Transformasi Kesehatan Nasional Harus Berakar pada Kualitas dan Empati
Key Discussion – Dalam upaya mendorong perubahan besar di sektor kesehatan nasional, digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) menjadi pendorong utama. Namun, proses ini tidak boleh hanya berjalan di tingkat dokumen atau kebijakan, melainkan harus mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat. Pentingnya menjaga standar pelayanan serta nilai kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama, meskipun teknologi terus berkembang.
Pertemuan Strategis di Lombok: Memperkuat Budaya Mutu
Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV menjadi ajang penting yang diadakan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada hari Sabtu (13/6/2026). Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Utama BPJS Kesehatan, Wakil Gubernur NTT, para pengelola fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan akademisi dari berbagai wilayah.
“Tantangan terbesarnya bukan bagaimana berubah lebih cepat, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perubahan itu. Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas,” ujar Cashtry Meher, ketua panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI.
Dalam konteks modernisasi, Cashtry menekankan bahwa kunci sukses transformasi terletak pada kualitas pelayanan langsung di lapangan. Meski AI dan digitalisasi mempercepat proses, ia mengingatkan bahwa elemen empati tetap tidak tergantikan. “Pasien datang membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan, bukan hanya data. Masyarakat menginginkan rasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat,” tambahnya.
Momentum PIFKI IV juga menjadi penanda penting bagi LAFKI. Benny H Tumbelaka, ketua umum lembaga tersebut, menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan budaya mutu dan keselamatan pasien tidak hanya terwujud saat proses akreditasi, tetapi menjadi bagian integral dari operasional fasilitas kesehatan sehari-hari. “Mutu harus menjadi prinsip kerja, bukan sekadar dokumen penilaian,” tegas dr Benny.
Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan kapasitas layanan kesehatan di Indonesia. Langkah ini sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara holistik, sejalan dengan visi transformasi global yang berbasis pada Kearifan Lokal.
