Prabowonomics versus Narasi Sell Indonesia
Pendahuluan: New Policy dalam Konteks Ekonomi Indonesia
New Policy – Seiring perubahan kebijakan ekonomi yang terus berlangsung, istilah “New Policy” menjadi topik hangat dalam diskusi tentang arah pembangunan nasional. New Policy mengacu pada upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perekonomian Indonesia dengan pendekatan yang lebih terpusat dan strategis. Dalam konteks ini, dua konsep utama muncul: Prabowonomics, yang menggambarkan strategi ekonomi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dan “Narasi Sell Indonesia,” yang mengkritik kebijakan lama yang dianggap telah mengakibatkan alih kontrol aset nasional ke kelompok tertentu. New Policy ini mencoba menjawab tantangan ekonomi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global.
Penulis dan Latar Belakang
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Syarkawi Rauf, seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2015–2018. Sebagai ahli ekonomi, Rauf telah lama menyoroti perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam upaya mengatasi ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam tulisannya, ia mengkritik “Narasi Sell Indonesia” yang dianggap sebagai hasil dari kebijakan pasar bebas yang terlalu longgar. New Policy, menurut Rauf, menjadi jawaban untuk mengembalikan kekuasaan perekonomian ke tangan pemerintah dan rakyat.
Munculnya Narasi Sell Indonesia
“Narasi Sell Indonesia” pertama kali diperkenalkan oleh George Boubouras, kepala riset di hedge fund K2 Asset Management. Boubouras telah mengosongkan seluruh aset keuangan Indonesia sejak 2024, seperti yang dilaporkan The Straits Times pada 5 Juni 2026. Menurutnya, kebijakan ekonomi lama yang berbasis pasar bebas memungkinkan kelompok tertentu mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan cara yang tidak sehat. Narasi ini memicu diskusi tentang kebutuhan New Policy untuk mengatur lebih ketat pengelolaan aset nasional dan mencegah eksploitasi terhadap konsumen.
“Narasi sell Indonesia” muncul sebagai kritik terhadap model ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut Boubouras, kebijakan pasar bebas memungkinkan pengusaha besar dan kelompok kekuatan ekonomi dominan menyalahgunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dengan New Policy, pemerintah diharapkan bisa mengubah arah ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terkendali dan berorientasi pada keadilan.
Prabowonomics: Pendekatan Baru dalam New Policy
Saat memulai masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto mengusung konsep ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics. Prabowonomics menggambarkan perubahan paradigma dari mekanisme pasar yang diatur oleh kekuatan pasar (invisible hand) ke sistem yang lebih terkendali oleh pemerintah (visible hand). Konsep ini menjadi bagian dari New Policy yang bertujuan menggeser kontrol kekayaan ke tangan negara, terutama dalam sektor ekstraktif. Pemerintah diharapkan bisa mengatur lebih baik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan memastikan keuntungan tersebut berdistribusi secara merata.
Menurut Rauf, Prabowonomics tidak hanya berupa kebijakan ekonomi biasa, tetapi juga terkait dengan konsep kebijakan baru yang mengintegrasikan peran pemerintah dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa model ini berusaha memadukan kebijakan pasar bebas dengan pengawasan pemerintah, sehingga mengurangi risiko monopoli dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. New Policy ini juga memperkenalkan pendekatan “serakahnomics” sebagai bagian dari strategi ekonomi baru, dengan fokus pada pengendalian harga jual yang tinggi di pasar.
Perbandingan dengan Model Ekonomi Lain
Menurut data dari Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), kelompok 50 orang terkaya Indonesia menguasai hampir 263 milyar dolar Amerika Serikat, setara dengan Rp4.681,4 triliun. Lebih dari separuh dari kekayaan tersebut, yaitu sekitar 57 persen, berasal dari sektor ekstraktif dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pasar bebas telah menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan yang signifikan. New Policy, dengan pendekatan Prabowonomics, diharapkan bisa mengubah skenario ini dengan mengatur lebih ketat eksploitasi SDA dan memastikan keuntungan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Sebaliknya, negara-negara seperti Tiongkok telah berhasil memperoleh cadangan dolar AS yang lebih besar, mencapai hingga 3,5 triliun dolar AS pada 2026, berkat kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan. Di Indonesia, cadangan dolar AS di Bank Indonesia (BI) pada Juni 2026 hanya mencapai 145 milyar dolar AS. Dengan New Policy yang menekankan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), harapan muncul bahwa cadangan dolar AS akan meningkat hingga 190 milyar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa New Policy memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat internasional.
“New Policy” ini bukan hanya sekadar perubahan arah kebijakan, tetapi juga representasi dari kebijakan baru yang menekankan keterlibatan pemerintah dalam mengelola ekonomi secara lebih efisien. Selain itu, konsep “serakahnomics” menjadi bagian dari New Policy, yang memicu perdebatan tentang keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan konsumen.
Implementasi New Policy dan Tantangan
Dalam menerapkan New Policy, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan utama berupa ketergantungan pada sektor ekstraktif dan kebijakan lama yang masih memengaruhi alur distribusi kekayaan. Rauf menekankan bahwa kebijakan baru ini perlu didukung oleh perubahan struktur kelembagaan dan penguatan regulasi. Misalnya, pengelolaan SDA yang lebih transparan dan pembatasan kekuasaan monopoli di pasar. New Policy juga diharapkan bisa menarik investasi asing dengan memperlihatkan komitmen untuk memperbaiki ekonomi nasional.
Menurut Rauf, keberhasilan New Policy bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan ekonomi dan menegakkan hukum persaingan usaha secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bisa mengakibatkan ketidakpastian bagi investor dan konsumen. Dengan pendekatan Prabowonomics, pemerintah diharapkan bisa menciptakan kebijakan yang lebih adil, terutama dalam sektor yang selama ini dominan di tangan kelompok tertentu. New Policy, dalam konteks ini, menjadi jawaban untuk menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat.
