Special Plan: DPR Dorong Penguatan Sistem MBG Antikorupsi Setelah Dadan Cs Tersangka
Special Plan – Dalam upaya meningkatkan kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR RI meminta Nanik S Deyang, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), untuk segera memperkuat sistem antikorupsi melalui Special Plan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah, mengungkapkan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program yang menjangkau jutaan warga. “Dengan Special Plan, kita bisa menciptakan mekanisme yang lebih terukur untuk mencegah penyimpangan di masa depan,” tegas Abdullah dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).
Kebijakan Special Plan diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap MBG setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka. Abdullah menekankan perlunya perbaikan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta manajemen kinerja mitra. “Sistem ini harus bisa memberikan data yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengawasi langsung kegiatan MBG,” imbuhnya. Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa dugaan korupsi melibatkan pengaturan verifikasi mitra, termasuk penambahan harga pada beberapa pengadaan.
Penguatan Sistem MBG Dibutuhkan untuk Memulihkan Kepercayaan
Pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dianggap sebagai momentum penting untuk mereformasi MBG. Abdullah menyarankan penerapan teknologi digital sebagai alat pendukung transparansi, seperti sistem tracking penggunaan anggaran dan database kinerja mitra. “Penggunaan teknologi bisa membantu mengurangi ruang bagi kecurangan,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran DPR dalam mengawasi implementasi Special Plan sebagai upaya mencegah praktik korupsi yang sama terulang.
“Dengan Special Plan, kita bisa memastikan setiap langkah pengelolaan MBG dilakukan secara profesional dan tidak ada tindakan diskriminatif,” kata Abdullah.
Selain itu, Abdullah menyarankan adanya kerja sama dengan lembaga independen seperti KPK untuk memastikan keberlanjutan program ini. “Kerja sama dengan KPK akan memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di BGN,” tambahnya. Peningkatan transparansi, menurut Abdullah, akan menjadikan MBG sebagai salah satu program pemerintah yang terbaik dalam kategori pengelolaan dana publik.
Kasus Korupsi MBG dan Dugaan Keterlibatan Anak Buah Eks Wamen Imipas
Kejaksaan Agung menyatakan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk MBG, termasuk penambahan harga pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa proses penunjukan mitra dugaan dilakukan dengan intervensi dari para tersangka. “Kejaksaan Agung menemukan indikasi bahwa pengadaan dilakukan secara tidak sesuai ketentuan,” terang Syarief dalam jumpa pers di Jakarta.
“Special Plan harus menjadi panduan untuk memperbaiki seluruh proses MBG, termasuk pengadaan emas sebagai insentif bagi yayasan tertentu,” tambah Syarief.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap keterlibatan anak buah eks Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Imipas) Silmy Karim dalam kasus tersebut. Silmy dinyatakan terkait dengan pengadaan rumah menggunakan kepingan emas, yang menjadi salah satu bukti dugaan kecurangan dalam pengelolaan MBG. Syarief menegaskan bahwa insentif yang diberikan kepada yayasan terafiliasi dengan para tersangka mencapai miliaran rupiah per hari.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung di beberapa lokasi di Jakarta. Pihak penyidik juga mengecek dokumen-dokumen terkait proses pengadaan barang dan jasa MBG. Abdullah menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sistem antikorupsi di MBG lebih baik. “Kita harus mengevaluasi seluruh proses, mulai dari verifikasi hingga penggunaan anggaran, agar tidak ada celah bagi kecurangan,” imbuhnya. Ia menekankan bahwa Special Plan adalah bagian dari perbaikan jangka panjang, bukan sekadar tindakan darurat.
Kebijakan Special Plan juga diharapkan bisa menjadi acuan nasional untuk pengelolaan program pemerintah lainnya. Abdullah menilai langkah ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mengurangi risiko penyimpangan. “MBG tidak hanya untuk makanan, tetapi juga sebagai contoh bagaimana program pemerintah bisa dijalankan secara baik dengan sistem yang transparan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengakuan masyarakat terhadap MBG akan meningkat jika ada perbaikan signifikan dalam manajemen keuangan dan verifikasi kinerja mitra.
