Key Strategy: 28 Tahun Reformasi, 98 Resolution Network Dorong Pemerataan Ekonomi
Key Strategy adalah strategi utama yang diusung oleh 98 Resolution Network dalam perayaan 28 tahun Reformasi. Organisasi yang beranggotakan eks aktivis gerakan 1998 ini menekankan pentingnya keseimbangan distribusi kekayaan dan keadilan sosial sebagai inti dari perjuangan reformasi. Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menggarisbawahi bahwa momentum Reformasi yang telah berlangsung hampir tiga dekade sekarang menjadi saatnya untuk memfokuskan kembali pada tujuan awal: membangun kehidupan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reformasi Politik Mencapai Kemajuan, Tapi Ekonomi Masih Memerlukan Perbaikan
Moti mengatakan bahwa kebebasan politik, seperti pers dan hak bicara, telah berkembang pesat sejak era Reformasi dimulai tahun 1998. Namun, ia menyoroti bahwa keberhasilan demokrasi politik tidak cukup tanpa penerapan Key Strategy dalam bidang ekonomi. “Reformasi harus menjadi pendorong untuk mengubah struktur ekonomi yang tidak seimbang, bukan sekadar penghapusan sistem otoriter,” ujar Moti dalam wawancara Kamis (21/5/2026).
“Key Strategy tidak hanya tentang perubahan pemerintahan, tapi juga tentang perbaikan kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat,” tambah Moti.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum dan transparansi dalam penggunaan dana negara menjadi bagian penting dari Key Strategy. Selain itu, pengurangan ketimpangan ekonomi antar daerah dan kebijakan yang lebih inklusif untuk kelompok rentan seperti petani dan buruh perlu menjadi prioritas utama.
Prabowo-Gibran Dipercaya Hadirkan Kebijakan Reformasi yang Berkelanjutan
98 Resolution Network memandang bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan peluang untuk menerapkan Key Strategy secara nyata. Mereka menilai kebijakan yang diusung kedua tokoh tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa negara berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Moti menjelaskan bahwa Key Strategy dalam konteks ini berupa penggunaan anggaran negara untuk memperkuat keadilan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur daerah dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam paparannya, Moti menyebutkan bahwa salah satu bagian kritis dari Key Strategy adalah mengatasi dominasi sumber daya alam oleh sejumlah kecil pemilik modal. “Kita perlu memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh elite, tapi juga secara merata ke seluruh lapisan masyarakat,” kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa korupsi dan pengelolaan kekayaan negara yang tidak efisien masih menjadi hambatan utama bagi pemerataan ekonomi.
Penekanan pada Kebijakan Kesejahteraan Ekonomi
Organisasi ini menilai bahwa Key Strategy harus fokus pada kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan yang berbasis kapitalisme. Mereka mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor dan mengembangkan industri dalam negeri. Moti mencontohkan bahwa langkah seperti subsidi energi dan perlindungan sektor pertanian harus diimplementasikan secara lebih adil untuk menutupi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Dalam konteks penegakan hukum, 98 Resolution Network meminta pemerintah menggunakan Key Strategy untuk memastikan korupsi tidak lagi menjadi penghalang bagi keadilan ekonomi. “Kita perlu sistem yang bisa mengakses kekayaan negara untuk manfaat rakyat, bukan hanya untuk kekuasaan politik,” terang Moti. Ia menambahkan bahwa reformasi ekonomi harus diiringi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan warga agar mereka bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan.
Pengembangan Key Strategy untuk Masa Depan
Moti menekankan bahwa Key Strategy dalam reformasi ekonomi perlu dirancang secara holistik. “Ini bukan sekadar mengubah pemerintahan, tapi mengubah cara negara mengelola sumber daya dan kebijakan publik,” ujarnya. Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menguatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan mengeluarkan kebijakan yang konsisten dengan visi pemerataan ekonomi.
Salah satu strategi utama Key Strategy menurut Moti adalah memperkuat peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi besar. “Kita perlu menyita aset hasil kejahatan dan menyalurkannya ke program pengentasan kemiskinan,” jelasnya. Selain itu, ia menyarankan pemerintah melakukan revitalisasi kawasan hutan ilegal dan memberikan insentif bagi kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penegakan aturan.
Key Strategy juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan ekonomi. “Transparansi adalah kunci keberhasilan Key Strategy,” tegas Moti. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah seperti desentralisasi pemerintahan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memperkuat keadilan sosial.
Peran 98 Resolution Network dalam Membangun Key Strategy
Sebagai organisasi yang didirikan oleh eks aktivis 1998, 98 Resolution Network berkomitmen untuk menjadi penopang Key Strategy di berbagai sektor. Mereka mengajak tokoh-tokoh politik dan ekonomi untuk bekerja sama dalam mengatasi ketimpangan dan menyediakan akses yang adil. Moti menyebutkan bahwa organisasi ini aktif dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan warga untuk memperkuat perekonomian lokal.
Dengan Key Strategy sebagai titik fokus, 98 Resolution Network menilai bahwa tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin tajam. Mereka berharap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengakui tantangan yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menyempurnakan kebijakan ekonomi. “Key Strategy harus menjadi penggerak utama bagi perubahan yang berkelanjutan,” pungkas Moti, menegaskan bahwa reformasi ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan nasional.
