sebagai alasan kuat untuk klaim lahan.
Putusan PTUN juga menegaskan bahwa keputusan Ditjen AHU dibenarkan. Majelis Hakim mengacu pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg, yang menyatakan bahwa PLK bukan merupakan kelanjutan resmi dari Het Christelijk Lyceum (HCL), organisasi yang didirikan di masa Hindia Belanda. Selain itu, putusan perdata Pengadilan Negeri Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Bdg juga memperkuat argumen bahwa Akta Pendirian PLK dinyatakan batal.
Kelompok advokasi PLK menilai putusan PTUN berdampak signifikan terhadap upaya mereka memulihkan hak atas lahan SMAN 1 Bandung. Dalam Key Discussion, mereka menyatakan bahwa pengadilan belum mempertimbangkan seluruh aspek sejarah dan dokumen pendukung. Namun, pihak pemerintah berpendapat bahwa proses hukum telah dilakukan secara lengkap dan transparan, sehingga keputusan PTUN dianggap sah dan dapat dipertahankan.
