Lawatan Luar Negeri Presiden sebagai Bagian dari Main Agenda Diplomasi Global
Main Agenda – Lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai bagian integral dari Main Agenda yang ditetapkan oleh Partai Projo. DPP Projo, dalam upaya mendukung strategi pemerintah menghadapi ketidakpastian internasional, membela keputusan presiden melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, yang beberapa waktu belakangan memicu berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Ketua Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis DPP Projo, Abi Rekso, menegaskan bahwa tindakan diplomatik langsung oleh presiden adalah keharusan dalam menghadapi dinamika global yang kian rumit, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arena internasional.
“Setiap kepemimpinan negara memiliki model dan orientasi diplomasi masing-masing. Presiden memiliki kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,” ujar Abi Rekso di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Ia menekankan bahwa Main Agenda ini mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan hubungan luar negeri serta memperkuat komunikasi langsung dengan negara-negara mitra. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi bagian dari tugas pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebijakan luar negeri yang proaktif dalam menghadapi tantangan global.
Dalam Main Agenda ini, Abi Rekso menyoroti pentingnya hubungan internasional sebagai fondasi kebijakan luar negeri. Ia mengatakan bahwa komunikasi langsung dengan pemimpin negara lain adalah sarana efektif untuk membangun konsensus dan meningkatkan kepercayaan. Tindakan tersebut, menurutnya, tidak sekadar formalitas, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam memastikan keberlanjutan kerja sama ekonomi dan politik. Kritik yang muncul terhadap kunjungan luar negeri Presiden, seperti usulan Dino Patti Djalal yang menyarankan penggunaan Zoom atau telepon sebagai alternatif, dinilai kurang tepat karena mengabaikan dimensi strategis dari Main Agenda yang lebih luas.
Pertama, Peran Prancis dalam Stabilitas Keamanan Timur Tengah
Kunjungan Presiden ke Prancis menjadi bagian dari Main Agenda yang fokus pada keberlanjutan stabilitas keamanan di Timur Tengah. Prancis dianggap sebagai salah satu negara yang aktif dalam mempertahankan keseimbangan regional, terutama melalui misi perdamaian UNIFIL di Lebanon sejak 1978. Dengan keberadaan pasukan Prancis di kawasan tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat kerja sama strategis untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Stabilitas ini, menurut Abi Rekso, sangat berpengaruh terhadap alur pasokan minyak mentah ke Indonesia, yang merupakan kebutuhan vital dalam perekonomian nasional.
Kemitraan dengan Prancis dalam Main Agenda ini juga bertujuan memperkuat kapasitas Indonesia dalam isu-isu keamanan global. Dengan memperhatikan kontribusi Prancis dalam penyelesaian konflik, seperti peran mereka dalam operasi militer dan diplomasi di kawasan Mediterania, Presiden diharapkan dapat membangun jaringan diplomatik yang lebih luas. Hal ini selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan internasional yang dipercaya dalam menyelesaikan masalah global.
Kedua, Kemitraan Produksi Susu Nasional
Salah satu aspek utama dalam Main Agenda kunjungan luar negeri adalah peningkatan kapasitas produksi susu lokal. Abi Rekso menjelaskan bahwa kerja sama dengan Prancis menjadi keharusan untuk mempercepat kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian. Target produksi susu nasional, yang saat ini mencapai 1 juta ton per tahun, diharapkan bisa mencapai 3 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Dengan dukungan teknologi dan pengalaman Prancis, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi sektor pertanian.
Kerja sama ini juga berdampak pada Main Agenda ekonomi nasional. Susu adalah bahan pangan yang memiliki nilai ekspor tinggi, sehingga keberhasilan dalam memproduksinya akan meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) yang terlibat dalam produksi dan distribusi susu. Dengan demikian, Main Agenda diplomasi tidak hanya terbatas pada kepentingan politik, tetapi juga mencakup isu ekonomi yang relevan dengan kehidupan rakyat.
Ketiga, Doktrin Militer Prancis yang Humanis
Kunjungan ke Prancis juga menyasar aspek pertahanan dan militer dalam Main Agenda Indonesia. Abi Rekso menyoroti bahwa doktrin militer Prancis, yang berlandaskan Droit des Conflits Armés (Hukum Konflik Bersenjata), sangat menghargai hak asasi manusia (HAM) dan prinsip kemanusiaan. Hal ini menjadi referensi penting bagi kalangan aktivis HAM dan demokrasi di dalam negeri dalam memahami komitmen modernisasi pertahanan yang berkelanjutan.
Menurut Abi Rekso, Main Agenda ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjalin kerja sama militer yang tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi. Dengan mempelajari pendekatan Prancis dalam operasi militer, Indonesia bisa memperkuat kebijakan pertahanan yang lebih berkelanjutan dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang diadopsi dalam Main Agenda nasional. Kemitraan ini juga membuka peluang untuk mengeksplorasi teknologi pertahanan modern yang bisa diaplikasikan di wilayah Indonesia.
Dalam Main Agenda ini, Abi Rekso menegaskan bahwa pertemuan langsung dengan pemimpin luar negeri harus dilihat sebagai nilai positif yang membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan jangka panjang. Ia menambahkan bahwa lawatan ke Prancis bukan hanya sekadar kunjungan formal, tetapi juga upaya untuk memperluas jaringan diplomatik dan memastikan kebijakan luar negeri Indonesia selaras dengan kepentingan nasional. Dengan menghadapi tantangan global yang kian kompleks, Main Agenda ini menjadi landasan utama dalam mengarahkan diplomasi Indonesia ke arah yang lebih strategis.
