Jaga Stabilitas Rupiah, KSPSI Minta Pemerintah Tekan Impor dan Perkuat Produksi Nasional
Key Strategy – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang dipimpin oleh Yorrys Raweyai, telah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat produksi nasional sebagai strategi mengatasi anjloknya nilai tukar Rupiah. Arnod Sihite, wakil ketua umum KSPSI, menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor harus dikurangi secara signifikan agar ekonomi negara tetap sehat dan stabilitas moneter terjaga.
Ketergantungan pada Impor Memicu Ketidakseimbangan Ekonomi
Menurut Arnod, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS merupakan indikasi kuat bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku dan kebutuhan industri yang diimpor. Dalam kondisi ini, biaya impor meningkat drastis, sehingga harga barang pokok di pasaran semakin mahal. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap sektor manufaktur yang memerlukan bahan baku murah untuk beroperasi.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi agenda utama negara agar ekonomi tumbuh lebih kuat dan pengangguran berkurang,” kata Arnod kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Dalam pernyataannya, Arnod menyoroti bahwa negara ini memiliki berbagai potensi untuk meningkatkan produksi sendiri. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan tenaga kerja yang cukup, sektor pertanian serta industri strategis seharusnya mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, sampai saat ini, kebutuhan seperti bahan pangan, bahan kimia, elektronik, hingga farmasi masih terpenuhi melalui impor.
Arnod menambahkan bahwa aliran rupiah ke luar negeri akibat impor mencapai 300 hingga 350 triliun rupiah setiap bulan. Jika dihitung dalam satu tahun, jumlahnya bisa mencapai 3.600 hingga 4.000 triliun rupiah. “Angka ini sangat besar dan perlu diatasi dengan segera agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Langkah Konkret untuk Mengembangkan Produksi Dalam Negeri
KSPSI menyarankan sejumlah langkah konkret yang bisa diambil pemerintah untuk memperkuat produksi lokal. Pertama, pemerintah diminta meningkatkan subsidi pupuk dan bibit unggul agar petani memiliki akses yang lebih baik untuk menanam secara efisien. Kedua, membangun infrastruktur irigasi dan modernisasi peralatan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
Menurut Arnod, pemerintah juga perlu membatasi impor dalam kondisi tertentu, seperti saat musim panen tiba. “Dengan mengurangi impor saat pasokan dalam negeri melimpah, kita bisa memastikan harga barang pokok tidak naik terlalu tinggi,” jelasnya. Selain itu, dia menekankan pentingnya memperkuat peran koperasi dan Bulog sebagai mitra strategis dalam menyeimbangkan distribusi barang kebutuhan pokok.
Dalam proyek pemerintah dan perusahaan BUMN, Arnod menyarankan agar diterapkan kebijakan yang mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, dan menciptakan peluang kerja lebih luas. “Kebijakan impor harus disertai dengan peningkatan produksi dalam negeri agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Ketahanan Pangan dan Industri Sebagai Prioritas Utama
Arnod menyoroti bahwa sektor pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan industri nasional masih belum diberikan ruang optimal untuk berkembang. Kebijakan impor yang terlalu luas, katanya, menghalangi sektor-sektor ini untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas produksi. “Kita harus mengubah paradigma bahwa impor adalah solusi utama, padahal produksi nasional justru mampu menjadi pilar utama kestabilan ekonomi,” paparnya.
Sebagai contoh, Arnod menunjukkan bahwa bahan baku seperti gula, kedelai, jagung, dan bahan kimia yang diimpor bisa digantikan oleh produksi dalam negeri jika diberikan dukungan yang tepat. Selain itu, dia juga meminta pemerintah mempercepat proses hilirisasi industri nasional, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian dan industri dasar. “Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menghasilkan barang bahan baku, tetapi juga produk akhir yang memiliki daya saing di pasar internasional,” ujarnya.
Dalam kondisi ekonomi yang dinamis, Arnod tak menyangkal bahwa impor tetap diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan impor harus dipandu dengan analisis yang matang, agar tidak mengorbankan sektor lokal. “Impor diperlukan untuk mengisi celah pasokan, tetapi harus dilakukan secara selektif dan tidak mematikan potensi produksi dalam negeri,” katanya.
Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Arnod menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan yang lebih berpihak kepada produsen nasional. “Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mendorong produksi dalam negeri agar ekonomi tumbuh lebih kuat, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan rakyat semakin merata,” jelasnya.
KSPSI menilai bahwa kebijakan impor yang terus-menerus tanpa pertimbangan menyeluruh bisa mengakibatkan inflasi yang tinggi, tekanan pada keuangan pemerintah, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan memperkuat produksi nasional, Arnod yakin Indonesia akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi risiko krisis moneter. “Kita harus mulai melihat impor sebagai pengisi, bukan sebagai pengganti, agar tidak merusak ekosistem produksi lokal,” tegasnya.
Di sisi lain, Arnod juga menyebutkan bahwa ketahanan pangan dan industri harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan produksi lokal, ia berharap adanya pengurangan impor akan membantu menjaga stabilitas Rupiah, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kita perlu mengubah cara berpikir tentang ekonomi, agar lebih fokus pada potensi dalam negeri,” pungkasnya.
Menurut Arnod, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan impor yang saat ini masih dominan. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan kebijakan yang menunjang keberlanjutan produksi, seperti pembelian bahan baku lokal oleh perusahaan BUMN dan penguatan kemitraan dengan pelaku usaha kecil. “Dengan melibatkan masyarakat sekitar, kita bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga merata ke masyarakat,” katanya.
Arnod menilai langkah-langkah tersebut tidak hanya mampu memperkuat produksi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, manufaktur, logistik, dan industri pengolahan. “Dengan menekan impor dan memperkuat produksi lokal, kita bisa menumbuhkan ekonomi yang lebih mandiri dan inklusif,” tambahnya. Harapan ini sejalan dengan vis
