Komisi VII DPR Minta TVRI Transparan dalam Pengelolaan Hak Siar Piala Dunia
Special Plan menjadi fokus perhatian Komisi VII DPR RI dalam mengawasi penggunaan anggaran siaran Piala Dunia 2026. Anggota Komisi VII, Andhika Satya Wasistho, mengingatkan bahwa biaya hak siar untuk menyiarkan event sepak bola internasional tersebut harus dijelaskan secara detail agar tidak terkesan memboroskan. Dalam wawancara dengan media pada Kamis (18/6/2026), Andhika menyampaikan bahwa angka biaya sebesar sekitar 80 juta dolar AS perlu dibongkar secara transparan, terutama mengingat kemungkinan efisiensi anggaran yang bisa diterapkan.
Kemungkinan Efisiensi Anggaran dan Komparasi dengan Negara Lain
Andhika menyoroti bahwa biaya hak siar Piala Dunia 2026 yang dikeluarkan TVRI lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Menurut data yang ia peroleh, Thailand hanya menghabiskan sekitar 40 juta dolar AS, sedangkan Malaysia berada di angka 35 juta dolar AS. “Special Plan ini harus dikelola dengan bijak, karena angka biaya yang tinggi bisa menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan dana,” jelas Andhika. Ia juga menambahkan bahwa biaya yang lebih besar dibanding Tiongkok (60 juta dolar AS) perlu diterangkankan agar tidak terlihat tidak rasional.
Kebijakan transparansi menjadi prioritas Komisi VII dalam mengevaluasi pengelolaan hak siar. Andhika menekankan bahwa TVRI, sebagai lembaga penyiaran publik, harus mampu memperjelas mekanisme perhitungan biaya agar masyarakat tidak kecewa. “Special Plan ini bukan hanya tentang siaran, tetapi juga tentang bagaimana dana yang diperoleh digunakan untuk membangun jaringan dan layanan yang lebih baik,” ujarnya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyiaran nasional.
TVRI Harus Optimalisasi Anggaran untuk Modernisasi Infrastruktur
Di samping transparansi biaya, Andhika juga mengingatkan TVRI untuk mengoptimalkan anggaran tambahan yang diterima. Ia menyoroti penurunan pagu indikatif TVRI yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan persaingan media. “Special Plan ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas siaran, terutama di daerah-daerah 3T (terpencil, terluar, terdepan) yang kurang mendapat perhatian,” tambahnya. Menurutnya, TVRI seharusnya memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat infrastruktur siaran, digitalisasi produksi, dan transformasi digital secara keseluruhan.
Andhika juga menekankan bahwa biaya hak siar Piala Dunia harus terukur dan berdasarkan kebutuhan nyata. “Special Plan ini tidak boleh hanya menjadi alasan untuk pengeluaran besar tanpa dasar yang jelas. Kita harus tahu bagaimana dana itu dialokasikan, apakah untuk infrastruktur, konten, atau pemborosan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa dengan transparansi, masyarakat bisa lebih mudah memahami alur penggunaan dana dan memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat maksimal.
Pendapatan PNBP dan Harapan Masyarakat
Dalam rangka mengevaluasi pengelolaan dana, Andhika juga mengingatkan bahwa pendapatan PNBP TVRI yang mencapai sekitar Rp400 miliar perlu dikaitkan dengan tujuan Special Plan. “Special Plan ini tidak hanya untuk menonton pertandingan, tetapi juga untuk membangun kompetensi TVRI sebagai lembaga publik yang berkontribusi pada pembangunan nasional,” imbuhnya. Ia berharap pengelolaan pendapatan tersebut bisa dikelola secara profesional dan efisien, tidak hanya untuk keuntungan segera tetapi juga untuk perbaikan jangka panjang.
Keberhasilan Special Plan dalam siaran Piala Dunia juga ditentukan oleh kemampuan TVRI dalam menghadirkan konten berkualitas. Andhika menilai bahwa siaran nasional harus lebih menarik dan relevan, terutama untuk menarik minat masyarakat yang semakin banyak menggunakan platform digital. “Kita tidak boleh membiarkan Special Plan ini hanya menjadi penyiaran biasa. Ini harus menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan TVRI dalam inovasi dan pelayanan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap dana yang digunakan dalam Special Plan harus dipertanggungjawabkan secara jelas.
Menurut Andhika, transparansi dalam anggaran hak siar Piala Dunia tidak hanya penting untuk masyarakat, tetapi juga untuk menjaga integritas lembaga penyiaran. “Special Plan ini adalah refleksi dari komitmen TVRI dalam memperkuat kehadiran di tengah kompetisi media yang semakin ketat. Kita harus yakin bahwa penggunaan dana ini tidak terbuang sia-sia,” pungkasnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik menjadi kunci keberhasilan Special Plan dalam menyuarakan identitas nasional di kancah internasional.
