Haji

Official Announcement: Kemenhaj Minta Jemaah Haji Tak Tergiur Tawaran Pembayaran Dam Murah Ilegal di Medsos

Kemenhaj Ingatkan Jemaah Haji Jangan Tergiur Pembayaran Dam Ilegal di Medsos Official Announcement - Dalam Official Announcement terbaru, Kementerian Haji dan

Desk Haji
Published Mei 17, 2026
Reading time 3 minutes
Conversation No comments

Kemenhaj Ingatkan Jemaah Haji Jangan Tergiur Pembayaran Dam Ilegal di Medsos

Official Announcement – Dalam Official Announcement terbaru, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan peringatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tidak tergiur oleh tawaran pembayaran Dam yang ditawarkan secara ilegal melalui platform media sosial. Pengumuman ini disampaikan oleh Suci Annisa, juru bicara Kemenhaj, dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Minggu (17/5/2026), dengan tujuan menghindari penipuan dan menjaga kualitas ibadah haji.

“Kami meminta jemaah haji untuk tidak terburu-buru mengikuti tawaran pembayaran Dam dari pihak yang tidak memiliki izin resmi,” ujar Suci Annisa dalam konferensi pers, yang disiarkan melalui Official Announcement. Ia menegaskan bahwa banyak tawaran Dam yang beredar di media sosial menawarkan harga murah, cepat, dan mudah, namun sering kali tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Official Announcement ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj untuk meningkatkan keamanan dan kepastian bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai akun media sosial yang tidak resmi mulai menawarkan pembayaran Dam dengan harga lebih rendah dari kebijakan yang berlaku. Namun, hal ini menimbulkan risiko terhadap kualitas pelaksanaan ibadah, karena hewan Dam yang dibayar secara ilegal mungkin tidak memenuhi standar keagamaan atau kesehatan.

Adahi Project, sebagai lembaga resmi yang diakui oleh Pemerintah Arab Saudi, tetap menjadi satu-satunya jalur resmi untuk pembayaran Dam dan kurban. Dengan Official Announcement yang diberikan, Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses transaksi berlangsung secara transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jemaah haji yang ingin melakukan pembayaran Dam di Makkah harus memastikan bahwa semua langkah dilakukan melalui platform Adahi, yang memiliki sistem pengawasan dan pendokumentasian lengkap.

Menurut Suci Annisa, tawaran pembayaran Dam secara ilegal bisa menyebabkan jemaah kehilangan kepastian tentang kelayakan hewan Dam yang dipersembahkan. “Official Announcement ini bertujuan memberikan informasi jelas agar jemaah haji tidak terjebak oleh penawaran yang tidak jelas, sehingga pengelolaan Dam tetap terjaga kualitasnya,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Kemenhaj terus berupaya mempermudah akses jemaah ke jalur resmi, sekaligus memastikan bahwa semua dana yang dikelola digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Dam dan Kepastian Ibadah

Dam adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah haji, dan Kemenhaj memastikan bahwa semua proses pelaksanaannya tetap sesuai dengan aturan syariat dan administratif. Melalui Official Announcement yang dilayangkan, pihak berwenang ingin menjelaskan bahwa pembayaran Dam yang dilakukan secara ilegal bisa mengurangi kualitas pengalaman jemaah di Makkah. “Jemaah haji harus memahami bahwa Dam bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang ketaatan terhadap ritual ibadah yang telah diatur rapi,” kata Suci Annisa.

Official Announcement ini juga menyoroti pentingnya edukasi bagi jemaah haji, terutama yang masih awam tentang mekanisme pembayaran Dam. Pihak Kemenhaj mengajak jemaah untuk berkonsultasi langsung dengan pembimbing ibadah atau petugas sektor terkait untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan benar. “Dengan memperhatikan Official Announcement ini, jemaah dapat meminimalkan risiko penipuan dan menghindari kebingungan dalam mengurus pembayaran Dam,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan Dam, Kemenhaj juga menekankan bahwa seluruh transaksi harus melalui sistem yang terpusat dan terintegrasi. Hal ini bertujuan agar jemaah haji dapat mengetahui dengan pasti bahwa hewan Dam yang dipilih memenuhi syarat keagamaan dan kesehatan. “Kami terus memperkuat kebijakan resmi ini sebagai bagian dari Official Announcement kami, agar semua proses berjalan lancar dan terjaga kualitasnya,” imbuh Suci Annisa. Ia menambahkan bahwa kejelasan ini sangat penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas Kemenhaj sebagai institusi yang bertugas mengelola haji secara profesional.

Leave a Comment