21.352 Kasus Kekerasan Anak Tahun 2025: 46,1% Terjadi di Rumah dan Sekolah, Menteri PPPA Mengungkap
Historic Moment: Angka Kekerasan Anak Naik 20%
Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Arifah Fauzi menyoroti historic moment terkini di mana jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 21.352 dalam tahun 2025. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tingkat peningkatan permasalahan yang terus mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa 62,19 persen dari korban kekerasan adalah anak perempuan, yang menegaskan bahwa remaja putri menjadi kelompok yang paling rentan. Menurut statistik, 46,1 persen kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah dan sekolah, dua tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama bagi anak.
“Kekerasan terhadap anak-anak kerap terjadi di tempat-tempat yang seharusnya penuh kehangatan, yaitu di rumah dan di sekolah,” kata Arifah Fauzi saat menghadiri acara Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (RANA) di BBPPMPV Malang, Jawa Timur, Senin (13/7/2026). Pernyataan ini memperkuat bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan sosial eksternal, tetapi juga di dalam keluarga dan lembaga pendidikan.
Kasus Kekerasan: Perbandingan Tahunan dan Faktor Penyebab
Peningkatan kekerasan pada anak tahun 2025 mencapai 20 persen dibandingkan tahun 2024, menurut data dari Kementerian PPPA. Angka ini memperlihatkan krisis yang terus berlangsung, terutama karena banyak kasus terjadi di lingkungan terdekat anak. Menurut analisis, 46,1 persen dari total kasus terjadi di rumah, yang melibatkan orang tua atau anggota keluarga, sedangkan 24,5 persen lainnya di sekolah, terutama terkait perundungan dan pelajar yang kurang mendapat dukungan. Sisanya melibatkan lingkungan masyarakat seperti komunitas, pusat perbelanjaan, atau transportasi umum. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa 62,19 persen korban adalah anak perempuan, yang sering kali mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau digital. Arifah Fauzi menjelaskan bahwa kekerasan digital, seperti pelecehan di media sosial, menjadi faktor baru yang mengancam kesehatan mental anak-anak. Hal ini menjadi perhatian utama karena teknologi kini sangat terbuka, dan anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif di dunia maya.
Upaya Pemerintah dan Kolaborasi Sektor Lain
Menteri PPPA menekankan pentingnya historic moment ini sebagai momentum untuk mereformasi sistem perlindungan anak di Indonesia. “Kita harus melihat ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kepedulian dan tindakan pencegahan,” ujarnya. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah telah menginisiasi program RANA yang bertujuan menciptakan lingkungan aman sejak 2026. Program ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, Arifah Fauzi menyoroti peran keluarga sebagai pelaku utama kekerasan. “Keluarga adalah pusat pembentukan karakter anak, jadi mereka harus menjadi garda depan dalam mencegah tindakan merendahkan atau memukul,” jelasnya. Sementara itu, sekolah diberi tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, dengan pendidikan anti-kekerasan dan pengawasan terhadap siswa. Masyarakat juga diminta meningkatkan kesadaran melalui kampanye sosial dan pelibatan komunitas lokal.
Impak Jangka Panjang pada Generasi Muda
Kasus kekerasan pada anak tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Data menunjukkan bahwa 62,19 persen anak yang mengalami gangguan jiwa pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir, mencerminkan trauma yang bisa berkelanjutan. Anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah atau sekolah cenderung kurang percaya diri, mengalami kesulitan belajar, dan rentan mengalami masalah sosial di masa depan. Arifah Fauzi menambahkan bahwa historic moment ini menyoroti urgensi dalam menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. “Jika kita tidak mengambil langkah cepat, generasi muda kita akan terus terpapar lingkungan yang tidak sehat,” katanya. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan historic moment ini, yaitu membangun masyarakat yang lebih peduli dan berperan aktif dalam melindungi anak.
Inisiatif dan Perubahan Struktur Sosial
Untuk mendukung upaya pencegahan, Kementerian PPPA telah meluncurkan beberapa program, seperti pelatihan pendidik dalam menangani konflik, penyuluhan kepada orang tua, dan pengawasan lebih ketat terhadap media sosial. Program ini juga memprioritaskan historic moment sebagai peluang untuk merevisi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor. Selain itu, penggunaan teknologi sebagai alat pendidikan dan perlindungan dinilai sebagai solusi. Arifah Fauzi mengingatkan bahwa digitalisasi bisa menjadi sisi positif jika digunakan dengan tepat, tetapi juga bisa menjadi sarana kekerasan jika tidak dikontrol. “Kita harus mengubah cara kita memanfaatkan dunia digital, agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga perlindungan,” ujarnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat, diharapkan angka kekerasan pada anak bisa berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Call to Action dan Harapan Masa Depan
Menteri PPPA menutup acara dengan pesan penting: “Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Kita tidak bisa mengabaikan historic moment ini, karena masa depan bangsa bergantung pada pertumbuhan anak yang sehat.” Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan kolaborasi yang lebih erat dan kebijakan yang terukur, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang berhasil mengatasi masalah ini. Menteri Arifah Fauzi menambahkan bahwa komitmen ini akan terus dipertahankan hingga tercapai
