Profil Aliong Mus, Eks Bupati Taliabu Maluku Utara 2 Periode Kembalikan Uang Korupsi Rp 1,9 Miliar

Aliong Mus Kembalikan Rp 1,9 Miliar ke Kejati Maluku Utara, Sisa Kerugian Negara Masih Menunggu Pelunasan

Beritahitam.com – Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Istana Daerah (ISDA) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, mencatat perkembangan signifikan pada awal September 2026. Aliong Mus, yang pernah memimpin kabupaten kepulauan itu selama dua periode sebagai bupati, menyerahkan sejumlah uang kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara. Nilai yang dikembalikan mencapai Rp 1.908.122.333, atau sekitar Rp 1,9 miliar. Langkah ini dilakukan setelah namanya resmi tercatat sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani tim penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Maluku Utara.

Angka yang Dikembalikan dan Sisa Kerugian

Penyerahan dana tersebut disampaikan langsung oleh pihak kejaksaan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, mengonfirmasi jumlah pasti yang diterima:

“Total pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.908.122.333.”

Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 1 September 2026. Meski nominalnya besar, angka tersebut belum menutup seluruh kerugian negara yang dihitung dalam perkara. Dalam surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum, aliran dana korupsi yang diduga diterima Aliong Mus dari proyek pembangunan ISDA mencapai Rp 2,4 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp 500 juta yang belum dikembalikan. Pihak penyidik menyatakan tetap menunggu itikad baik tersangka untuk melunasi sisa kerugian tersebut.

Pengembalian Dana Tidak Menghentikan Proses Hukum

Kejati Maluku Utara menegaskan secara eksplisit bahwa penyerahan Rp 1,9 miliar tidak secara otomatis menghentikan atau membatalkan proses hukum yang sedang berjalan. Tim Pidsus masih dalam tahap melengkapi berkas perkara sebelum dokumen dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate untuk disidangkan. Dengan kata lain, status tersangka Aliong Mus tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, kejaksaan juga membuka ruang bagi tersangka untuk melakukan pengembalian kerugian negara susulan selama proses hukum berlangsung. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi pihak terdakwa untuk mengurangi beban finansial negara tanpa harus menunggu vonis final, sekaligus menjadi pertimbangan dalam tahap penuntutan.

Konteks Proyek ISDA dan Dampaknya bagi Keuangan Daerah

Istana Daerah atau ISDA merupakan bangunan representatif yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kabupaten. Di Pulau Taliabu, proyek pembangunan fasilitas ini menjadi salah satu program infrastruktur prioritas pada masa kepemimpinan Aliong Mus. Skala anggaran yang dialokasikan untuk konstruksi semacam itu biasanya bersumber dari APBD kabupaten, sehingga setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Pulau Taliabu sendiri merupakan kabupaten kepulauan di bagian utara Provinsi Maluku Utara dengan ketergantungan tinggi pada sektor perikanan dan pertanian. Keterbatasan akses logistik dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi membuat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di wilayah ini kerap menghadapi tantangan tersendiri. Kasus korupsi ISDA, dalam konteks tersebut, bukan sekadar persoalan hukum individual, melainkan juga menyentuh kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah di kawasan perbatasan.

Tiga Tersangka Lain Sudah Berada di Tahap Persidangan

Perlu dicatat bahwa Aliong Mus bukan satu-satunya pihak yang terseret dalam perkara ini. Sebelumnya, tiga tersangka lain yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek ISDA Pulau Taliabu telah lebih dulu menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate. Keberadaan beberapa tersangka yang sudah masuk tahap pengadilan menunjukkan bahwa penyidikan perkara ini bersifat berlapis dan melibatkan lebih dari satu pihak dalam rantai pengelolaan dana proyek.

Kehadiran Aliong Mus sebagai tersangka tambahan memperluas cakupan perkara dan mengindikasikan bahwa aliran dana korupsi tidak berhenti pada level pelaksana teknis, melainkan menjangkau posisi pengambilan keputusan tertinggi di pemerintahan kabupaten pada periode tersebut.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan integritas keuangan di daerah-daerah kepulauan Indonesia, di mana pengawasan eksternal sering kali tertunda oleh faktor geografis. Pengembalian dana secara sukarela oleh tersangka, meskipun tidak menghapus kewajiban hukum, kerap dipandang sebagai sinyal bahwa pihak bersangkutan mengakui adanya kerugian negara. Dalam praktik peradilan pidana khusus, pengembalian kerugian dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, terutama pada aspek denda dan pidana tambahan.

Bagi masyarakat Pulau Taliabu, proses hukum yang sedang berjalan menjadi ujian bagi akuntabilitas institusi penegak hukum di Maluku Utara. Publik menantikan apakah berkas perkara yang sedang dilengkapi oleh tim Pidsus akan segera dilimpahkan sehingga seluruh pihak yang terlibat mendapat kepastian hukum dalam waktu yang wajar, tanpa berlarut-larut di meja penyidik.