Mahasiswa UGM Tanggapi Ajakan Sudaryono dan Nusron Wahid ke Papua
Main Agenda menjadi isu utama dalam diskusi yang memicu kontroversi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026). Ajakan yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk melakukan kunjungan langsung ke Papua dinilai oleh sejumlah mahasiswa sebagai upaya memperkuat narasi pemerintah terkait keadaan di daerah tersebut. Sejumlah peserta aksi menyatakan, ajakan ini bertujuan menutupi berbagai keluhan masyarakat Papua mengenai dampak proyek food estate yang dianggap mengganggu kesejahteraan dan hak-hak lokal.
Konteks dan Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam rangkaian diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, para peserta aksi menyoroti bahwa kebijakan food estate di Papua telah menimbulkan kekacauan dan ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Mereka menegaskan bahwa Main Agenda pemerintah dalam menghadapi isu Papua adalah mengajak tokoh independen, seperti mahasiswa, untuk memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Namun, kritik muncul ketika diketahui akses informasi terbatas dan pengawasan media terhadap lapangan di Papua masih diperketat.
“Main Agenda ini justru menggambarkan keinginan pemerintah agar semua kebenaran tentang Papua diketahui oleh segelintir orang, bukan masyarakat secara luas,” ujar Mesa, perwakilan mahasiswa UGM, dalam konferensi pers di Balairung UGM, Rabu (17/6/2026), seperti dilansir Tribun Jogja. “Kami ingin semua orang bisa melihat kondisi yang sebenarnya, bukan hanya melalui narasi pemerintah.”
Aksi yang diinisiasi oleh sejumlah mahasiswa ini berujung pada ricuh, dengan beberapa peserta mengecam kebijakan pemerintah dan mengusulkan kebebasan pers yang lebih luas. Mereka menilai bahwa Main Agenda yang diusung oleh Sudaryono dan Nusron Wahid adalah strategi untuk menekan kritik terhadap proyek food estate yang dianggap merugikan masyarakat Papua. “Kami ingin Main Agenda ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan melalui kebijakan yang transparan dan adil,” tambah Mesa.
Dalam aksi, sejumlah mahasiswa bahkan naik ke panggung dan membentangkan spanduk bertuliskan “HENTIKAN ROMANSA ISTANA”. Mereka berteriak dengan lantang, menggunakan kata-kata seperti “penjilat” dan “revolusi” sebagai pengecaman terhadap kebijakan pemerintah. Para peserta aksi menekankan bahwa Main Agenda yang diusung pemerintah tidak hanya sekadar membuka akses ke Papua, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan masyarakat setempat tanpa diskriminasi atau kekerasan.
Permintaan Transparansi dan Reformasi
Selain menolak ajakan ke Papua, mahasiswa UGM juga menuntut transparansi lebih besar terkait kebijakan pemerintah. Mereka meminta pengawasan media terhadap aktivitas di lapangan, termasuk dalam proyek food estate. “Jika Main Agenda ini benar, maka pemerintah harus memastikan bahwa media bisa bebas meliput keadaan di Papua tanpa dibatasi,” jelas salah satu peserta aksi. “Main Agenda tidak cukup sekadar mengajak, tetapi harus diiringi tindakan konkret untuk mengubah kondisi yang terjadi di sana.”
Kritik ini juga mengarah pada dinas pertanian dan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak merespons langsung kebutuhan masyarakat Papua. Mahasiswa menilai, kebijakan food estate yang diusung pemerintah selama ini lebih berfokus pada peningkatan produksi pangan daripada pada kesejahteraan lokal. “Main Agenda seharusnya tidak hanya mengambil peran sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga sebagai pendengar suara rakyat Papua,” tegas peserta aksi lainnya.
“Main Agenda harus menjadi perwujudan dari Pancasila sebagai pemersatu bangsa, bukan alat untuk memperkuat dominasi pemerintah terhadap keadaan di Papua,” ujar seorang mahasiswa, seperti yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut. “Pemerintah harus mengakui bahwa Main Agenda ini membutuhkan dialog yang terbuka, bukan hanya satu arah.”
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyoroti peran media dalam menyampaikan kebenaran. Mereka meminta agar Main Agenda tidak hanya dilakukan melalui kunjungan resmi, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat Papua. “Kita tidak menolak kunjungan, tapi menolak kekacauan yang terjadi saat itu. Main Agenda harus sejalan dengan keadilan, bukan kepentingan politik,” pungkas Mesa. Aksi ini menjadi momentum penting untuk menyoroti isu Papua dalam konteks nasional, sekaligus memperkuat panggilan untuk reformasi dalam sistem pemerintahan.
