New Policy: Prabowo Terima Laporan Dugaan Penyelewengan BGN
Laporan Dugaan Penyelewengan yang Diterima Prabowo
New Policy – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan yang melibatkan eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan ini disampaikan dalam pengarahan bertema “Membangun Generasi Masa Depan Indonesia Melalui Nutrisi” di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Laporan tersebut, menurut Prabowo, telah masuk ke meja kerjanya beberapa waktu lalu dan menyoroti indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan program kesehatan masyarakat.
Persoalan internal BGN, yang dianggap menjadi bagian dari New Policy, mengemuka setelah adanya pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Prabowo menyatakan bahwa dugaan penyelewengan ini menyangkut pengelolaan dana dan kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahan sebelumnya.
“Saya memang sudah beberapa saat menerima laporan bahwa ada kejanggalan dalam manajemen BGN, termasuk indikasi penyelewengan dalam implementasi New Policy,”
kata Prabowo saat memberikan penjelasan.
Langkah Penyelidikan dan Koordinasi Instansi
Menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan tersebut, Prabowo mengambil langkah konkret dengan mengundang sejumlah lembaga pemerintah untuk melakukan investigasi. Ia meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pejabat lainnya memberikan penjelasan mengenai temuan yang diperoleh.
“Saya sudah memanggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan PPATK untuk melihat kebenaran laporan mengenai New Policy yang dijalankan BGN,”
tegas Prabowo.
Koordinasi antarlembaga ini dilakukan sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam New Policy. Prabowo menjelaskan bahwa pengelolaan program kesehatan masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk pengawasan yang ketat dan pembagian tugas yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program New Policy yang bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat.
Proses Pencopotan dan Penetapan Tersangka
Sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung telah dikeluarkan dari jabatan mereka sebagai pimpinan BGN. Pergantian ini diumumkan oleh pemerintah sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan New Policy selama setengah tahun terakhir.
“Dengan adanya laporan mengenai New Policy, pemerintah memutuskan untuk melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan BGN agar lebih efektif dan transparan,”
jelas Prabowo.
Kejaksaan Agung menetapkan ketiga eks pimpinan BGN sebagai tersangka setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup. Tersangka tersebut dikenai tindak pidana korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan dalam masa pemerintahan sebelumnya.
“New Policy ini harus menjadi jaminan bahwa semua kegiatan BGN dilakukan secara benar dan bertanggung jawab,”
tambah Prabowo.
Detail Penetapan Tersangka dan Keterlibatan Lembaga
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa penetapan tersangka BGN terkait New Policy dilakukan setelah proses investigasi yang memperlihatkan kecurangan dalam pengelolaan dana.
“Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, tim penyidik menetapkan Dadan, Sony, dan Lodewyk sebagai tersangka dalam rangka memastikan New Policy berjalan sesuai target,”
katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ketiganya ditemani oleh anggota BGN lainnya saat dikeluarkan dari Kantor Kejaksaan Agung. Mereka mengenakan rompi tahanan pink dan tangan diborgol saat diseret keluar. Proses penetapan tersangka ini menjadi langkah penting untuk memperkuat New Policy dalam mengurangi risiko penyelewengan di masa depan.
Impak New Policy terhadap Reformasi BGN
Pengumuman penetapan tersangka eks pimpinan BGN dianggap sebagai bukti komitmen Prabowo terhadap reformasi dalam New Policy. Lembaga Badan Gizi Nasional, yang berperan penting dalam program kesehatan masyarakat, akan mengalami perubahan struktur dan mekanisme pengawasan lebih ketat.
“New Policy ini tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah kecurangan,”
tutur Prabowo.
Reformasi yang dijalankan pemerintah berharap mampu memperbaiki kinerja BGN dan menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Prabowo menekankan bahwa New Policy akan terus diperbaiki berdasarkan evaluasi dan pelaporan yang masuk, sehingga bisa menjadi kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan rakyat.
