Special Plan: KPK Periksa Dua Tersangka Swasta dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Special Plan – JAKARTA – Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah tegas dalam mengungkap dugaan korupsi terkait kuota haji. Selasa (9/6/2026), lembaga antikorupsi ini memanggil dua tersangka dari sektor swasta untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih ini menjadi bagian dari upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan dalam Special Plan, yang bertujuan memperkuat transparansi dalam pengelolaan program haji.
Kasus Korupsi Kuota Haji: Penyimpangan yang Signifikan
KPK mengungkap bahwa manipulasi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 622 miliar. Penyelidikan menunjukkan adanya pengalihan kuota dari jemaah reguler ke khusus secara tidak proporsional, dengan distribusi yang seharusnya 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk khusus, kini diubah menjadi 50-50. Hal ini diperkirakan memperbesar potensi keuntungan bagi penyelenggara haji khusus, yang diduga meminta imbalan puluhan juta rupiah per jemaah melalui jalur berbayar tanpa antre.
“Kasus ini menjadi bagian dari Special Plan yang fokus pada pengawasan terhadap penggunaan kuota haji dan pungutan fee. Dengan pemeriksaan hari ini, kami berharap bisa mengungkap lebih jelas mekanisme korupsi yang terjadi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan pers.
Pelaku dan Keterlibatan Pihak Swasta
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka swasta, yakni Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja) dan Asrul Azis Taba (Komisaris PT Raudah Eksati Utama). Keduanya diduga terlibat dalam pemungutan biaya ekstra yang dikenakan kepada jemaah haji. Selain itu, dua penyelenggara negara juga menjadi tersangka, termasuk yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam pemerataan kuota.
Penyelidikan memperlihatkan bahwa kerugian negara bukan hanya terkait manipulasi kuota, tetapi juga penggunaan sistem berbayar tanpa proses antre yang diterapkan oleh pihak swasta. Faktor ini diduga mempercepat pengalihan kuota ke pihak tertentu, sehingga memicu tindakan korupsi. Dalam Special Plan, KPK menekankan pentingnya menggali lebih dalam kebijakan kuota haji yang diterapkan sejak tahun 2023.
Langkah KPK dalam Menyelidiki Kasus
Penyidikan KPK terhadap dua tersangka swasta ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan investigasi dalam Special Plan. Sejumlah dokumen dan bukti fisik telah dikumpulkan, termasuk laporan keuangan penyelenggara haji khusus. Selama pemeriksaan, para tersangka akan dimintai untuk menjelaskan alur pengelolaan kuota dan pencairan dana pungutan fee.
KPK juga memperluas investigasi ke pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan lembaga pengawas. Dengan memperoleh data lebih lengkap, KPK berharap dapat menemukan bukti kuat mengenai kerugian negara dan tindakan korupsi yang terjadi. Proses ini diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai dinamika penyelenggaraan haji di bawah bingkai Special Plan.
Kerugian Negara dan Aset yang Disita
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini didasari oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam alokasi kuota. Kerugian negara mencapai Rp 622 miliar, yang berasal dari pendapatan pungutan fee yang tidak tercatat secara transparan. Hingga saat ini, KPK telah menyita aset bernilai lebih dari Rp 100 miliar, termasuk uang tunai dalam rupiah dan asing, serta properti seperti tanah, bangunan, dan kendaraan.
“Dalam rangka menyelidiki kasus ini, KPK menyita berbagai aset yang diduga terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Penyitaan ini juga merupakan bagian dari strategi Special Plan untuk memastikan kejelasan dana haji yang digunakan,” terang Budi Prasetyo.
Konteks Special Plan dan Tujuannya
Special Plan yang dicanangkan KPK merupakan inisiatif untuk menyelidiki korupsi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk program haji. Tujuan utama dari program ini adalah memperkuat pengawasan dan transparansi, serta mencegah praktik penyalahgunaan kuota haji. Dengan adanya dugaan korupsi, KPK berupaya menegakkan hukum secara tegas dan menjelaskan mekanisme yang bisa memicu kesenjangan antara jemaah reguler dan khusus.
Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana kebijakan kuota haji yang dibuat sejak 2023 ternyata rentan terhadap penyimpangan. Dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, KPK berharap bisa menemukan indikasi keberlanjutan korupsi di tahun-tahun berikutnya. Special Plan diperkirakan akan menjadi referensi dalam mengevaluasi kebijakan haji dan memastikan keadilan dalam pemberian kuota.
