Sudirman Said: Civil Society Harus Kembali Jadi Poros Penjaga Republik
Meeting Results – Jakarta, Tribunnews.com – Sudirman Said, ketua umum Panitia Konferensi Republik, mengatakan bahwa masyarakat sipil harus kembali menjadi garda depan dalam menjaga keberlanjutan Republik Indonesia, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Acara yang dihadiri ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dari seluruh Indonesia ini akan berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu (30/5/2026). Dalam wawancara dengan wartawan pada Jumat (29/5/2026), Sudirman Said menekankan bahwa adanya konsolidasi kekuatan masyarakat sipil sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan demokratis.
Meneguhkan Peran Civil Society dalam Pilar Republik
Menurut Sudirman Said, sejarah Indonesia membuktikan bahwa masyarakat sipil adalah roda penggerak perubahan bangsa. Ia menambahkan, republik ini sejak awal didirikan berkat kontribusi dari masyarakat sipil, sebelum keberadaan negara secara formal dikenalkan. “Karena itu, kepadatan kehadiran civil society harus diulang sebagai poros yang berperan aktif dalam menentukan jalannya Republik,” ujarnya.
“Forum ini sejatinya adalah kelanjutan dari panggilan sejarah. Republik ini digerakkan oleh kehadiran masyarakat sipil jauh sebelum negara resmi hadir. Makanya, konsistensi civil society harus kembali ditingkatkan sebagai poros yang turut berkontribusi bagi keberlanjutan bangsa,”
Sudirman Said juga menyoroti bahwa peran masyarakat sipil tidak hanya terbatas pada pencerahan, tetapi juga menjadi bentuk pengorbanan nyata bagi kemajuan negara. Ia menjelaskan, perjalanan bangsa memiliki pola sejarah yang menunjukkan kemajuan berkelanjutan melalui momentum besar. “Mari kita telaah. Awalnya, ada tonggak ‘Berbangsa’ (1908), diikuti ‘Bersatu’ (1928), lalu ‘Merdeka’ (1945), ‘Membangun’ (1966), hingga ‘Berdemokrasi’ (1998). Setelah momentum ‘Berdemokrasi’, seharusnya negara kita semakin berkembang. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah saat ini kita sedang berada di jalur perkembangan tersebut?”
Proses Penyelenggaraan Konferensi
Konferensi Republik diselenggarakan sebagai ruang untuk konsolidasi nasional masyarakat sipil dalam merumuskan kembali arah gerakan publik. Acara yang berlangsung sehari penuh ini akan dibuka oleh Wakil Rektor UGM Arie Sujito, di mana ia akan menyampaikan pidato pembuka. Sesi utama akan diisi oleh keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat, seorang pakar yang dikenal dalam bidang studi sejarah dan politik.
Sebagai bagian dari konferensi, ada tujuh panel paralel yang akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari konsolidasi kekuatan civil society, demokrasi ekonomi, supremasi hukum, dan anti-korupsi, hingga model kewargaan yang aktif. Panel-paralel ini dirancang untuk memperdalam pembahasan mengenai tantangan-tantangan yang mengancam stabilitas Republik. Sudirman Said menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar diskusi rutin, tetapi bertujuan menghasilkan rekomendasi nyata yang bisa diterapkan setelah acara selesai.
Isu-Isu Utama yang Dibahas
Dalam Konferensi Republik, empat isu utama akan menjadi fokus utama diskusi. Pertama, krisis representasi dalam sistem demokrasi yang terjadi saat ini. Kedua, ketimpangan ekonomi dan melemahnya dasar sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pelemahan institusi strategis seperti lembaga pemerintah dan kelembagaan demokratis. Keempat, fragmentasi sosial dan depolitisasi publik yang menghambat partisipasi rakyat dalam kehidupan politik.
Menurut Sudirman Said, masalah-masalah ini memerlukan kehati-hatian dalam menghadapi perubahan. “Jika kita tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat posisi masyarakat sipil, maka republik kita bisa terancam dari dalam,” ujarnya.
Para Pembicara dan Penutup Konferensi
Konferensi ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, termasuk Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, hingga Yanuar Nugroho. Mereka akan berbagi wawasan mengenai krisis yang sedang menggerogoti Republik Indonesia. Selain sesi pleno, para peserta akan melakukan diskusi dalam panel-paralel yang beragam.
Setelah sesi utama, konferensi akan ditutup oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Dr. Baiquni dan Gita Wirjawan. Mereka akan membahas pentingnya membentuk komunitas epistemik masyarakat sipil lintas negara di Asia Tenggara. “Konferensi ini adalah bentuk kolaborasi antar-negara untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan global yang memengaruhi kehidupan demokratis,” kata Baiquni.
Harapan dan Target Konferensi
Sudirman Said menegaskan bahwa Konferensi Republik tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memperkuat peran civil society. “Kita harapkan dari acara ini muncul rumusan bersama mengenai tugas-tugas masyarakat sipil dalam menjaga arah demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Dalam upaya ini, organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu menjadi poros yang stabil dalam menghadapi berbagai krisis. Sudirman Said mengingatkan bahwa dalam era krisis, masyarakat sipil harus menjadi pilar utama yang mampu memberikan arah dan ketegasan pada perjalanan republik. Ia juga menyoroti
