Prabowo Ingatkan TNI-Polri: Jangan Menindas Rakyat
Prabowo Ingatkan TNI Polri – Kepala Negara Prabowo Subianto kembali memberikan pesan penting kepada jajaran TNI dan Polri, menegaskan bahwa aparat negara harus selalu berada di pihak rakyat. Dalam peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Prabowo memperingatkan bahwa TNI dan Polri adalah institusi yang dipilih dan didanai oleh seluruh masyarakat. “Aparat, tentara, polisi, anak bangsa diseleksi, dibiayai, digaji oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat, dibeli sepatu oleh rakyat, dibeli topi oleh rakyat, diberi pangkat oleh rakyat,” kata Prabowo dalam sambutan. Pesannya ini diungkapkan sebagai upaya memperkuat prinsip layanan publik yang seharusnya menjadi tolok ukur kinerja aparat negara.
Fokus pada Aparat Negara yang Berakar pada Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa semua fasilitas, kekuasaan, dan kepercayaan yang diberikan kepada TNI-Polri berasal dari rakyat. Ia menekankan bahwa institusi tersebut tidak boleh melupakan akar sejarahnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. “Jangan sampai seluruh kepercayaan dan pengorbanan rakyat hanya menjadi alasan untuk melakukan penindasan,” lanjut Prabowo. Pesan ini disampaikannya sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja aparat negara dalam membangun kepercayaan publik.
Permintaan untuk Menghindari Penyelewengan
Prabowo juga menyoroti peran TNI-Polri dalam menjaga keadilan dan kebenaran. “Aparat yang diharapkan rakyat adalah mereka yang mengabdikan diri, bukan malah menindas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perbaikan internal di setiap institusi, termasuk TNI dan Polri, adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan yang lebih besar. Prabowo menyoroti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada aparat negara harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sama. “Jika institusi tersebut tidak memperbaiki diri, rakyat akan kecewa dan kehilangan kepercayaannya,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah jalan untuk membangun negara, bukan alat untuk mengendalikan rakyat. “Aparat negara harus menjadi penegak hukum yang adil, bukan penindas yang berlebihan,” imbuhnya.
Dalam konteks politik, Prabowo meminta agar TNI-Polri tetap menjadi pelindung kepentingan rakyat, terutama di tengah dinamika sosial yang kompleks. Ia menyebut bahwa kehadiran aparat bersenjata harus menjadi simbol kemanfaatan, bukan kekuasaan. “Seluruh elemen TNI-Polri harus terus berpikir bahwa mereka adalah bagian dari rakyat, bukan penguasa yang memisahkan diri dari masyarakat,” tutur Prabowo. Pesan ini sejalan dengan visi Gerindra untuk membangun keadilan dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan.
Langkah Spesifik untuk Memperbaiki Kinerja
Prabowo memberikan instruksi langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan tidak ada anggota yang menindas warga negara. “Jangan sampai ada oknum yang mempersulit kehidupan rakyat, karena mereka sudah diberi seluruh fasilitas oleh masyarakat,” kata Prabowo. Ia juga menekankan perlunya koreksi internal yang lebih tajam, termasuk upaya menghilangkan korupsi dan penyelewengan di tubuh aparat. “Setiap anggota TNI dan Polri harus merasa bahwa mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin menjadikan TNI-Polri sebagai institusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pidato Prabowo di Nganjuk disambut antusias oleh hadirin, yang terdiri dari masyarakat sekitar dan para pejabat. Ia mengingatkan bahwa selama ini, TNI dan Polri telah menjadi bagian dari kehidupan rakyat, baik secara langsung maupun tidak. “Kita tidak boleh lupa bahwa TNI dan Polri adalah hasil dari kerja keras rakyat, bukan hanya alat untuk memperoleh kekuasaan,” jelasnya. Prabowo juga menyampaikan harapannya agar aparat bersenjata tetap menjadi pilar utama stabilitas nasional.
Pemimpin Partai Gerindra sebagai Perwakilan Rakyat
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menganggap peran TNI dan Polri sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia menyebut bahwa seluruh jajaran harus memperbaiki diri agar dapat mengembalikan kepercayaan rakyat. “Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat, yang dicintai rakyat,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo mengharapkan TNI-Polri menjadi simbol layanan yang bersih, adil, dan transparan. “Kita harus bersama-sama memperbaiki diri, agar rakyat melihat kita sebagai mitra yang dapat diandalkan,” pungkas Prabowo.
Peringatan Prabowo ini juga diungkapkan sebagai tanggung jawab moral kepada rakyat. Ia menekankan bahwa penggunaan dana publik dan kekuasaan harus selalu dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap TNI-Polri hanya dijadikan alasan untuk menindas,” kata Prabowo. Dalam pidato tersebut, ia juga menyebut bahwa TNI-Polri perlu menjadi contoh dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh keadilan. “Kita harus menjaga nama baik institusi dengan cara yang sesuai dengan tugas utama mereka, yaitu melindungi masyarakat,” lanjutnya.
Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas
Prabowo mengimbau agar TNI-Polri selalu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam semua aktivitasnya. Ia menyoroti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada aparat negara harus diimbangi dengan pengawasan dari masyarakat. “Jika ada pelanggaran, semua yang melakukan harus bertanggung jawab,” katanya. Dalam konteks ini, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI-Polri dan warga negara untuk memastikan kinerja aparat bersenjata tetap dijaga dengan baik.
Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan penguatan kelembagaan sebagai bentuk peningkatan kinerja TNI-Polri. “Mari kita bersama-sama memperbaiki seluruh elemen aparat negara, agar rakyat melihat kita sebagai mitra yang handal dan adil,” tuturnya. Pesan ini menegaskan bahwa Prabowo ingin menjadikan TNI-Polri sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berimbang. Dengan peringatannya, ia menuntut koreksi diri dari semua lapisan aparat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan layanan kepada masyarakat.
