New Policy: Prabowo Mengatakan Orang Desa Tidak Main Saham, Tidak Gunakan Dolar, Pakar: Presiden Kurang Paham Ekonomi
Pernyataan Prabowo Soal Ekonomi Desa
New Policy – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyampaikan pandangan terkait kebijakan ekonomi baru yang ia usung. Dalam wawancara terbaru, ia menyatakan bahwa masyarakat desa tidak terlibat dalam aktivitas pasar saham atau penggunaan dolar, yang menurutnya merupakan indikasi bahwa sektor pedesaan masih terjaga dari tekanan inflasi. Namun, kritik terhadap pernyataan tersebut datang dari para ahli ekonomi, termasuk Prof. Ferry Latuhihin, yang menilai Prabowo perlu lebih memahami sistem ekonomi nasional.
Analisis Kritik terhadap Pernyataan Kebijakan Baru
“Menurut saya, Pak Presiden kurang mengerti ekonomi. Maaf jika saya menyampaikan hal tersebut,” kata Ferry dalam program Kompas Petang, Senin (18/5/2026).
Ferry menjelaskan bahwa nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah yang naik dapat memicu inflasi, terutama karena banyak barang importir dibayar dalam mata uang asing. Dampak inflasi, menurutnya, merata ke semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Meski demikian, Ferry mengakui bahwa Prabowo tidak bermaksud merendahkan, tetapi hanya menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman langsungnya.
Menurut Ferry, pernyataan Prabowo tentang orang desa tidak menggunakan dolar atau saham tidak sepenuhnya salah. Ia mengakui bahwa masyarakat pedesaan dengan ekonomi lemah memang jarang terlibat dalam aktivitas keuangan kompleks. Namun, saat IHSG terancam anjlok, seharusnya Prabowo bisa menyadari hubungan antara keluarnya investor dengan tekanan pada nilai tukar dolar. Ini menjadi bagian dari New Policy yang diusungnya untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Pada saat IHSG turun, beliau menyatakan bahwa orang desa tidak melakukan investasi saham,” ujar Ferry.
Ferry menekankan bahwa pernyataan Prabowo terkadang tidak memiliki korelasi langsung dengan pemahaman tentang kondisi fiskal dalam negeri. Meski kritikus menyebutnya kurang tepat, ia mengakui bahwa Prabowo memang belum sepenuhnya menguasai cara kerja sistem ekonomi. Sebagai mantan Penasihat Ahli TKN Prabowo-Gibran, Ferry menyampaikan pandangan ini secara objektif. Menurutnya, New Policy yang diusung Prabowo perlu disertai penjelasan yang lebih detail agar masyarakat luas, termasuk orang desa, dapat memahami manfaat dan dampaknya.
Dalam konteks New Policy, Prabowo berupaya menciptakan kebijakan yang lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari masyarakat pedesaan. Namun, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam menghadapi tantangan makroekonomi. Fakta bahwa orang desa tidak terlibat dalam pasar saham atau penggunaan dolar bisa jadi merupakan indikator dari struktur ekonomi yang belum merata. Ferry menyarankan bahwa New Policy sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kebijakan finansial agar tidak terkesan mengabaikan peran mereka.
Pakar ekonomi lain juga menyampaikan pendapat serupa. Mereka menilai bahwa New Policy harus mencakup strategi yang lebih holistik, bukan hanya fokus pada penggunaan dolar atau aktivitas saham. Kebijakan tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah, termasuk penguatan sistem distribusi barang dan pengembangan usaha mikro. Prabowo sendiri mengakui bahwa kebijakan yang diusungnya masih dalam tahap perbaikan, namun ia tetap optimis bahwa New Policy akan membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
